environesia.co.id, Bantul – Rapat Kerja (Raker) 2022 Environesia Company Group resmi dibuka pada Jumat pagi (21/1) yang berlangsung di Hotel Grand Rohan, Banguntapan, Bantul. Rapat Kerja 2022 Environesia Company Group yang merupakan agenda utama yang sebelumnya telah diawali dari kegiatan Pra Raker yang telah diselanggarakan pada Senin (10/1) lalu di The Alana by Aston, Sleman.

Raker 2022 Environesia Company group sendiri diikuti oleh seluruh jajaran Top Management dan seluruh crew dari PT Environesia Global Saraya, PT Greenlab Indo Global dan PT Bikin Indonesia Berdaya yang merupakan entitas di bawah naungan Environesia Company Group.

Bapak Iman Ferisendy, S.T.,M.Sc. sebagai Ketua Panitia Raker 2022 yang merupakan Direktur PT Greenlab Indo Global mengungkapkan akan harapan Raker 2022. Harapan dibukanya di hari Jumat dapat membawa keberkahan, sehingga seluruh entitas di bawah naungan Environesia Company Group dapat mengambil berbagai manfaat serta keputusan yang berpengaruh pada starting ECG pada Januari 2022 ini. Oleh karena itu, ECG dapat menyelesaikan seluruh target dan rencana-rencana yang disusun pada Raker 2022 ini.

“Selamat atas terselenggaranya Raker 2022 ini, mudah-mudahan beberapa pembahasan nanti dapat mengambil beberapa keputusan strategis dalam rangka untuk kita memulai di tahun 2022 ini, jauh lebih baik dari pada sebelumnya” tutur Direktur GreenLab sebagai Ketua Panitia Raker 2022.

Dari lokasi yang berbeda, Bapak Saprian, S.T., M.Sc. sebagai Direktur PT Environesia Global Saraya yang sekaligus merupakan CEO Environesia Company Group, menyertai dan membuka kegiatan tersebut secara virtual dikarenakan perjalanan bisnis PT Environesia Global Saraya yang dari Kota Ambon.

Dalam sambutannya, CEO Environesia Company Group mengungkapkan rasa terimakasih dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Raker 2022 ini kepada jajaran Top Management dan seluruh tim yang terlibat.

“Saya berharap di agenda ini dapat menarik sebuah kesimpulan atau perencanaan strategis yang nanti akan dirumuskan bersama-sama dalam acara yang berlangsung ini. Mari kita maksimalkan dengan waktu yang ada dan silahkan hal-hal yang menarik dibahas secara detail. Semoga kita bisa mencari jalan tengah untuk semua problem yang terjadi dan rencana kerja 2022 yang kita lakukan nanti, dan kita mulai bergerak sehinnga nati lebih cepat” ungkap CEO Environesia Company Group. (admin/dnx)

environesia.co.id, Sleman – Menyambut tahun kerja 2022, tiga perusahaan di bawah naungan Environesia Company Group yaitu PT Environesia Global Saraya, PT Greenlab Indo Global dan PT Bikin Indonesia Berdaya melaksanakan Pra Rapat Kerja (Pra Raker) 2022 pada Senin (10/1/22). Pelaksanaan Pra Raker 2022 tersebut bertempat di Ruang Wahyu Tumurun Hotel Grand Keysha, Sleman.

Pra Raker 2022 ini, dihadiri oleh seluruh jajaran Top Management dari ketiga perusahaan tersebut. Hadir dari PT Environesia Global Saraya yang terdiri dari Direktur Saprian S.T.,M.Sc., Consulting Manager M Iqbal Gifari S.T.,M.Sc., QE-HESS (Qualty Excelence – Health Environment Safety & Scurity) Manager Andi Wim Ansharullah S.T.,M.Sc., Finance Manager Ayu Ramayani S.E. Sementara hadir dari PT Greenlab Indo Global hadir di antaranya Direktur Iman Ferisendy S.T.,M.Sc., General Affairs Manager Dwita Subhi Ramadhani S.T.,M.Sc., Department Finance Chantika Husna Afifah S.Ak., dan Technical Manager Ullin Nur Rohmi Amd.Si. Serta hadir dari PT Bikin Indonesia Berdaya, Direktur Fauzan Madani S.T. dan Manager Marketing Achmad Feby Kusumoaji.

Pra Raker 2022 ini merupakan agenda tahunan Environesia Company Group, sebagai sarana untuk pemaparan capaian program kerja pada tahun 2021 khususnya oleh PT Greenlab Indo Global dan PT Bikin Indonesia Berdaya kepada PT Environesia Global Saraya yang merupakan holding utama Environesia Company Group.

Penyelenggaraan Pra Raker 2022 ini pula merupakan jembatan dan persiapan dalam agenda Rapat Kerja Environesia Company Group yang direncanakan penyelenggaraannya pada Jumat-Ahad (21-22/01/22) nantinya. Adanya Pra Raker dan Raker sendiri merupakan bagian dari budaya lingkungan kerja sebagai penentuan perencanaan pada proses bisnis untuk setiap tahunnya. Dengan harapan, dengan evaluasi dan perencanaan yang baik dapat menjadi jalan akan pencapaian target bisnis yang terukur untuk setahun ke depan. Nantinya Environesia Company Group menjadi grup perusahaan dengan proses bisnis yang baik dan pencapaian sesuai yang diharapkan. (amd/dnx)

environesia.co.id – DELH dengan kepanjanganDokumen Evaluasi Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan serta telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan hidup. Dengan kata lain, dokumen DELH diperuntukan bagi usaha dan/atau keguatan yang telah berjalan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL (Analisis Menganai Dampak Lingkungan Hidup).

