Apa Yang Dimaksud Dengan DELH-DPLH ?

environesia.co.id – DELH dengan kepanjanganDokumen Evaluasi Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan serta telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan hidup. Dengan kata lain, dokumen DELH diperuntukan bagi usaha dan/atau keguatan yang telah berjalan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL (Analisis Menganai Dampak Lingkungan Hidup).

Sedangkan DPLH sendiri adalah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diperuntukan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi dan memiliki izin usaha yang memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup tapi belum memenuhi kriteria AMDAL. Dengan kata lain, peruntukan DPLH merupakan kewajiban bago usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup – Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup).

Regulasi terkait DELH dan  DPLH sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana memuat pengertian DPLH sebagai dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan ,yang terah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kriteria DELH dan DPLH

  • DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
  • Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
  • Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pentingnya AMDAL Bagi Pembangunan

environesia.co.id – AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan memiliki peranan penting bagi pembangunan. Pembangunan sendiri tak bisa dilepaskan akan kebutuhan dan sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat secara luas. Akan tetapi pembangunan tersebut tidak boleh lepas akan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu demi menjaga prinsip yang telah ditetapkan, diperlukan aturan atau syarat khusus untuk mengidentifikasi dampak dari pembangunan kepada lingkungan hidup dengan persetujuan lingkungan.

Di Indonesia sendiri, pra syarat persetujuan lingkungan menggunakan AMDAL dan UKL-UPL sebagai paramater apakah usaha atau kegiatan tersebut layak untuk dilanjutkan dan diizinkan untuk berusaha atau berkegiatan.

Adanya AMDAL memiliki funsi yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan khususnya pada kelestarian lingkungan hidup serta kehidupan di dalamnya. Adapun Fungsi AMDAL adalah sebagai berikut;

  • Bahan perencanaan pembangunan wilayah
  • Membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
  • Memberikan masukan dalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
  • Memberi masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
  • Memberikan informasi terhadap masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan
  • Tahap pertama dari rekomendasi tentang izin usaha
  • Merupakan Scientific Document dan Legal Document
  • Izin Kelayakan Lingkungan

Selain fungsinya yang sangat strategis, adanya Amdal juga memberikan manfaat untuk juga baik untuk pemegang dan penentu kebijakan dalam hal ini pemerintah, bagi pemrakarsa atau pemiliki usaha atau kegiatan yang berkepentingan serta bagi masyarakat itu sendiri. Manfaat adanya AMDAL bagi berbagai pihak antara lain:

Bagi Pemerintah

  • Mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.
  • Menghindarkan konflik dengan masyarakat.
  • Menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
  • Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Bagi Pemrakarsa.

  • Menjamin adanya keberlangsungan usaha.
  • Menjadi referensi untuk peminjaman kredit.
  • Interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum.

Bagi Masyarakat

  • Mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan.
  • Melaksanakan dan menjalankan kontrol.
  • Terlibat pada proses pengambilan keputusan.

Environesia telah terbukti juga dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah dan sedang di selesaikan. Telah berjalan selama 5 tahun, Environesia hingga saat ini telah dan sedang menyelesaikan lebih dari 200 proyek di 33 Provinsi se Indonesia dengan berbagai macam mitra, baik Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta. Jelas, hal ini menjadikan Environesia sebagai konsultan lingkungan atau Konsultan Amdal yang tidak perlu diragukan. (admin/dnx)

Apa Itu Dokumen Lingkungan? I

environesia.co.id – Dokumen lingkungan adalah dokumen yang terkait dengan regulasi atau pun perizinan lingkungan hidup. Tujuan dengan adanya dokumen lingkungan tersebut sebagai  perlindungan pada lingkungan hidup dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang diselenggarakan. Pada wilayah hukum Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis dokumen lingkunga dengan fungsi dan area masing-masing yang berlaku berdasarkan regulasi yang ada seperti PP No 22 Tahun 2021 dan sebagainya. Ada pun beberapa dokumen lingkungan yang diberlakukan di Indonesia;

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan kajian dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau/dan kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

AMDAL sendiri tersusun terdiri dari beberapa dokumen lingkungan yaitu KA (Kerangka Acuan) ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), ANDAL dan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan – Rencana Pemantauan Lingkungan).

