Life Cycle Analysis (LCA) dan Pengenalan Dasar

environesia.co.id – Life Cycle Analysis (LCA) atau sering juga disebut Life Cycle Assessment merupakan sebuah metode berbasis cradle to grave (analisis keseluruhan siklus dari proses produksi hingga pengolahan limbah) yang digunakan untuk mengetahui jumlah energi, biaya, dan dampak lingkungan yang disebabkan oleh tahapan daur hidup produk dimulai dari saat pengambilan bahan baku sampai dengan produk itu selesai digunakan oleh konsumen.

Dikutip dari Jurnal yang ditulis oleh Parameswari, P. P., Yani, M., & Ismayana, A. Pada tahun 2019, dikatakan bahwa pada LCA dibutuhkan data mengenai input dan output secara lengkap, yang meliputi bahan baku, proses, distribusi, transportasi, konsumsi, hasil samping dan dampak ligkungan. LCA sendiri terdiri dari beberapa elemen, di antaranya; (1) identifikasi dan mengukur faktor-faktor yang terlibat, (2) evaluasi faktor-faktor yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan, dan (3) analisis untuk mengurangi dampak lingkungan. Pada jurnal yang sama pula dikatakan bahwa Analisis LCA dapat menjadi alternatif sebagai upaya meminimalisasi limbah dan pengelolaan limbah di pabrik. Pengurangan jumlah limbah dan pengelolaannya akan memberikan dampak luas terhadap tingkat produktivitas dari industri.

Pada jurnal yang ditulis oleh Harjanto, Fahrurrozi, & Bendiyasa pada tahun 2012, mengatakan bahwa setiap langkah LCA tersebut secara lebih lanjut dijelaskan dalam standar internasional ISO 14040 dan ISO 14041 . Langkah tersebut berulang dengan senantiasa, di mana tingkat dari detail dan usaha akan tergantung pada tujuan penelitian yang didasari atas World Business Council for Sustainable Development pada tahun 2002. Langkah-langkah yang dilalui tersebut antara lain; pendefinisian tujuan dan ruang lingkup, analisis inventori, analisis/penakaran dampak serta yang terakhir mengenai interpretasi (ISO 14040, 2006).

Terdapat empat pilihan utama menentukan batas-batas sistem yang digunakan berdasarkan standard ISO 14044 dalam studi LCA; Cradle to grave: termasuk bahan dan rantai produksi energi semua proses dari ekstraksi bahan baku melalui tahap produksi, transportasi dan penggunaan hingga produk akhir dalam siklus hidupnya. Cradle to gate: meliputi semua proses dari ekstraksi bahan baku melalui tahap produksi (proses dalam pabrik), digunakan untuk menentukan dampak lingkungan dari suatu produksi sebuah produk. Gate to grave: meliputi proses dari penggunaan pasca produksi sampai pada akhir-fase kehidupan siklus hidupnya, digunakan untuk menentukan dampak lingkungan dari produk tersebut setelah meninggalkan pabrik. Dan Gate to gate: meliputi proses dari tahap produksi saja, digunakan untuk menentukan dampak lingkungan dari langkah produksi atau proses. (dnx)

Penyelenggaraan Bank Sampah serta Payung Regulasinya

environesia.co.id – Sebagai salah satu cara untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup adalah dengan menyelenggarakan program Bank Sampah. Di mana Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No  14 Tahun  2021 Tentang Penyelenggaraan Bank Sampah merupakan regulasi yang memayungi penyelenggraan Bank Sampah. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi yang dibuat akan memberikan kemudahan masyarakat dan pemerintah sendiri dalam menyelenggarajan program Bank Sampah sebagai wujud pembangunan di bidang lingkungan hidup.

Pada penyelenggaraan bank sampah sendiri dilakukan oleh Pemerintah baik pusat dan  daerah kemudian oleh masyarakat dapat membentuk penyelenggaraan Bank Sampah itu sendiri.Selain dari pada itu terdapat dua jenis penyelenggaraan Bank Sampah, yaitu Bank Sampah Unit dan Bank Sampah  Induk.

Bank Sampah Unit yang selanjutnya disingkat BSU adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya. Pada jenis ini pengelolaan dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat di tingkatan kecil secara swadaya dengan pembinaan oleh pemerintrah daerah setempat.

Bank Sampah Induk yang selanjutnya disingkat BSI adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten/kota. Berbeda ddengan BSU, pengelolaan BSI dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola dengan memberikan ke masyarakat yang lebih luas khususnya di tingkatan daerah.

