UKL-UPL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan adalah dokumen lingkungan yang memuat upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi rencana usaha atau kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL, tetapi tetap berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. UKL-UPL merupakan bagian dari persyaratan izin lingkungan dalam rangka pelaksanaan perizinan berusaha.

Regulasi Hukum UKL-UPL di Indonesia

Sebelum UU Cipta Kerja 2020, regulasi terkait UKL-UPL mengacu pada UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Setelah disahkannya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan UKL-UPL diatur dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 Pasal 3 ayat 3, UKL-UPL merupakan bagian dari persetujuan lingkungan yang menjadi prasyarat perizinan berusaha.

Pasal 44 PP No 22 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan bertugas memberikan penilaian terhadap dokumen lingkungan termasuk UKL-UPL.

Pada Pasal 5, persetujuan lingkungan, termasuk UKL-UPL, dapat berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha.