LUKLH sebagai pengganti KPA

environesia.co.id – Penerbitan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang persetujuan lingkungan memberikan pengaruh, salah satunya perubahan Komisi Penilai Amdal (KPA) menjadi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (LUKLH). Dasar pemikiran sistem KPA diganti dengan Sistem Uji Kelayakan tersebut  seperti yang telah dijelaskan pada tulisan sebelumnya, berupa untuk memastikan standarisasi pelaksanaan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, & Kriteria), mengembalikan Amdal sebagai kajian ilmiah dan mengatasi bottleneck penilaian Amdal.

Untuk melaksanakan tugasnya, LUKLH membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH) baik di tingkat Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Provinsi, Kabupaten/Kota dan TUKLH Khusus. Pada pelaksanaannya, TUKLH bertugas membantu menteri, gubernur, bupati walikota untuk melakukan penilaian uji kelayakan lingkungan hidup rencana usaha dan atau kegiatan sesuai kewenangan.

Pemenuhan kompetensi yang diperuntukan bagi anggota TUKLH, maka akan disusun mekanisme sertifikasi kompetensi bagi anggota TUKLH tersebut, yang mana sertifikasi kompetensi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Tim TUKLH. Sedangkan pada penugasan khusus TUKLH dapat ditugaskan sewaktu waktu dan di mana pun sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian uji kelayakan lingkungan hidup.

Tak hanya untuk anggota TUKLH, Penyusun Amdal pun juga dipersyaratkan harus memiliki sertifikat. Hal tersebut supaya dokumen Amdal yang digunakan dalam menentukan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah saintifik.

Pada proses penyusunan Amdal nantinya, TUKLH akan memeriksa formulir KA (Kerangka Acuan) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) sepuluh hari kerja semenjak formulir KA ditrima. Nantinya, TUKLH dalam waktu 50 hari kerja melakukan penilaian administrasi dan substansi ANDAL dan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan-Renacana Pemantauan Lingkungan). Proses tersebut berakhir dengan tebitnya rekomendasi dari Tim Uji Kelayakan. (admin/dnx)

Persetujuan Lingkungan Pasca UU Cipta Kerja Sah

environesia.co.id – Pasca pengesahan Undang-undang No 11 tahun 2020 atau dikenal sebagai UU Cipta Kerja, terdapat berbagai perubahaan dan penerbitan turunan peraturan terkait khususnya di bidang lingkungan hidup berdasarkan UU CK. Penyesuaian tersebut dengan diikuti atas revisi UU 32 tahun 2009 dan penerbitan peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 tentang persetujuan lingkungan.

Dikutip dari laman katadata.co.id, substansi pada PP No 22 tahun 2021 berupa prosedur penyusunan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan – Usaha Pemantauan Lingkungan) dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), kemudian tentang bagaimana pelibatan publik dalam proses penyusunan Amdal dan UKL-UPL serta tentang pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (LUKLH) dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH).

Mengacu pada dokumen Sosialisasi PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sudjianto:2021) prinsip perubahan yanng terdapat dalam UU CK berupa perubahan nomenklatur perizinan, pengintegrasian izin lingkungan, transformasi komisi penilai amdal menjadi tim uji kelayakan, uji kelayakan dokumen Amdal oleh ahli bersertifikat serta pengaturan keterlibatan masyarakat secara lebih proporsional serta integrasi izin PPLH dan andalalin ke dalam dokumen lingkungan.

Pada PP No 22 tahun 2021 ini pula dijelaskan tentang integrasi perizinan lingkungan dan izin usaha yang sebelumnya terpisah, kini diintergrasikan menjadi satu dalam izin usaha. Hal tersebut di mana pengaturan integrasi persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan kedalam perizinan berusaha. Menekankan kembali bahwasanya Izin lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha.

Prinsip berikutnya yang terdapat dalam PP No 22 tahun 2021 tentang pembentukan LUKLH dan TUKLH sebagai pengganti KPA (Komisi Penilai Amdal). Dasar pemikiran sistem KPA diganti dengan Sistem Uji Kelayakan tersebut adalah memastikan standarisasi pelaksanaan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, & Kriteria), mengembalikan Amdal sebagai kajian ilmiah dan mengatasi bottleneck penilaian Amdal.