Penyelenggaraan Bank Sampah juga dapat dilakukan dengan cara kemitraan yang berupa kerja sama antara masyarakat, badan usaha dengan pemerintah daerah disertai pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah daerah dengan  memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan’

Ada pun sampah yang dikelola oleh bank sampah adalah sampah rumah tangga yang berupa sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik . Kemudian sampah sejenis sampah rumah tangga yang berupa sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Penyelenggaraan Bank Sampah juga harus memenuhi persyaratan yang berlaku seperti antara lain; Pengelolaan Sampah; fasilitas Bank Sampah; dan tata kelola Bank Sampah itu sendiri. (admin/dnx)

Sekilas Penetapan Limbah B3 Pada PP No 22 tahun 2021

environesia.co.id  – Pengelolaan  limbah  bahan berbahaya dan beracun (B3) wajib dilakukan oleh setiap masyarakat atau instansi yang menghasilkan limbah B3 tersebut dalam beragam aktivitasnya. Hal tersebut tercantum dalam  Pasal 276 Peraturan Pemerintah no 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.

Penetapan limbah B 3 berdasarkan karakter limbah B3 itu sendiri antara lain seperti mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif dan beracun. Jika didasarkan pada uji karakteristik identifikasi limbah B3 maka ibagi dalam 3 kategori seperti; kategori 1 yang merupakan Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat- dipastikan akan berdampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.  Kemudian pada kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3 di mana memiliki efek tunda (delayed effect), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan Lingkungan Hidup serta memiliki toksisitas subkronis atau kronis. Serta yang terakhir limbah Non B3 yang merupakan sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.

Proses penetapan limbah B3 dilakukan melalui uji karakteristik pada limbah B3 tersebut. Pada kategori 1 ditetapkan beracun jika dilakukan uji TCLP ( Toxicity Characteristic Leaching Procedure) menunjukan hasil konsentrasi zat pencemar melebihi dari kadar yang tercantum pada kolom TCLP A Lampiran XI PP No 22 Tahun 2021. Kemudian pada Uji Toksikologi LD50 lebih kecil dari atau sama  dengan 50 mg/kg  (lima puluh miligram per kilogram)  berat badan hewan  uji.

Pada limbah B3 Kategori 2  ditetapkan beracun jika dilakukan uji TCLP ( Toxicity Characteristic Leaching Procedure) menunjukan hasil konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari kadar yang tercantum pada kolom TCLP-A dan merriliki konsentiasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B pada Lampiran XI PP No 22 Tahun 2021. Kemudian pada uji Toksikologi LD50 lebih besar dari 50 mg/kg  (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan  uji dan lebih kecii dari atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligramper kilogram).

Pada tahapan evaluasi oleh tim ahli lmbah B3 melakukan i identifikasi dan analisis terhadap hasil uji karakteristik Limbah, proses produksi pada usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah, bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi. (dnx/admin)

SIXversary Environesia Stable Sustainable

environesia.co.id –  Sebagai perusahaan  konsultan lingkungan, Environesia telah melalui enam tahunnya dengan  berbagai dinamika yang dihadapi. Tepat  pada tanggal 3 Mei 2022 yang lalu merupakan tanggal di mana Environesia  memperingati berdirinya sebagai entitas bisnis khususnya yang bergerak di bidang konsultansi lingkungan hidup.

Bertema Sixversary Environesia Stable Sustainable, Environesia Global Saraya bertekad pada usia ke enam tahunnya menjadikan entitas bisnis Environesia semakin stabil baik dari sisi sistem, visi, misi hingga pencapaiannya. Tak hanya itu, usia ke 6 tahun ini pula tekad Environesia bergerak maju sebagai mewujudkan visi sehingga mejadi entitas bisnis yang berprogres dan berkelanjutan.

Dikarenakan bertepatan libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H, Environesia merayakan kesyukuran 6 tahun Environesia sekaligus acara halal bihalal bersama  Environesia Company Group. Dengan pemotongan tumpeng yang bermakna semakin tinggi menjulang ke atas, yang juga sebagai impian visi Environesia untuk selalu tumbuh dan maju.

Saprian,S.T.,M.Sc. sebagai direktur utama PT Environesia Global Saraya menyampaikan akan harapan di enam tahun Environesia ini dapat terus berkembang sehingga bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa, baik bagi internal perusahaan seluruh Environesia Crew, dan juga  mitra atau rekanan kerja Environesia di seluruh Indonesia.

“Terimakasih banyak atas seluruh peran tim di sini, baik para pendahulu yang turut serta dalam perintisan Environesia dan juga semua teman-teman yang masih memersamai Environesia hingga saat ini.” Ujar CEO Environesia. (admin/dnx)

Environesia Career Opportunity

environesia.co.id – Environesia Global Saraya membuka lowongan pekerjaan kesempatan berkarir bagi putra-putri terbaik untuk berkarya bersama dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Kesempatan karir di konsultan lingkungan ini sebagai langkah Environesia untuk melangkahkan perjalanan kedepan yang lebih jauh lagi sebagai konsultan lingkungan terdepan di Indonesia.

