Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

environesia.co.id – Salah satu aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu Perlindungan  dan Pengelolaan Mutu Air. Pada pengertiannya didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kualitas air melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dasar hukum yang digunakan disini mengacu Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan pengelolaan mutu air  sendiri dilakukan terhadap air yang berada di dalam Badan Air. Sedangkan badan air yang dimaksud sendiri adalah  sungai, anak sungai, dan sejenisnya; danau dan sejenisnya yang berupa Tempat limpasan air permukaan dan/atau pada aliran air tanah yang berkumpul pada suatu titik yang nisbi lebih rendah daripada wilayah sekitarnya, baik secara alami maupun buatan ; kemudian yaitu rawa dan lahan basah lainnya berupa  wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus-menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut dan ditumbuhi vegetasi yang merupakan suatu ekosistem; serta selanjutany yaitu akuifer yang merupakan lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis..

Pada pendekatan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan air terdiri dari dalam berbagai bentuk kondisi antara lain berupa ;

DAS (Daerah Aliran Sungai) yang merupakan Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami; yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

CAT (Cekungan Air Tanah) yaitu  suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung serta pada  ekosistem air itu sendiri.

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud sebelumnya dilaksanakan melalui  inventarisasi Badan Air; kemudian penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air; selanjutnya dilakukan  perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air;  serta melakukan penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. (admin/dnx)

SIXversary Environesia Stable Sustainable

environesia.co.id –  Sebagai perusahaan  konsultan lingkungan, Environesia telah melalui enam tahunnya dengan  berbagai dinamika yang dihadapi. Tepat  pada tanggal 3 Mei 2022 yang lalu merupakan tanggal di mana Environesia  memperingati berdirinya sebagai entitas bisnis khususnya yang bergerak di bidang konsultansi lingkungan hidup.

Bertema Sixversary Environesia Stable Sustainable, Environesia Global Saraya bertekad pada usia ke enam tahunnya menjadikan entitas bisnis Environesia semakin stabil baik dari sisi sistem, visi, misi hingga pencapaiannya. Tak hanya itu, usia ke 6 tahun ini pula tekad Environesia bergerak maju sebagai mewujudkan visi sehingga mejadi entitas bisnis yang berprogres dan berkelanjutan.

Dikarenakan bertepatan libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H, Environesia merayakan kesyukuran 6 tahun Environesia sekaligus acara halal bihalal bersama  Environesia Company Group. Dengan pemotongan tumpeng yang bermakna semakin tinggi menjulang ke atas, yang juga sebagai impian visi Environesia untuk selalu tumbuh dan maju.

Saprian,S.T.,M.Sc. sebagai direktur utama PT Environesia Global Saraya menyampaikan akan harapan di enam tahun Environesia ini dapat terus berkembang sehingga bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa, baik bagi internal perusahaan seluruh Environesia Crew, dan juga  mitra atau rekanan kerja Environesia di seluruh Indonesia.

“Terimakasih banyak atas seluruh peran tim di sini, baik para pendahulu yang turut serta dalam perintisan Environesia dan juga semua teman-teman yang masih memersamai Environesia hingga saat ini.” Ujar CEO Environesia. (admin/dnx)

Operasional Environesia Selama Ramadan 1443

environesia.co.id, Sleman – Memasuki masa bulan suci Ramadan 1443, Environesia Company Group melakukan penyesuaian jam opersional pelaksanaan kantor. Hal tersebut dilakukan demi menjaga kondusifitas operasional dan aktivitas di lingkungan kerja Environesia Company Group dan khususnya di PT Environesia Global Saraya. Selain dari pada itu, penyesuaian jam pekerjaan juga manjadikan Ramadan sebagai bulan penuh rahmat dengan segala kemuliaannya.

Opersional kantor Environesia Company Group selama bulan Ramadan 1443 sebagai berikut; untuk hari operasional kantor tidak ada perubahan signifikan seperti biasa, yaitu pada hari Senin-Jumat dan hari libur pada hari Sabtu dan Ahad. Untuk jam opersional kantor terdapat perubahn di mana yang sebelumnya berlangsung pada pukul 08.00-17.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), selama bulan Ramadan 1443 berubah menjadi jam 09.00-16.00 WIB. Pada tanggal yang di mana terdapat Hari besar atau tanggal merah, maka operasional kantor diliburkan sebagaimana mestinya. Layanan di luar jam operasional kantor seperti proyek yang sedang berjalan dapat menyesuaikan oleh penanggungjawab pekerjaan masing-masing yang telah dikomunikasikan sebelumnya.