Untuk keanggotaan pada TUKLH terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan ahli bersertifikat. Maka akan disusun mekanisme pemenuhan sertifikasi kompetensi bagi anggota TUKLH, yang mana sertifikasi kompetensi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Tim TUKLH. Pada penugasan khusus TUKLH dapat ditugaskan sewaktu waktu dan di mana pun sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian uji kelayakan lingkungan hidup. (admin/dnx)

bersambung … TUKLH sebagai pengganti KPA

PLTSA: dari Sampah Menjadi Energi

environesia.co.id – Isu tentang penumpukan limbah khususnya limbah domestik semakin menyita perhatian. Hal tersebut tak lepas dari dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari menumpuknya limbah domestik tersebut atau yang kita kenal dengan istilah sampah tersebut. Salah satu jalan keluar untuk meminimalir dari dampak tersebut adalah pembangunan proyek PLTSA (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah).

PLTSA sendiri merupakan pembangkit listrik termal dengan uap supercritical steam dan berbahan bakar sampah atau gas metana sampah. Sampah dan gas metana sampah dibakar menghasilkan panas yang memanaskan uap pada boiler steam supercritical.

Disadur dari indonesiabaik.id, Pemerintah Indonesia  melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tengah membangun infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 12 kota di Indonesia. Terhitung sejak 2019 hingga 2022 mendatang, mencatat, ada 12 Pembangkit Listrik Tenaga Sambah (PLTSa) yang dimana pada program tersebut menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan persoalan sampah di Indonesia.

Pada Peraturan Presiden No 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar. Pada perpres tersebut menjelaskan bahwa PLTSa di Indonesia perlu dibangun dalam rangka mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta untuk meningkatkan peran listrik berbasis energi baru terbarukan. Dapat dikatakan, memalalui Perpres itu pula, PLTSa juga dianggap sebagai alternatif energi baru dan terbarukan.

Walaupun oleh Pemerintah PLTSa dianggap sebagai energi baru dan terbarukan, teknologi ini tak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari adanya PLTSa salah satunya adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil  seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Sampah yang setiap terproduksi, menjadi bahan bakar yang sangat murah. Tak hanya itu mengolah sampah sebagai bahan bakar PLTSa, dapat mengurangi volume sampah domestik yang menumpuk di Tempat Pembuangan Sampah itu sendiri.

Dibalik kelebihan dari PLTSA, tak lepas juga dari kekurangan yang ada. Kekurangan tersebut seperti pada pengolahan PLTSa, dimana sampah tersebut dibakar juga akan menghasilkan emisi gas karbon dari pembakaran sampah tersebut. Hal ini, juga menjadi pekerjaan rumah baru bagaimana mengatasi polusi dari pembakaran sampah bahan bakar PLTSa tadi. Selain dari pada itu pembakaran sampah untuk PLTSA juga bertentangan dengan konsep 3R  (reduce, reuse, recycle). (admin/dnx)

ESIA (Environmental and Social Impact Assessment)

environesia.co.id – ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) dalam padanannya merupakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)  yang diterbitkan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN). Dapat dikatakan, bahwa ESIA merupakan Amdal dengan standar Internasional yang diterapkan oleh anggota IUCN yang terdiri dari berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan se dunia.

Tak berbeda dengan Amdal yang telah banyak kita mengenal, pada dokumen yang diterbitkan oleh iucn.org dikatakan bahwa implementasi ESIA sendiri juga merupakan proses menentukan dan mengevaluasi risiko dampak lingkungan dari suatu proyek pada tahap awal perencanaan. Dimana dalam dokumen ESIA tersebut sebagai panduan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan dan sosial serta untuk menyiapkan laporan ESIA secara berjangka itu sendiri.

Pada pelaksanaannya, ESIA berlaku untuk proyek yang telah diidentifikasi oleh penyaringan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial atau dengan istilah Environmental and Social Management System (ESMS), yang dimana proyek tersebut berisiko tinggi atau sedang, dimana proyek tersebut memerlukan ESIA secara penuh atau sebagian.