Pada proses penyusunan AMDAL melalui beberapa tahapan seperti konsultasi publik, kemudian pengumuman di media masa, Tim Teknis KA-ANDAL, dilanjutkan penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL dan terakhir adalah penerbitan SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup).

UKL-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan-Usaha Pemantauan Lingkungan)

UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.Sedangkan pada PP No 22 Tahun 2021 yang terbaru, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Pemberlakukan UKL-UPL berdasarkan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi kriteria AMDAL

AMDAL dan UKL-UPL merupakan dokumen yang menjadi dasar persetujuan lingkungan hidup berdasarkan PP No 22 Tahun 2021.

SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)

SPPL wajib dimiliki bagi usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungaa Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) Rencana IJsaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL meliputi: jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL; merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau;  termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL. (admin/dnx)

bersambung part II

Konsultan RKL-RPL, Konsultan Lingkungan Berpengalaman

environesia.co.id – Konsultan RKL-RPL merupakan badan hukum atau usaha yang memberikan layanan jasa sebagai penyusun RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup). Environesia sebagai konsultan lingkungan terdepan dan terbaik telah berpengalaman sebagai penyusun RKL-RPL di seluruh Indonesia. Selain sebagai penyusun RKL-RPL yang merupakan bagian dari Amdal, Environesia juga melayani penyusunan UKL-UPL, Andalalin dan dokumen lingkungan lainnya.

Dari Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang  selanjutnya disingkat dengan RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Lihat juga layanan Environesia

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya RKL-RPL dan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) merupakan bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 Pasal 49 ayat (6) poin F angka 6 pula, bahwasanya pada  RKL-RPL wajib disampaikan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Hal ini yang menandakan bahwasanya RKL-RPL merupakan dokumen yang sangat penting, khususnya bagi pemrakarsa kegiatan, usaha yang membutuhkan dokumen Amdal.

Sebagai penyusunan RKL-RPL, Environesia sebagai konsultan lingkungan telah terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen (LPJP) AMDAL dengan tenaga ahli tetap yang telah terdaftar. Terdaftarnya Environesia  merupakan sebagai syarat minimal bahwa lembaga tersebut benar-benar dapat menjadi konsultan lingkungan khususnya dalam penyusunan Amdal khususnya RKL-RPL.

Profil Environesia konsultan lingkungan terdepan

Environesia sebagai entitas bisnis telah mengantongi sertifikat ISO 9001 yang dikeluarkan langsung oleh lembaga bergengsi, maka dari itu dapat dikatakan Environesia telah memiliki sistem manajamen mutu yang telah teruji. Terlebih Environesia sebagai konsultan lingkungan juga telah mengantongi sertifikasi ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang sejalan dengan bidang pekerjaan konsultan lingkungan tersebut.

Tak hanya terbukti dengan sistem mutu yang telah tersertifikasi, Environesia telah terbukti juga dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah dan sedang di selesaikan. Telah berjalan selama 5 tahun, Environesia hingga saat ini telah dan sedang menyelesaikan lebih dari 200 proyek di 33 Provinsi se Indonesia dengan berbagai macam mitra, baik Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta. Jelas, hal ini menjadikan Environesia sebagai konsultan lingkungan atau Konsultan RKL-RPL yang tidak perlu diragukan. (admin/dnx)

Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

environesia.co.id – Salah satu penyumbang dari polusi udara adalah emisi gas buang yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, baik roda dua atau lebih yang bahan bakar fosil sebagai pembakar atau penggerak mesin kendaraan tersebut. Emisi gas buang sendiri merupakan sisa pembakaran yang terjadi di mesin pembakaran dalam alias internal combustion engine. Emisi gas buang tersebut dikeluarkan melalui knalpot alias exhaust system.