Demikian perubahan waktu operasional di lingkungan kerja Environesia Company Group yang telah ditetapkan. Semoga di bulan Ramadan 1443 H dapat memberikan keberkahan bagi kita semuanya yang selalu senantiasa berkarya untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. (admin/dnx).

EnvMagz, Media Environesia sebagai Konsultan Lingkungan Terdepan

environesia.co.id – Upaya Environesia sebagai perusahaan konsultan lingkungan terdepan di Indonesia dalam mengenalkan entitas perusahaan tak hanya melalui berbagai konten di sosial media. Salah satu upaya tersebut dengan menerbitkan Environesia Magz (EnvMagz) yang merupakan inhouse magazine untuk pertama kali tepat di usia ke lima tahun Environesia.

Penyusunan EnvMagz tak lain sebagai jembatan komunikasi bagi PT Environesia Global Saraya secara khusus dan perusahaan di bawah naungan Environesia Company Group secara umum kepada khalayak publik, baik kepada mitra bisnis, pelanggan dan kepada publik secara keseluruhan.

Sebagaimana inhouse magazine pada umumnya, EnvMagz kedepannya akan diterbitkan berkala setiap semester. Pada EnvMagz juga disajikan secara profesional namun tetap renyah dan ringan untuk dinikmati oleh selurus elemen pembaca.

EnvMagz perdana kali ini, mengambil Kilas Balik 5 tahun Environesia sebagai tema utama. Tema tersebut tak lepas dari perjalanan serta berbagai dinamika Environesia menuju lima tahun yang sangat menarik untuk disimak.

Tak hanya itu pada EnvMagz perdana ini pula telah tersaji tentang analisis dimana kekuatan lima tahun Environesia. Hal tersebut tak lain seperti menyusun dan menciptakan system serta optimalisasi pelayanan kepada mitra dan klien merupakan kekuatan Environesia di lima tahun pertamanya.

Serta kabar-kabatr lain tentang proyek Environesia yang tersebar di seluruh oenjuru Nusantara dan juga kabar-kabar dari perkembangan perusahaan di bawah naungan Environesia Company Group seperti PT Greenlab Indo Global atau dikenal sebagai GreenLab Indonesia dan PT Bikin Indonesia Berdaya yang merupakan badan resmi dari Bikin.co yang merupakan perusahaan start-up  di bidang e-commerce.

Untuk mendapatkan EnvMagz dengan mudah dapat di akses melalui laman resmi http://environesia.co.id/download/ kemudian nampak kolom majalah yang dapat diunduh secara gratis. (admin/dnx)

Pendekatan Studi Amdal

environesia.co.id – Amdal atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan kajian dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau/dan kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 22 regulasi yang sama, disebutkan bahwasanya dalam penyusunan Amdal berdasarkan penanggung jawab dan kegiatan dan/ usaha, pendekatan studi Amdal terbagi menjadi tiga jenis antara lain;

Pendekatan Studi Amdal Tunggal, merupakan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang diperuntuhkan untuk satu usaha atau kegiatan dalam satu kesatuan hamparan ekosistem yang melibatkan satu instansi yang bertanggung jawab. Sebagai contoh Amdal Pembangunan Gedung Perkuliahan Politeknik Negeri Bengkalis, merupakan satu kegiatan/usaha dimana di bawah satu pihak yang bertanggung jawab yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendekatan Studi Amdal Terpadu atau dikenal juga Amdal Multisektor, merupakan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu usaha dan/kegitan dimana juga lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Sebagai contoh Amdal Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Labang, Prov. Kalimantan Utara oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan  Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pada proyek PLBN Labang terdapat lebih dari satu usaha dan/kegiatan seperti pembangunan jalan raya, pemukiman, perkantoran dan sebagainya. Dimana dalam proyek PLBN Labang tersebut di bawah Kementerian PUPR dan BNPP.