ESIA sendiri memiliki ruang lingkup yang bergantung pada sifat, kompleksitas, dan signifikansi masalah yang telah teridentifikasi, sebagaimana ditetapkan oleh penyaringan ESMS. Pada ESIA yang berlaku secara penuh, ruang lingkup tersebut ditentukan oleh studi cangkupan yang melibatkan stake holder yang relevan untuk mengkonfirmasi risiko yang diidentifikasi oleh penyaringan ESMS, sebagaimana untuk menetapkan prioritas pada pemberlakuan ESIA dan untuk menentukan jenis penilaian yang diperlukan untuk ESIA.

Elemen-elemen kunci yang berlaku pada ESIA dimana menentukan apakah akan menerapkan ESIA secara penuh atau hanya diwajibkan ESIA secara parsial atau sebagian. Elemen tersebut antara lain; 1) Ringkasan non-teknis, 2) Deskripsi proyek, 3) Analisis kerangka kebijakan, hukum dan administrasi, 4) Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan, 5) Dasar lingkungan dan sosial, 6) Penilaian dampak lingkungan dan sosial, 7) Analisis alternatif, 8) Environmental and social management plan atau rencana pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMP), dan 9) Hasil konsultasi pemangku kepentingan.

Penerapan ESIA secara penuh, 9 elemen tersebut wajib dipenuhi, sedangkan untuk penerapan  ESIA parsial tidak membutuhkan banyak latar belakang dan data dasar sebagai ESIA lengkap. Untuk analisis kerangka kebijakan, hukum dan administrasi; dasar lingkungan dan sosial serta analisis alternatif tidak diperlukan dalam pemberlakuan ESIA parsial. (dnx/admin)

Gandeng Environesia, Kota Sukabumi Persiapkan Pusat Pemerintahan

environesia.co.id, Sukabumi – Sebagai konsultan lingkungan terpilih, PT Environesia Global Saraya yang diwakili langsung oleh Direktur Utama Saprian, S.T, M.Sc. menandatangani kontrak kerjasama bersama Pemerintah Kota Sukabumi yang diwakili oleh Mohammad Sahid S.IP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kota Sukabumi pada Selasa (13/7) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Penandatangan kontrak yang dilakukan tersebut merupakan titik dimulainya Proyek Jasa Konsultasi Konstruksi AMDAL Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi.

Dari keterangan dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, dikatakan bahwa dalam proyek tersebut Pemerintah Kota Sukabumi tengah mempersiapkan upaya pemindahan pusat pemerintahan. Rencananya, kawasan pusat pemerintahan akan dipindahkan ke Kecamatan Cibeureum. Hal tersebut atas dasar bahwa lokasi kantor organisasi perangkat daerah (OPD) tidak dalam satu titik melainkan menyebar di beberapa tempat, meskipun dikatakan pusatnya berada di Kecamatan Cikole.

PT Environesia Global Saraya sebagai pihak penyedia jasa konsultasi penyusunan dokumen Amdal dimana terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), ANDAL, RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) untuk Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi. Nantinya dalam penyusunan dokumen lingkungan tersebut menjadi bahan sasaran seperti; bahan bagi perencanaan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan kegiatan, serta memberikan rekomendasi untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan kegiatan.

Pekerjaan besar yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi memerlukan dukungan terbaik, agar pembangunan yang akan dilakukan dapat tepat sasaran. Oleh karena itu Environesia sebagai konsultan lingkungan mempersiapkan dengan terbaik dengan dukungan tenaga ahli yang telah berpengalaman. Pada penyusunan Amdal untuk proyek pembangunan pusat pemerintah tersebut bertindak sebagai Ketua Tim adalah Harsono, S.T, M.Si yang membersamai enam anggota tim lainnya.

Pekerjaan besar membutuhkan persiapan terbaik dimana kedepannya pembangunan dapat berjalan serta mendukung kehidupan yang berkelanjutan serta kesinambungan pada fungsi ekologis, fungsi ekonomi dan fungsi sosial. PT Environesia Global Saraya selalu berkomitmen untuk melakukan yang terbaik terhadap pembangunan yang berkelanjutan tersebut. (admin/dnx)

Hati-hati Pola Makan saat WFH!

environesia.co.id – Rutinitas  work from home atau WFH menjadi aktivitas yang banyak dilakukan untuk saat ini. Walaupun memiliki berbagai kelebihan, melakukan aktivitas pekerajaan dari rumah rupanya dapat menimbulkan problem baru bagi Kesehatan. Problem tersebut berupa berat badan semakin meningkat Saat melakukan WFH. Dikarenakan lingkungan rumah atau kost mudah untuk menjangkau berbagai makanan dan minuman pendamping kerja serta untuk mengurangi hawa jenuh di tengah pekerjaan kala di rumah, rasa nafsu untuk menambah makanan semakin tinggi.