Pada emisi gas buang terdapat berbagai unsur kimia seperti  air (H2O), karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO2), nitrogen oksida (NOx), hidrokarbon (HC) dan sebagainya. Unsur kimia tersebut jika terlalu banyak tersebar menyebabkan adanya polusi udara yang mana sangat menggangu bagi lingkungan dan kesehatan makhluk hidup.

Polusi yang disebebkan oleh gas emisi buang pada kendaraan sangat berpotensi menganggu kesehatan khususnya pada manusia. Gangguan kesehatan terbut berupa kerusakan sistem pernapasan, polusi yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bersifat karsinogenik atau beracun dan pada gas emisi buang tersebut jika larut dalam pernafasan sangat berbahaya bagi sistem peredaran darah

Sebagai upaya dalam meminimalisir dan mengurangi dampak negatif dari polusi yang disebabkan oleh emisi gas buang dengan membatasi produksi emisi gas buang tersebut melalui uji emisi. Pada Peraturan Menteri No. 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama  disebutkan bahwa ambang batas CO untuk mobil mesin bensin produksi di atas 2007 adalah 1,5% Vol. Sementara untuk HC ambang batasnya 200 ppm.

Uji emisi adalah sesuatu yang baru yang diperkenalkan pemerintah untuk masyarakat Indonesia terkait dengan pengecekan kondisi kendaraan untuk mengetahui tingkat kesehatan mesin dan performanya.Manfaat dari uji emisi sendiri untuk mengetahui kadar buangan dari hasil pembakaran mesin yang akan berpengaruh pada lingkungan. Tak hanya itu uji emisi juga bermanfaat untuk mengetahui ukuran kesehatan mesin kendaraan. (admin/dnx)

Visi Besar Environesia sebagai Konsultan Lingkungan Terdepan

environesia.co.id – Menjalankan proses bisnis di berbagai bidang khususnya konsultan lingkungan, sangat dibutuhkan adanya visi yang visioner sebagai titik tujuan bersama menuju masa depan pada perusahaan tersebut. Sebagaimana perusahaan yang memiliki masa depan adalah perusahaan yang sustainable (berkelanjutan) dengan berbagai misi untuk meraih visi tersebut.

Environesia sendiri dalam menjalankan bisnisnya memegang erat visi “Menjadi perusahaan terdepan untuk jasa konsultansi lingkungan di Indonesia pada tahun 2025.” Visi tersebut sebagai acuan untuk membangkitkan semangat Environesia dan tim meraih visi tersebut. Ibarat anak yang dipacu untuk bercita-cita agar bersemangat dan optimis untuk merangkai masa depan maka visi Environesia tak jauh berbeda, yang tak lain sebagai modal Environesia untuk menggapai masa depannya.

Tentunya, tak hanya sekedar dengan visi pada sebuah perusahaan bisa untuk survive menggapai masa depan, melainkan diperlukan berbagai misi agar visi tersebut dapat diwujudkan. Untuk menggapai sebagai “Perusahaan Konsultan Lingkungan Terdepan di Indonesia” Environesia menentukan misi dengan “Memberikan pelayanan terbaik yang mengedepankan kepuasan pelanggan melalui profesionalisme kerja yang tinggi, ketepatan waktu pelayanan, jaringan kerjasama yang luas, hubungan emosional yang baik antara tim dan pelanggan.”

Apakah makna dari Visi Environesia? Visi Environesia memuat istilah “The Leading,” kalimat tersebut sebagai makna yang terdepan, oleh karena itu jika ingin menjadi yang terdepan maka haru terbaik dalam kuantitas jangkauan, terbaik dalam pelayanan, terbaik kualitas produk yang dihasilkan dan juga terbaik dari segi sumber daya manusia yang menggerakannya hingga mencapai titik terbaik. Pastinya “terbaik” bukanlah titik statis, melainkan titik dinamis yang senantiasa perlu ditingkatkan setiap saat. Bisa saja tahun ini dengan angka sekian sudah yang terbaik, tetapi di tahun yang akan datang belum tentu dengan angka yang sama pada tahun sebelumnya dapat menjadi yang “terbaik.”