Pendekatan Studi Amdal Kawasan, merupakan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang diperuntuhkan lebih dari satu usaha atau kegiatan dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab. Sebagaimana contoh Amdal Bakauheni Harbour City, Prov Lampung oleh  PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Pada proyek Bakauheni Harbour City terdapat berbagai usaha dan kegiatan seperti pelabuhan, hotel, fasilitas pariwisata dan sebagainya dimana semuanya di bawah satu pihak yang bertanggung jawab yaitu PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Sebagaimana contoh pendekatan studi amdal dihadirkan sebelumnya, masing-masing merupakan pekerjaan yang telah dan sedang dikerjakan oleh PT Environesia Global Saraya. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa Environesia telah berpengalaman dalam penyusunan berbagai pendekatan studi amdal serta berbagai jenis usaha dan kegiatan. (admin/dnx)

Detail Engineering Design (DED)

environesia.co.id – Detail Engineering Design (DED) adalah produk perencanaan (detail gambar kerja) yang dibuat konsultan perencana untuk pekerjaan bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Selain sebagai rencana gambar kerja, DED juga bisa digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan sebuah gedung atau bangunan.

Proyek yang membutuhkan DED pada umumnya merupakan proyek EPC (Engineering, Procurement, dan Construction), dimana yang dimaksud EPC sendiri yaitu sistem proyek pembangunan berbasis proses dengan lingkup tanggung jawab kegiatan pada teknik, pengadaan dan bangunan yang dilaksanakan oleh suatu unit usaha atau perusahaan kontraktor.

Perusahaan Kontraktor di bidang EPC tersebut, dapat memulai pekerjaan dari tahap atau pada tahap penyusunan DED (Detail Engineering Design). Pada tahap DED sendiri merupakan bagian dari tahap FEED (FrontDetail Engineering Design). Pada proses penyusunan DED diperlukan pantauan langsung oleh pemilik konstruksi itu sendiri dan persetujuannya.

Ruang Lingkup Penyusunan DED  sendiri dari:

1) Penyusunan konsep dasar program perencanaan pembangunan melalui pendekatan dan analisis terhadap 4 (empat) aspek utama, antara lain Aspek fungsional yang memuat mengenai pendekatan pelaku kegiatan di lapangan, jenis kegiatan yang akan dilakukan, serta fungsi dan kebutuhan ruang. Aspek berikutnya yaitu, aspek teknis yang menjabarkan mengenai konsep sistem struktur dan sistem konstruksi yang akan dikembangkan di lapangan. Kemudian aspek kinerja (utilitas) yang mana menjabarkan antara lain mengenai konsep pencahayaan, penghawaan, jaringan listrik, jaringan komunikasi, pemadam kebakaran, penangkal petir, jaringan air bersih, air kotor, pengolahan limbah, pembuangan sampah, dan jaringan transportasi yang dianggap sesuai dan mendukung jika bangunan nantinya sudah berdiri dan bisa digunakan. Serta yang terkahir pada aspek arsitektura yang dilakukan untuk analisis mengenai bentuk dan penampilan bangunan, penataan ruang, serta penekanan desain yang akan dikembangkan.

2) Menyusun preliminary design berupa gambar denah bangunan dan konsep utilitasnya.

Penyusunan Dokumen DED dan Komponen-Kompenennya. Hal yang pertama kali harus dilakukan oleh Konsultan Perencana adalah identifikasi lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting keadaan di lapangan serta perhitungan volume pekerjaan komponen arsitektural maupun utilitas. Kegiatan identifikasi ini menghasilkan dokumen berupa volume pekerjaan maupun metode pelaksanaan. Selanjutnya dokumen tersebut digunakan untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta penjadwalan kegiatan pelaksanaan pekerjaan.Detail Engineering Design (DED) bisa berupa gambar detail namun dapat dibuat lebih lengkap yang terdiri dari beberapa komponen seperti di bawah ini:

1. Gambar detail bangunan/gambar bestek, yaitu gambar desain bangunan yang dibuat lengkap untuk konstruksi yang akan dikerjakan

2. Engineer’s Estimate (EE) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB)

3. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

4. Laporan akhir tahap perencanaan, meliputi:

laporan arsitektur; laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (Soil Test); laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal; laporan perhitungan IT (Informasi & Teknologi)

Untuk keterangan lebih jelasnya mengenai isi dari DED berikut ini:

Gambar detail bangunan atau bestek bisa terdiri dari gambar rencana teknis. Gambar rencana teknis ini meliputi arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta tata lingkungan. Semakin baik dan lengkap gambar akan mempermudah proses pekerjaan dan mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi.