Ahli gizi dari University of California Los Angeles (UCLA) bernama Cynthia Sass, MPH, RD. Mengungkapkan untuk para pekerja yang melakukan pekerjaannya di rumah memberikan saran untuk melakukan beberapa hal. Adapun hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindaro nafsu makan berlebih khususnya ketika masa-masa WFH, antara lain;

1. Menahan Nafsu Makan dengan Membuat Jadwal Makan

Aktivitas WFH sering kali merubah jadwal makan yang telah berjalan seperti biasanya. Jika kita sudah terbiasa bekerja di Kantor, aktivitas makan kita akan menyesuaikan jam makan kantor juga. Akan tetapi pada masa WFH seperti ini, jadwal makan pun berubah. Jika pada jam kerja normal, kita jam 7 sarapan dan jam 12 makan siang pada WFH kita sering mengulur sedikit waktu jam sarapan dan makan siang kita. Terlebih, bisa saja ketika WFH porsi makan kita justru lebih banyak dari pada biasanya.

Supaya jam makan kita terlaksana secara teratur, disarankan untuk menentukan jam makan secara teratur. Pada penelitian yang diterbikan dalam The Journal of Clinical Endocrinology &Metabolism pada tahun 2020 menunjukkan bahwa makan dengan jadwal yang teratur dapat menjaga kadar gula darah dan insulin dalam tubuh. Berikan jeda waktu 3 hingga 5 jam antara sarapan, makan siang, dan makan malam, sehingga makanan dapat tercerna oleh tubuh dengan baik dan maksimal.

2. Hindari Nafsu Makan Berlebih dengan Tidak Makan Saat Bekerja

Disaat jam kerja adakalanya kita merasa jenuh dan lapar. Untuk mengatasi hal tersebut kita sering kali memakan cemilan yang banyak atau pun memakan makanan berat sekalian. Hal tersebut dapat terjadi lebih ketika kita WFH, dimana kita mengkonsumsi makanan kita disamping melakukan pekerjaan. Pada penelitian yang diterbikan dalam The Journal of Clinical Endocrinology &Metabolism pada tahun 2020  juga bahwa perilaku makan yang tidak fokus dapat menyebabkan gangguan pemrosesan rasa, sehingga nafsu makan berlebih pun biasanya muncul.

Oleh karena itu, untuk menghindari nafsu makan berlebih saat sedang menikmati makanan, usahakan menikmati makanan dengan fokus, dan berhentilah untuk makan ketika sudah merasa kenyang. Makan berlebihan, selain dapat meningkatkan berat badan, juga dapat membuat kita merasa lesu dan mengantuk saat bekerja.

3. Makan Makanan yang Utuh dan Minim Proses

Makanan instan menjadi favorit banyak orang kala melakukan WFH. Dimana memiliki rasa yang sedap, makanan instan tersebut sangat mudah untuk disajikan. Akan tetapi di balik sedapnya makanan instan tersebut terdapat bermacam-macam dampak buruk bagi Kesehatan.

Makanan instan instan sendiri diproduksi dengan cara melalui berbagai proses, sehingga di tengah panjanganya proses tersebut makanan tersebut kehilangan banyak nutrisi dan serat alami. Sehingga kandungan yang terdapat pada makanan instan tersebut dapat merusak metabolisme tubuh.

Oleh karena itu saat melakukan WFH selalu usahakan makan makanan yang alami dan minim dalam proses produksinya. Makanan utuh, seperti buah-buahan dan sayuran, tidak hanya sehat, tetapi juga dapat memperpanjang efek kenyang. Makanan utuh dapat membantu kita menghindari makan berlebihan.

4. Temukan Cara Alternatif untuk Mengatasi Stres saat WFH

Saat pekerjaan ketika WFH dapat menimbulkan stress berlebih. Dimana kita sering memakan makanan favorit  sebagai obat demi mengatasi stres tersebut. Ketika kita mulai merasa stres, bisa saja juga kehilangan nafsu makan. Kebiasaan tersebut tidak baik dilakukan dan berbahaya bagi kesehatan. Tak hanya menyebabkan kenaikan berat badan, kebiasaan makan berlebihan saat stres juga dapat mengganggu tidur dan melemahkan sistem imun pada tubuh.