Oleh karena itu, sebagaimana cara untuk mewujudkan “the leading” atau yang terdepan maka Environesia melakukan upaya pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan. Ketika pelayanan tersebut dilakukan dengan cara yang terbaik maka pelanggan akan puas. Tak hanya itu, cara untuk mencapai layanan yang terbaik pun harus dilakukan dengan cara yang profesional, dengan waktu yang tepat melalui berbagai jaringan kerjasama yang luas serta didukung dengan tim yang solid untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan.

“Kita sampai lima tahun kedepan masih tetap akan menggunakan tagline ini ‘the leading’ namanya saja sudah leading, pasti SDM-nya bagus, pasti IT-nya bagus, pasti sistem manajemen di dalam nya bagus. Jadi lima tahun kedepan Environesia berharap ditargetkan akan menjadi perusahaan di bidang lingkungan yang kekinian, yang update akan perkembangan teknologi.”

Saprian, S.T.,M.Sc. – CEO Environesia Company Group

(admin/dnx)

Laboratorium Lingkungan Terbaik dan Terdepan

environesia.co.id – Berbicara konsultan lingkungan tak lepas juga berbicara tentang laboratorium lingkungan. Hal tersebut karena berbagai pekerjaan konsultan lingkungan perlu didukung dengan pengujian sampel tertentu yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan. Menurut pengertiannya, laboratorium lingkungan merupakan laboratorium yang melakukan pengujian parameter Fisika, Kimia dan biologi yang sejalan dengan Undang- Undang yang berlaku dalam kerangka kerja pengelolaan lingkungan.

Secara khusus laboratorium lingkungan melakukan analisis secara baik kimia, Biologi, bakteriologis dan radiologis pada sampel lingkungan termasuk di antaranya: air minum, air permukaan, air tanah, air laut, air limbah, sedimen, ambien udara, emisi udara, limbah padat, tanah dan limbah B3.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan standar bagi laboratorium lingkungan yang ada di Indonesia. Dikutip dari standardisasi.menlhk.go.id pada laboratorium lingkungan tersebut diwajibkan  mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi. Sertifikat akreditasi yang dimaksud adalah sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dengan lingkup parameter kualitas lingkungan yang diterbitkan oleh KAN.

PT Environesia Global Saraya, sejak tahun 2018 telah mambangun perusahaan di bawah naungan Environesia Company Group yang bergerak di bidang laboratorium lingkungan. Perusahaan tersebut terdaftar dengan nama GreenLab dengan entitas resmi PT Greenlab Indo Global. GreenLab sendiri sebagai laboratorium lingkungan hingga saat ini telah memiliki lebih dari 400 parameter. Adanya GreenLab tak lain sebagai pendukung operasional dari berbagai pekerjaan PT Environesia Global Saraya.

GreenLab Indonesia sendiri sebagai perusahaan di bidang laboratorium  lingkungan dan hygenitas industri yang  terdepan di antara yang terbaik di Indonesia. Untuk saat ini GreenLab melayani uji kualitas air, uji kualitas limbah air, uji kualitas udara, uji kualitas tanah, uji kualitas limbah padat, uji sedimentasi, uji mikrobiologi, uji hygenitas industri, uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP).

Keunggulan dari GreenLab yaitu; hasil laporan uji laboratorium terbit pada 10 hari kerja sejak sampel diterima. Di mana GreenLab telah terakreditas oleh KAN untuk ISO/IEC 17025:2017 dengan cakupan parameter yang luas. Tak hanya itu GreenLab juga telah terdaftar sebagai Laboratorium Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dan memenuhi persyaratan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup S.1335/Setjen/SLK/STD.2/12/2019. (admin/dnx)

Tutup Semester I, Environesia Capai Kinerja dengan Baik

environesia.co.id, Sleman – Menutup Semester I, PT Environesia Global Saraya yang merupakan perusahaan bergerak di bidang jasa konsultansi lingkungan kembali melaksanakan Rapat Program Triwulan II pada Senin (19/7). Berdasarkan peraturan PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat, pelaksanaan Rapat Program Triwulan II kali ini dilaksanakan dengan suasana yang berbeda yaitu dilaksanakan dengan cara daring. Meskipun dari, akan tetapi tidak mengurangi nilai dari agenda Rapat Program Triwulan II tersebut.