Sedangkan DPLH sendiri adalah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diperuntukan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi dan memiliki izin usaha yang memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup tapi belum memenuhi kriteria AMDAL. Dengan kata lain, peruntukan DPLH merupakan kewajiban bago usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup – Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup).

Regulasi terkait DELH dan  DPLH sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana memuat pengertian DPLH sebagai dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan ,yang terah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kriteria DELH dan DPLH

• DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
• Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
• Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
• Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
• Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Lanjutan dari judul Apa Itu Dokumen Lingkungan?

environesia.co.id – Dokumen lingkungan adalah dokumen yang terkait dengan regulasi atau pun perizinan lingkungan hidup. Tujuan dengan adanya dokumen lingkungan tersebut sebagai  perlindungan pada lingkungan hidup dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang diselenggarakan. Pada wilayah hukum Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis dokumen lingkunga dengan fungsi dan area masing-masing yang berlaku berdasarkan regulasi yang ada seperti PP No 22 Tahun 2021 dan sebagainya. Ada pun beberapa dokumen lingkungan yang diberlakukan di Indonesia berikutnya adalah;

DELH dan DPLH

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL

Sedangkan DPLH adalah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi dan memiliki izin usaha, tetapi belum memiliki UKL-UPL.

Regulasi terkait DELH dan  DPLH sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021, di mana memuat pengertian DPLH sebagai dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan ,yang terah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang

Kriteria DELH dan DPLH

• DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
• Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
• Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
• Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
• Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

environesia.co.id – UKL-UPL merupakan kependekan dari Upaya Pengelelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan merupakan dokumen prasyarat untuk persetujuan lingkungan yang tidak memenuhi aspek atau aspek pada dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Berdasarkan regulasi yang mengacu pada PP No 22 Tahun 2021 yang terbaru, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Lihat juga layanan jasa konsultasi lingkungan di Environesia

Acuan pembeda antara permberlakuan jenis dokumen lingkungan terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 38 tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pada perturan menteri tersebut tertuang tentang kriteria berdasarkan skala tertentu, misal; luas, panjang, volume dan jangkauan usaha atau kegiatan tersebut.

Langkah dalam penyusunan UKL-UPL di awali dengan pengisian Formulir UKL-UPL oleh  penanggung jawab Usaha atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan. Kemudian penyusunan Formulir UKL-UPL dimulai dengan penyediaan data dan informasi yang berupa deskripsi rencana usaha atau kegiatan serta persetujuan teknis. Kemudian penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKI.-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi kepada pihak yang berwenang berdasarkan tingkatan seperti menteri pada nasional, gubernur untuk tingkat provinsi dan bupati/walikota untuk kabupaten dan kota madya.

Profil Konsultan Lingkungan Terdepan di Indonesia

Di lapangan, pelaksanaan UKL-UPL biasanya ditujukan pada usaha atau kegiatan seperti pembangunan gedung, pembangunan puskesmas, saluran irigasi dan kegiatan lain dimana belum memenuhi kriteria untuk wajib AMDAL.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan, UKL-UPL diintegrasikan dalam Izin Usaha. Pada usaha atau kegiatan wajib UKL-UPL, persetujuan lingkungan memuat Dokumen PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup). PKPLH sendiri adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL (admin/dnx)

environesia.co.id – Konsultan lingkungan merupakan pihak yang melayani jasa sebagai penyusun atau pendampingan dalam penyusunan dokumen lingkungan. Penyusunan dokumen lingkungan merupakan kewajiban yang telah tertera di berbagai regulasi baik Undang-undang dan peraturan tuntunannya bagi setiap usaha atau kegiatan yang memiliki atau berpotensi menimbulkan dampak penting bagi lingkungan hidup.

Sebagai konsultan lingkungan yang handal PT Environesia Global Saraya terdaftar secara resmi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen (LPJP) AMDAL dengan tenaga ahli tetap yang telah terdaftar pula.  Terdaftarnya lembaga tersebut merupakan dasar sebagaimana konsultan lingkungan tersebut benar-benar dapat menjadi konsultan khususnya dalam penyusunan Amdal dan melakukan penyusunan atau pendampingan pada jasa konsultasi lingkungan lainnya.

Memiliki visi “The Leading Company for Environmental Consulting Services in Indonesia in 2025” dengan makna visi sebagai perusahaan konsultan lingkungan terdepan di Indonesia pada tahun 2025, PT Environesia Global Saraya sejak awal berdiri telah bervisi kedepan. Dorongan dengan adanya visi tersebut, kini Environesia telah tersertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Tak hanya itu, Sejak pertama kali mengembangkan perusahaan yang berfokus di bidang konsultansi jasa lingkungan, Environesia telah mengerjakan lebih dari 200 paket pekerjaan yang tersebar di 33 dari total 34 provinsi se Indonesia. Pekerjaan tersebut datang dari beragam latar belakang mitra kerja, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintahan baik pusat dan daerah melalui Kementerian atau Dinas terkait serta berbagai mitra yang datang dari kalangan perusahaan swasta. (admin/dnx)