Carilah alternatif dan alihkan perhatian untuk mengurangi makan secara emosional selama stres. Seperti mendengarkan musik, sedikit bermain game di tengah pekerjaan kita. (admin/dnx)

ref: greeners.co

Inovasi Fashion dari Pisang yang Ramah Lingkungan

environesia.co.id – Swiss dimana merupakan negara dengan kualitas lingkungan hidup salah satu terbaik di dunia. Dimana di negara tersebut, QWSTION yang merupakan perusahaan di bidang fashion mengeluarkan produk yang ramah lingkungan yang terbuat dari serat pohon pisang. QWSTION sendiri menyebutkan produk mereka dengan nama Bananatex.

Penciptaan kain Bananatex bermula pada tahun 2018, dimana QWSTION bekerja sama dengan para spesialis benang di Taipei, Taiwan. Setelah penelitian dan pengujian selama tiga tahun, serat pohon pisang dipilih untuk dijadiikan bahan baku kain.

Pada situs resmi QWSTION mengungkapkan “Setelah melakukan penelitian dan pengujian selama tiga tahun, kami pun memilih serat pohon pisang untuk dijadiikan bahan baku kain Bananatex. Kami sengaja memilih serat pohon pisangkarena selain mudah dibudidayakan, tumbuhan tersebut juga menghasilkan serat yang superkuat namun ringan dan fleksibel.”

Tak hanya itu, alternatif yang dikemukanan QWSTION  pada situs resminya mengungkapkan bahwasannya bananatex merupakan produk tahan air pertama di dunia yang ramah akan lingkungan dimana berbahan dari serat pisang. Hal ini menjadi poin penting karena selama ini yang kita kenal bahwa kain tahan air banyak didominasi oleh kain-kain berbahan yang memiliki kandungan plastik sedangkan serat pisang memiliki lapisan lilin alami sebagai pelindung dari air. Kelebihan serat pisang karena mudah dibudidayakan dan juga menghasilkan serat yang superkuat, ringan nan fleksibel

Serat pohon pisang yang digunakan oleh QWSTION sebagai bahan Bananatex merupakan serat pohon pisang yang berasal dari pohon pisang jenis abaka. Pohon pisang abaka dapat menghasilkan serat yang panjang, kuat, dan ringan sehingga cocok untuk dijadikan bahan baku kain Bananatex. QWSTION bekerja sama dengan para petani lokal dari Filipina untuk memperoleh bahan serat pohon pisang abaka yang memiliki kualitas terbaik.

Terlebih dalam keterangannya, bahwa pohon pisang abaka sebagai bahan baku Bananatex merupakan pohon pisang organik. Hal tersebut disebabkan karena dalam proses penanamannya tanpa menggunakan pestisida dan pupuk sintetis. Tak hanya itu, dalam proses penanaman pisang abaka ini juga tidak banyak menggunakan air. Oleh karena itu QWSTION dengan percaya diri bahwa inovasi yang mereka ciptakan benar-benar organik dan ramah lingkungan.

QWSTION berharap bahwa Bananatex dapat menjadi inspirasi bagi  perusahaan tekstil lain untuk berinovasi mengikuti jejak mereka dalam menciptakan produk tekstil berkelanjutan yang minim akan penggunaan minyak bumi dan material sintetis lain. Mereka juga berharap bahwa Bananatex dapat membuka kesadaran para penikmat fesyen terhadap penggunaanproduk tekstil yang ramah lingkungan. (admin/dnx)

Ref: qwstion.com & greeners.co

The Environmental Performance Indeks

Indikator EPI

environesia.co.id – The Environmental Performance Indeks (EPI) atau Indeks Kinerja Lingkungan merupakan metode berbasis numerik dan kuantitatif untuk mengukur kinerja lingkungan pada kebijakan suatu negara yang diterbitkan pada tahun 2002. Sebelumnya, kinerja lingkungan diukur menggunakan Environmental Sustainability Index (ESI) antara tahun 1999 dan 2005. Baik EPI mau pun ESI dikembangkan oleh Universitas Yale dan Universitas Columbia bekerja sama dengan yang World Economic Forum dan Joint Research Center dari Komisi Eropa.