Rencana Anggaran Biaya atau RAB adalah perhitungan keseluruhan harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan. RAB dibuat berdasarkan gambar. Kemudian dapat dibuat juga Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) serta spesifikasi dan harga. Susunan dari RAB nantinya akan direview, perhitungannya dikoreksi dan diupdate harganya disesuaikan dengan harga pasar sehingga dapat menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini mencakup persyaratan mutu dan kuantitas material bangunan, dimensi material bangunan, prosedur pemasangan material dan persyaratan-persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh penyedia pekerjaan konstruksi. RKS kemudian menjadi syarat yang harus dipenuhi penyedia sehingga dapat dimasukan ke dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP).

Apa Yang Dimaksud Dengan DELH-DPLH ?

environesia.co.id – DELH dengan kepanjanganDokumen Evaluasi Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan serta telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan hidup. Dengan kata lain, dokumen DELH diperuntukan bagi usaha dan/atau keguatan yang telah berjalan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL (Analisis Menganai Dampak Lingkungan Hidup).

Sedangkan DPLH sendiri adalah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diperuntukan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi dan memiliki izin usaha yang memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup tapi belum memenuhi kriteria AMDAL. Dengan kata lain, peruntukan DPLH merupakan kewajiban bago usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup – Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup).

Regulasi terkait DELH dan  DPLH sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana memuat pengertian DPLH sebagai dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan ,yang terah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kriteria DELH dan DPLH

  • DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
  • Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
  • Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pentingnya AMDAL Bagi Pembangunan

environesia.co.id – AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan memiliki peranan penting bagi pembangunan. Pembangunan sendiri tak bisa dilepaskan akan kebutuhan dan sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat secara luas. Akan tetapi pembangunan tersebut tidak boleh lepas akan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu demi menjaga prinsip yang telah ditetapkan, diperlukan aturan atau syarat khusus untuk mengidentifikasi dampak dari pembangunan kepada lingkungan hidup dengan persetujuan lingkungan.

Di Indonesia sendiri, pra syarat persetujuan lingkungan menggunakan AMDAL dan UKL-UPL sebagai paramater apakah usaha atau kegiatan tersebut layak untuk dilanjutkan dan diizinkan untuk berusaha atau berkegiatan.

Adanya AMDAL memiliki funsi yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan khususnya pada kelestarian lingkungan hidup serta kehidupan di dalamnya. Adapun Fungsi AMDAL adalah sebagai berikut;

  • Bahan perencanaan pembangunan wilayah
  • Membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
  • Memberikan masukan dalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
  • Memberi masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
  • Memberikan informasi terhadap masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan
  • Tahap pertama dari rekomendasi tentang izin usaha
  • Merupakan Scientific Document dan Legal Document
  • Izin Kelayakan Lingkungan

Selain fungsinya yang sangat strategis, adanya Amdal juga memberikan manfaat untuk juga baik untuk pemegang dan penentu kebijakan dalam hal ini pemerintah, bagi pemrakarsa atau pemiliki usaha atau kegiatan yang berkepentingan serta bagi masyarakat itu sendiri. Manfaat adanya AMDAL bagi berbagai pihak antara lain:

Bagi Pemerintah

  • Mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.
  • Menghindarkan konflik dengan masyarakat.
  • Menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
  • Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Bagi Pemrakarsa.

  • Menjamin adanya keberlangsungan usaha.
  • Menjadi referensi untuk peminjaman kredit.
  • Interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum.

Bagi Masyarakat

  • Mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan.
  • Melaksanakan dan menjalankan kontrol.
  • Terlibat pada proses pengambilan keputusan.