Budaya kerja yang ramah akan generasi muda khususnya generasi milenial dan generasi Z merupakan ciri dari Environesia yang hadir perusahaan konsultan lingkungan dengan budaya barunya. Walaupun diisi oleh para milenial, jangkauan pekerjaan atau proyek yang dikerjakan oleh Environesia menyebar di 33 Propinsi se Indonesia dan didukung oleh tenaga ahli di bidang lingkungan hidup yang telah berpengalaman. Berbagai pihak baik swasta, pemerintah dan BUMN telah mempercayakan Environesia sebagai mitra di bidang konsultasi jasa terkait lingkungan.

Oleh karena itu para kandidat  The New Environesia Crew untuk mempersiapkan yang terbaik dalam kesempatan ini.

Operational Consultant

Operational Consultant merupakan tim inti dari pengembangan bisnis Environesia yang bertanggung jawab akan seluruh operasional berbagai proyek konsultasi lingkungan di seluruh Indonesia.

Siapa saja yang dapat bergabung dengan Operasional Consultant?
· Lulusan Sarjana (S1) dari semua bidang jurusan
· Memiliki minimal 1 tahun pengalaman dalam pembuatan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, DELH dll
· Memiliki orientasi terhadap detil, terorganisir, berdedikasi tinggi dan bertanggungjawab
· Memiliki kemampuan berkomunikasi, berkepribadian yang baik serta mampi mengelola pekerjaan dengan baik
· Terbuka bagi fresh graduate

Marketing & Development Services

MDS Team merupakan tim yang mengelola prospek, pendaftaran, penawaran, pengawasan tender dan negosiasi di berbagai bidang proyek Environesia.

Siapa saja yang dapat bergabung dengan MDS?
· Lulusan Sarjana (S1) dari semua bidang jurusan
· Memiliki minimal 1 tahun pengalaman pekerjaan
· Mampu menyusun dokumen dan melakukan kegiatan administrasi lainnya
· Berorientasi terhadap detil, terorganisir, berdedikasi tinggi dan bertanggungjawab
· Memiliki pengetahuan tentang proses tender
· Memiliki kemampuan berkomunikasi, berkepribadian yang baik serta mampi mengelola pekerjaan dengan baik
· Terbuka bagi fresh graduate

Lamaran lamaran beserta dokumen pendukung berupa CV, KTP, Ijazah, Transkip Nilai, Sertifikat dan Pas foto terbaru 4×6 ke email : career@egs.co.id dengan tenggat waktu 22 April 2022.

Operasional Environesia Selama Ramadan 1443

environesia.co.id, Sleman – Memasuki masa bulan suci Ramadan 1443, Environesia Company Group melakukan penyesuaian jam opersional pelaksanaan kantor. Hal tersebut dilakukan demi menjaga kondusifitas operasional dan aktivitas di lingkungan kerja Environesia Company Group dan khususnya di PT Environesia Global Saraya. Selain dari pada itu, penyesuaian jam pekerjaan juga manjadikan Ramadan sebagai bulan penuh rahmat dengan segala kemuliaannya.

Opersional kantor Environesia Company Group selama bulan Ramadan 1443 sebagai berikut; untuk hari operasional kantor tidak ada perubahan signifikan seperti biasa, yaitu pada hari Senin-Jumat dan hari libur pada hari Sabtu dan Ahad. Untuk jam opersional kantor terdapat perubahn di mana yang sebelumnya berlangsung pada pukul 08.00-17.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), selama bulan Ramadan 1443 berubah menjadi jam 09.00-16.00 WIB. Pada tanggal yang di mana terdapat Hari besar atau tanggal merah, maka operasional kantor diliburkan sebagaimana mestinya. Layanan di luar jam operasional kantor seperti proyek yang sedang berjalan dapat menyesuaikan oleh penanggungjawab pekerjaan masing-masing yang telah dikomunikasikan sebelumnya.

Demikian perubahan waktu operasional di lingkungan kerja Environesia Company Group yang telah ditetapkan. Semoga di bulan Ramadan 1443 H dapat memberikan keberkahan bagi kita semuanya yang selalu senantiasa berkarya untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. (admin/dnx).

Konsultansi Publik Dalam Proses Persetujuan Lingkungan

environesia.co.id – Konsultasi Publik adalah kegiatan berbentuk komunikasi dua arah yang dilakukan secara pasif dan/atau aktif untuk meminta pandangan dari masyarakat, berlangsung  pada tahapan persetujuan lingkungan. Pada konsultasi publik masyarakat yang terkena dampak langsung memiliki kesempatan untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan atas rencana usaha dan/kegiatan

Masyarakat yang perlu dilibatkan dalam konsultasi public antara lain kelompok masyarakat rentan (vulnerable groups) yaitu masyarakat rentan seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, pekerja migran, masyarakat adat, kelompok minoritas (kerumpunbangsaan, etnis, kebahasaan, minoritas keagamaan) dan lain-lain (terdiri dari orang dengan diferensiasi orientasi seksual dan orang-orang dengan penyakit tertentu.