EPI menggunakan 32 indikator di 11 kategori untuk mengukur bagaimana dan seberapa kinerja lingkungan pada 180 negara di Dunia. Indikator yang digunakan oleh EPI sebagai penyedia untuk mengidentifikasi masalah, menentukan target, melacak tren, memahami hasil dan mengkaji hasil atau praktek kebijakan publik yang berpengaruh pada lingkungan hidup.

Pada tahun 2020, Denmark menempati posisi pertama perolehan skor EPI di angka 82.5 disusul peringkat 2 oleh Luxemburg dengan skor 82.3, peringkat 3 Swiss dengan skor EPI terdapat di angka 81.5, kemudian peringkat 4 oleh Inggris dengan perolehan skor 81.3 dan di posisi peringkat 5 oleh Perancis dengan skor 80.0. Sebelumnya Swiss merupakan negara yang paling sering mencatat peroleh peringkat 1 perolehan skor EPI, antara lain di tahun 2008, 2012, 2014 dan 2018.

Indonesia sendiri pada tahun 2020 menempati peringkat 116 dengan skor EPI di angka 37.8 dan menempati peringkat 10 untuk zona Asia Pasifik. Hasil tersebut merupakan pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia agar lebih giat lagi dalam berpartisipasi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup khususnya di Indonesia. (admin/dnx)

Daerah Domisili Environesia Meraih Penghargaan Lingkungan

Penghargaan Lingkungan

environesia.co.id, Jakarta – Daerah Istimewa (D.I) Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sebagai daerah domisili PT Environesia Global Saraya menorehkan prestasi pada Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta pada Selasa (15/6). Penganugrahan penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2020 ditujukan kepada para gubernur, bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD tingkat provinsi/kabupaten/kota, secara daring dan luring.

Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra sendiri merupakan apresiasi dari pemerintah pusat dalam hal ini KLHK yang ditujukan kepada pimpinan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, yang berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan menuju green economy.

Dilansir dari suara.com, KLHK mengungkapkan akan semangat green atau ramah lingkungan untuk terus menggelora, termasuk semangat “green growth“. Pertumbuhan hijau berarti mencapai pertumbuhan dengan penggunaan sumberdaya dan energi secara efisien,

Paralel dengan semangat green growth itu, pemerintah terus melakukan penyesuaian, sebagaimana kebutuhan sosiologis masyarakat, lokal, nasional maupun internasional, dengan arah dan aktualisasi secara nyata untuk green economy. Unsur-unsur penting green Economy atau ekonomi hijau eliputi low carbon, green growth, green technology, green energy, green industries, green products, green life, dan green management.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, selain pemerintah pusat, jajaran pemerintahan daerah yaitu kepala daerah dan pimpinan lembaga perwakilan rakyat di daerah serta masyarakat dalam sistem pemerintahan daerah, mempunyai kontribusi sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.

“Berbagai inovasi daerah dalam menyelesaikan isu-isu lingkungan merupakan hal yang sangat patut dihargai, karena ia juga merupakan kunci terjaminnya kelestarian lingkungan di daerah,” ujar Menteri Siti.

Dalam laporan Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengungkapkan proses penilaian Green Leadership Nirwasita Tantra melalui beberapa tahap. Dimulai dari penapisan awal, analisa isu priotitas, penilaian tim independen, dan wawancara. Khusus tahun ini, tahap wawancara dilakukan melalui video yang diunggah dalam platform media sosial.

Jumlah pemerintahan daerah yang mengikuti tahapan penilaian tahun ini terdiri dari 21 provinsi, 57 kota dan 146 kabupaten. Para penerima dibagi menjadi kategori DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota; serta Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya kategori Kabupaten/Kota dibagi lagi menjadi sub kategori Kab/Kota besar, sedang, dan kecil.

Selengkapnya para penerima penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra kategori DPRD berturut-turut dari peringkat satu sampai tiga yaitu Sumatera Barat, Aceh dan Jambi.

Untuk kategori DPRD Provinsi; Bangka Tengah, Belitung, dan Sleman untuk kategori DPRD kabupaten kecil; Sukoharjo, Buleleng, Ponorogo untuk kategori DPRD kabupaten sedang; Banyumas, Tangerang, dan Boyolali untuk kategori DPRD kabupaten besar; Bontang, Sungai Penuh, dan Mojokerto.