Environesia telah terbukti juga dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah dan sedang di selesaikan. Telah berjalan selama 5 tahun, Environesia hingga saat ini telah dan sedang menyelesaikan lebih dari 200 proyek di 33 Provinsi se Indonesia dengan berbagai macam mitra, baik Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta. Jelas, hal ini menjadikan Environesia sebagai konsultan lingkungan atau Konsultan Amdal yang tidak perlu diragukan. (admin/dnx)

Apa Itu Dokumen Lingkungan? I

environesia.co.id – Dokumen lingkungan adalah dokumen yang terkait dengan regulasi atau pun perizinan lingkungan hidup. Tujuan dengan adanya dokumen lingkungan tersebut sebagai  perlindungan pada lingkungan hidup dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang diselenggarakan. Pada wilayah hukum Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis dokumen lingkunga dengan fungsi dan area masing-masing yang berlaku berdasarkan regulasi yang ada seperti PP No 22 Tahun 2021 dan sebagainya. Ada pun beberapa dokumen lingkungan yang diberlakukan di Indonesia;

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan kajian dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau/dan kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

AMDAL sendiri tersusun terdiri dari beberapa dokumen lingkungan yaitu KA (Kerangka Acuan) ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), ANDAL dan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan – Rencana Pemantauan Lingkungan).

Pada proses penyusunan AMDAL melalui beberapa tahapan seperti konsultasi publik, kemudian pengumuman di media masa, Tim Teknis KA-ANDAL, dilanjutkan penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL dan terakhir adalah penerbitan SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup).

UKL-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan-Usaha Pemantauan Lingkungan)

UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.Sedangkan pada PP No 22 Tahun 2021 yang terbaru, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Pemberlakukan UKL-UPL berdasarkan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi kriteria AMDAL

AMDAL dan UKL-UPL merupakan dokumen yang menjadi dasar persetujuan lingkungan hidup berdasarkan PP No 22 Tahun 2021.

SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)

SPPL wajib dimiliki bagi usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungaa Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) Rencana IJsaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL meliputi: jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL; merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau;  termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL. (admin/dnx)

bersambung part II

Konsultan RKL-RPL, Konsultan Lingkungan Berpengalaman

environesia.co.id – Konsultan RKL-RPL merupakan badan hukum atau usaha yang memberikan layanan jasa sebagai penyusun RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup). Environesia sebagai konsultan lingkungan terdepan dan terbaik telah berpengalaman sebagai penyusun RKL-RPL di seluruh Indonesia. Selain sebagai penyusun RKL-RPL yang merupakan bagian dari Amdal, Environesia juga melayani penyusunan UKL-UPL, Andalalin dan dokumen lingkungan lainnya.

Dari Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang  selanjutnya disingkat dengan RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Lihat juga layanan Environesia

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya RKL-RPL dan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) merupakan bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 Pasal 49 ayat (6) poin F angka 6 pula, bahwasanya pada  RKL-RPL wajib disampaikan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Hal ini yang menandakan bahwasanya RKL-RPL merupakan dokumen yang sangat penting, khususnya bagi pemrakarsa kegiatan, usaha yang membutuhkan dokumen Amdal.

Sebagai penyusunan RKL-RPL, Environesia sebagai konsultan lingkungan telah terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen (LPJP) AMDAL dengan tenaga ahli tetap yang telah terdaftar. Terdaftarnya Environesia  merupakan sebagai syarat minimal bahwa lembaga tersebut benar-benar dapat menjadi konsultan lingkungan khususnya dalam penyusunan Amdal khususnya RKL-RPL.

Profil Environesia konsultan lingkungan terdepan

Environesia sebagai entitas bisnis telah mengantongi sertifikat ISO 9001 yang dikeluarkan langsung oleh lembaga bergengsi, maka dari itu dapat dikatakan Environesia telah memiliki sistem manajamen mutu yang telah teruji. Terlebih Environesia sebagai konsultan lingkungan juga telah mengantongi sertifikasi ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang sejalan dengan bidang pekerjaan konsultan lingkungan tersebut.

Tak hanya terbukti dengan sistem mutu yang telah tersertifikasi, Environesia telah terbukti juga dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah dan sedang di selesaikan. Telah berjalan selama 5 tahun, Environesia hingga saat ini telah dan sedang menyelesaikan lebih dari 200 proyek di 33 Provinsi se Indonesia dengan berbagai macam mitra, baik Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta. Jelas, hal ini menjadikan Environesia sebagai konsultan lingkungan atau Konsultan RKL-RPL yang tidak perlu diragukan. (admin/dnx)