Agenda perusahaan tersebut sebagai komunikasi internal per tiga bulan ke II dalam satu tahun yang dihadiri oleh Direktur dan seluruh manajer PT Environesi Global Saraya, antara lain; Direktur Environesia Global Saraya Saprian S.T. M.Sc., Manajer Konsultan Muhammad Iqbal Gifari S.T. M.Sc., Manajer QE-HESS (Quality Excellences – Health, Environment, Safety and Security) Andi Wim Ansharullah, S.T. M.Sc., Plt Manajer HRD (Human Resource and Development) Ayudia Kumala Dewi S.E. dan Manajer Finance Ayu Ramayani, S.E.

Pada Rapat Program Triwulan II Tahun 2021 berupa monitoring sasaran perusahaan/corrective action plan, rencana program kegiatan/bussines plan di setiap departemen dan evaluasi program yang telah berjalan pada triwulan kedua atau di semester I serta dalam agenda ini pula membahas target triwulan III Juli-September 2021 dan semester II berikutnya.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Direktur Utama bahwa pada semester I ini telah terlaksana >50% program kerja dengan baik, dengan penyesuaian metode kerja tentunya, dengan pencapaian akumulasi omzet surplus dari target total semester I 2021.

Tak hanya itu Direktur juga mengapresiasi atas kinerja tim dalam semester I 2021 ini. “Sebuah pencapaian yang yang sangat tidak mudah di tengah kondisi turbulensi separah ini. Apresiasi tertinggi untuk semua tim di semua level tanpa terkecuali!” terang Saprian.

Environesia sebagai perusahaan konsultan lingkungan berupaya tetap menjaga kultur perusahaan, termasuk Rapat Program Triwulan tersebut. Kultur tersebut dilakukan dan dijagatak lain demi menjaga performa perusahaan untuk jalannya program yang terbaik serta mutu manajemen dan pelayanan terjamin bagi untuk internal perusahaan dan seluruh mitra kerja Environesia. (admin/dnx)

Bulan Juni, Aksi Environesia dari Sumetera hingga Nusa Tenggara

environesia.co.id – PT Environesia Global Saraya yang merupakan konsultan lingkungan pada bulan Juni 2021 ini telah menjalankan beberapa proyek yang telah ditandatangani. Konsultan lingkungan yang memiliki jangkauan layanan se Indonesia ini telah memasuki beberapa progres pekerjaan di berbagai lokasi, antara lain; Kutoarjo Jawa Tengah, Mamuju Sulawesi Barat, Bima Nusa Tenggara Barat, Lubuklinggau Sumatera Barat dan Lamandau Kalimantan Tengah.

Untuk pekerjaan di Kutoarjo tepatnya di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah tersebut dimana merupakan Proyek Penyusunan Dokumen Lingkungan pada Rencana Pembangunan Terminal B di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pada bulan Juni ini telah dilaksanakan survey lokasi perdana pada proyek terminal tersebut.

Kemudian pada proyek selanjutnya di Mamuju, Sulawesi Barat. Pada bulan Juni ini, Environesia telah melakukan survey lokasi pertama untuk Proyek Penyusunan Dokumen Lingkungan pada Pembangunan Ruas Jalan Salubatu – Bonehau – Kalumpang – Batuisi – Batas Toraja Utara, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Jika kita ketahui sebelumnya pada bulan Januari tahun ini Mamuju dilanda gempa bumi dan hingga saat ini masih dilakukan pemulihan dan pembangunan kembali di Kota Mamuju.