Selanjutnya kategori DPRD kota kecil; Ambon, Magelang, dan Madiun untuk kategori DPRD kota sedang; Balikpapan, Surabaya, dan Semarang untuk kategori DPRD kota besar.

Sementara untuk kategori Pemerintah Daerah Provinsi yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Untuk kategori kabupaten kecil yaitu Sleman, Bangka Tengah, dan Belitung; kategori kabupaten sedang yaitu Sukoharjo, Buleleng, dan Polewali Mandar; kategori kabupaten besar yaitu Banyuwangi, Lumajang, dan Malang.

Kemudian, kategori kota kecil yaitu Bontang, Padang panjang, dan Pariaman; kategori kota sedang yaitu Ambon, Magelang, dan Madiun; kategori kota besar yaitu Surabaya, Semarang dan Balikpapan.

Kegiatan ini dirangkai dengan talkshow dengan narasumber Gubernur DIY, Walikota Ambon, Walikota Madiun, dan Deputi Tata Ruang Pemprov DKI Jakarta mewakili Gubernur DKI Jakarta, bertajuk “Peran Kepala Daerah sebagai Green Leaders dalam Peningkatan Green Economy”.

PT Environesia Global Saraya sebagai Perusahaan Konsultan Lingkungan yang berdomisili di Kabupaten Sleman dan D.I Yogyakarta, mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas raihan D.I Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dalam menghadirkan kebijakan serta inovasi publik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Semoga kedepannya raihan tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan lebih. (admin/dnx)

Pulau Sangihe: Rumah Flora Fauna di Utara Nusantara

Pulau Sangihe

environesia.co.id – Isu dimana keluanya izin tambang emas di Pulau Sangihe menjadi perbincangan masyarakat khususnya di lini media sosial di kalangan warganet Indonesia. Perbincangan tersebut tak lepas dari isu lingkungan di Pulau Sangihe jika tambang emas tersebut tetap berjalan. Ramainya perbincangan tersebut membuat publik penasaran tentang Pulau Sangihe itu sendiri.

Pulau Sangihe merupakan Pulau utama dari gugusan Kepulauan Sangihe. Secara administasi Pulau Sangihe terletak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Pulau Sangihe juga merupakan lokasi bagi Kota Tahun yang merupakan Ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kondisi geografis Pulau ini tepat utara Pulau Sulawesi dan berbatasan langsung dengan negara Filipina. Pulau Sangihe sendiri terletak di jalur cincin api pasifik dimana wilayah ini sangat rawan terjadi gempa bumi dan tsunami.

Pulau Sangihe memiliki kondisi alam yang sangat indah  yang dihiasi oleh keanekaragaman flora dan fauna. Di Pulau tersebut khususnya di Hutan Lindung Gunung Sahendaruman terdapat sekitar 70 spesies pohon dari 32 famili semuanya termasuk dalam kelas magnolioopsida (dikotil), divisi magnoliophyta (tumbuhan berbunga).

Tak hanya itu Pulau Sangihe juga merupakan rumah bagi berbagai burung endemik langka yang dilindungi, seperti burung seriwang sangihe, burung serindit sangihe, burung udang sangihe, burung kacamata sangihe, burung anis bentet sangihe serta berbagai kehidupan hewani lain di dalamnya.

Pemandangan alam di Pulau Sangihe pun tak kalah indahnya. Pantai Embuhanga dengan hamparan pasir landai yang luas serta dihiasi dengan lambaian nyiru kelapa terlihat sangat indah. Pantai-pantai di Pulau tersebut dan di pulau sekitarnya juga melengkapi keindahan Kepulauan Sangihe tersebut. Tak sekedar Pemandangan di Pantai, pemandangan alam dari puncak Pusunge Lenganeng tampak keindahan Kota Tahunan dari atas.

Keindahan yang terdapat di Pulau Sangihe merupakan anugrah tuhan yang semestinya kita jaga dan kita lestarikan untuk kehidupan anak cucu kita kelak. Pulau Sangihe merupakan salah satu aset berharga bagi bangsa Indonesia yang memiliki berjuta keindahan lainnya. Pembangunan yang baik, dimana harus semestinya merencanakan pembangunan yang berkelanjutan dimana sangat memperhatikan aspek lingkungan. (admin/dnx)