Selain dari pada itu, perlu pula dilibatkan masyarakat-masyarakat adat (indigenous people) yang merupakan kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat Adat sebagai komunitas adat. Selain dari pada itu, pelibatan juga harus dilaksanakan pada kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan  memperhatikan kesetaraan gender

Pada pelaksanaan konsultasi public, terdapat  beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain; lokakarya, serninar,  focus group discussion temu warga forum dengar pendapat.

Pemrakarsa atau pemilik usaha dan/kegiatan wajib menyampaikan pada konsultasi public antara lain; deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal penanggung jawab Usaha dan/ Kegiatan meliputi penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas Udara Ambien, Kerusakan Lingkungan, keresahan masyarakat, gangguan lalu Iintas, gangguan kesehatan  masyarakat, kesempatan kerja, dan peluang berusaha; dan yang terakhir komponen lingkungan yang akan terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. (admin/dnx)

Due Diligence PT PLN UIP Kalimantan Bagian Barat

environesia.co.id, Sleman – Menindaklanjuti proyek pekerjaan Penyusunan Laporan  dan Pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL di Provinsi Kalimantan Barat, PT Environesia Global Saraya  melakukan pelaksanaan due diligence (uji kelayakan) bersama PT PLN UIP (Unit Induk Pembangunan) Kalimantan Bagian Barat di ruang meeting Grha Environesia, Sleman pada selasa pagi (22/3).

Disambut oleh tim dari Marketing & Development Services, tim dari PTL PLN (UIP) Kalimantan Bagian Barat hadir di Grha Environesia untuk melaksanakan kegiatan Due Diligence.

Agenda due Diligence yang dimulai pada 09.15 dan berakhir pada pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat berjalan dengan lancar.

Tim dari PT PLN UIP Kalimantan Bagian Barat ketika berkesan kala berkunjung di Grha Environesia karena suasana kantor yang nyaman. Tak hanya itu, kesigapan dan persiapan tim dari Environesia terkait agenda tersebut.

Kebanggaan bagi Environesia menerima kunjungan dari berbagai pihak untuk datang ke Grha Environesia untuk menjajaki kerjasama di berbagai bisnis yang dibidangi oleh Environesia.

Pengumuman Rencana Usaha

Pada Proses Persetujuan Lingkungan (Penyusunan Amdal)

environesia.co.id – Pada proses persetujuan lingkungan salah satu langkah yang wajib dilakukan adalah penting yang wajib dilakukan adalah melakukan pengumuman rencana akan Kegiatan dan/Usaha kepada masyarakat/. Langkah tersebut merupakan bagian dari pelibatan masyarakat dalam proses persetujuan lingkungan termasuk didalamnya penyusunan dokumen lingkungan seperti Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup).

Pada saat mengumumkan rencana kegiatan dan/usaha, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tersebut wajib menyampaikan informasi secara ringkas, benar, dan tepat mengenai apa nama dan alamat penanggung jawab dari rencana, jenis rencana kegiatan dan/usaha, jumlah dari skala, besaran dari rencana, dan lokasi rencana kegiatan dan/usaha tersebut.

Selain dari itu, para penanggung jawab diwajibkan pula menyampaikan bagaimana dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dad konsep umum pengendalian Dampak Lingkungan Hidup; selanjutnya kapan tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat, serta yang terakhir apa nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.

Pada alur Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan, yang memuat informasi penanggung jawab kegiatan dan/usaha dapat memanfaat berbagai saluran seperti media massa, pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Selain media yang diwajibkan pada informasi sebelumnya rencana usaha dan/kegiatan dapat memanfaatkan melalui media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk; dapat juga memanfaatkan media elektronik melalui televisi, laman, jejaring sosial, pesan elektronik, dan/atau radio, tak hanya itu, penanggungjawab juga dapat menggunakan papan pengumuman di instansi Lingkungan hidup dan instansi yang membidangi Usaha dan/atau kegiatan pada setiap tingkatan serta media lain yang dapat digunakan sebagai sarana mengumumkan usaha atau kegiatan yang direncanakan. (admin/dnx)

Penyelenggaran KLHS

environesia.co.id – KLHS sendiri merupakan  Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program. Penyelenggaraan KLHS nmengacu pada Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS (kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program.

Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi  Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang)  nasional, RPJP daerah, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) nasional, dan RPJM daerah; serta pada Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup

Ada pun penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan yang pertama pembuatan dan pelaksanaan KLHS antara lain penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS dan validasi KLHS itu sendiri.

Terkait mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup; perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program;serta  penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.(admin/dnx)