Sedangkan di Bima Nusa Tenggara Barat, Environesia telah melakukan sampling lingkungan di sekitar Pelabuhan Penyebrangan Sape, Bima. Dimana pada proyek ini PT PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) “Indonesia Ferry” (Persero) sebagai pemilik proyek, mempercayakan Environesia sebagai konsultan lingkungan pada Proyek Monitoring Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pelabuhan Penyebrangan Sape, Kabupaten Bima,
Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan lapangan selanjutnya adalah konsultasi publik pada 2 proyek dan lokasi yang berbeda. Pada proyek yang pertama Environesia membersamai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau untuk melaksanakan konsultasi publik pada Penyusunan Dokumen AMDAL pada Proyek Pembangunan Kawasan Pariwisata Terpadu Petanang , Kota Lubuklinggau, Sumatera Barat.

Di tempat lain di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah, Environesia juga telah membersamai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lamandau, untuk melaksanakan konsultasi publik dalam Penyusunan Dokumen AMDAL pada proyek pembangunan RSUD Lamandau tersebut.

Harapannya di setiap proyek yang telah dikerjakan oleh Environesia dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan negeri dan bagi masyarakat luas. Environesia telag berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik sebagai konsultan lingkungan terdepan di Indonesia. (admin/dnx)

Mengenal dan Memahami Apa Itu KLHS

environesia.co.id – Apabila berbicara tentang KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) maka tak sefamiliar di telinga publik jika dibandingkan dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Hal tersebut dikarenakan masifnya pemberitaan tentang AMDAL pada suatu proyek tertentu di berbagai berita media massa baik lokal mau pun nasional. Tetapi sangat perlu juga publik mengetahui berbagai regulasi lingkungan yang ada termasuk juga salah satunya KLHS tersebut.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 yang dimaksud KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

lihat alur penyusunan KLHS

Kebijakan pemberlakuan KLHS tersebut ditujukan untuk memastikan penerapan pembangunan yang berkelanjutan pada suatu wilayah atau pada program pemerintahan. Pada eksekusinya, KLHS wajib tertuang pada RTRW suatu wilayah propinsi, kota atau pun kabupaten dan juga pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengan (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Eksekusi penyusunan KLHS pada Pemerintah merupakan implementasi regulasi pada pasal 15UU 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana mewajibkan pelaksanaan KLHS, yang berbunyi;

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.”

Oleh karena itu, sebagaimana klausul pasal tersebut kewajiban Pemerintah membuat KLHS sebagai hulu kebijakan pembangunan agar pembangunan tersebut tetap pada prinsip berkelanjutan pada lingkungan hidup

Jika kita merujuk pada Pasal 16 UU 32/2009 , dokumen KLHS tersebut ditujukan sebagai kajian yang memuat antara lain: a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; c) kinerja layanan/jasa ekosistem; d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

baca juga partisipasi publik dalam penyusunan KLHS I & partisipasi publik dalam penyusunan KLHS II

Perbedaan mendasar antara KLHS dan AMDAL terletak pada ruang lingkupnya itu sendiri. Jika AMDAL sebagai hilir kebijakan pembangunan dengan pendekatan reaktif untuk mengevaluasi dan identifikasi dampak lingkungan. Sedangkan KLHS merupakan hulu kebijakan dengan pendekatan pro aktif untuk evaluasi konsekuensi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan KLHS sendiri dapat dilakukan bersama pihak Konsultan Lingkungan yang berpengalaman dengan Tenaga Ahli yang berkompeten. Environesia sebagai konsultan lingkungan terdepan di Indonesia telah berpengalaman dalam penyusunan dokumen-dokumen lingkungan termasuk di antaranya KLHS, AMDAL, UKL-UPL serta pemantauan lingkungan dan dokumen untuk regulasi lingkungan lain. Pengalaman yang telah dikerjakan Environesia tersebut menjangkau seluruh pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke di 33 Provinsi se Indonesia. (admin/dnx).

Halim, Abdul. KLHS, Kewajiban Pemerintah Untuk Lingkungan. (2017) diterbitkan di www.mongabay.co.id

ICEL. Kajian Lingkungan Hidup Strategis. (2020). Diterbitkan di icel.or.id

Satar, Musnanda. Apa sih Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) itu?. (2012) Diterbitkan di musnanda.com

Fatimah, Endrawati. KLHS Sebagai Salah Satu Filter Menuju Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. Diterbitkan di sil.ui.ac.id