UKL-UPL: Dokumen Lingkungan Setingkat di bawah AMDAL

Dokumen Lingkungan

environesia.co.id – UKL-UPL dengan kepanjangan ‘Upaya Pengelelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan” merupakan salah satu dokumen lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) berdasarkan resiko pada usaha atau kegiatan yang dilakukan.

Dalam UU No. 32 Th. 2009  Pasa 1 butir 12 dinyatakan bahwa UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.Sedangkan pada PP No 22 Tahun 2021 yang terbaru, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup i,ang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Usaha atau kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL adalah usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam 9 Kriteria Kegiatan berdampak Penting (AMDAL), Telah memiliki standar teknologi untuk mengelola dampak lingkungan & Lokasi rencana kegiatan tidak berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung.

9 kriteria AMDAL sendiri menurut PP No 22 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan antar lain;

  1. Berpotensi mengubah Bentang Alam;
  2. eksploitasi sumber daya alam;
  3. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam;
  4. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan, sosial dan budaya;
  5. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan, konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
  6. introduksi jenis tumbuhtumbuhan, hewan, dan jasad renik;
  7. mempunyai resiko terhadap pertahanan Negara;
  8. penggunaan bahan hayati dan non hayati;
  9. penerapan teknologi yang berpotensi menimbulkan dampak besar yang mempengaruhi lingkungan.

Acuan pembeda antara permberlakuan jenis dokumen lingkungan terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 38 tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pada perturan menteri tersebut tertuang tentang kriteria berdasarkan skala tertentu, misal; luas, panjang, volume dan jangkauan usaha atau kegiatan tersebut.

Di lapangan, pelaksanaan UKL-UPL biasanya ditujukan pada usaha atau kegiatan seperti pembangunan gedung, pembangunan puskesmas, saluran irigasi dan kegiatan lain dimana belum memenuhi kriteria untuk wajib AMDAL..

Setelah diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan, UKL-UPL diintegrasikan dalam Izin Usaha. Pada usaha atau kegiatan wajib UKL-UPL, persetujuan lingkungan memuat Dokumen PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup). PKPLH sendiri adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL (admin/dnx)

Proyek di Provinsi ke 33, Kontribusi Pemulihan Pasca Gempa

environesia.co.id, Mamuju – PT Environesia Global Saraya sebagai konsultan lingkungan diwakili langsung Direktur Saprian S.T. M.Sc. menandatangani kontrak kerjasama bersama Dinas Pekerajaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat untuk pengerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan pada Pembangunan Jalan Ruas Salubatu – Bonehau – Kalumpang – Batuisi – Batas Toraja Utara, Kabupaten Mamuju pada Rabu (2/5).

Proyek tersebut menjadi proyek perdana di Provinsi Sulawesi Barat dan menjadikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi ke 33 pada jangkauan kerja Environesia se Indonesia. Hal ini memberikan kebanggaan bagi Environesia karena telah dipercaya sebagai mitra Pemerintah Daerah setempat dalam proses pemulihan pembangunan pasca gempa yang terjadi pada 5 bulan yang lalu.

“Alhamdulillah sebuah kehormatan tersendiri turut terlibat dalam percepatan pembangunan provinsi sulawesi barat dan pemulihan pasca bencana.” Tutur Direktur.

Sebelumnya salah satu staff Environesia mengalami kejadian yang menarik pada pembuktian dokumen pra kualifikasi di Kota Mamuju tersebut. Dimana kondisi Kota Mamuju saat itu dalam proses pemulihan pasca gempa pada 5 bulan yang lalu tepatnya pada 24 Januari 2021. Sehingga pada kegiatan pembuktian dokumen pra kualifikasi tersebut dilakukan di bawah tenda darurat, Hal tersebut tidak terkira di benak staff yang diterjunkan ke lokasi tersebut.

Dari keterangan yang diterbitkan oleh Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan tujuan penyusunan dokumen lingkungan tersebut sebagai identifikasi rencana kegiatan yang akan dilakukan terutama dimana berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup; serta identifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting.

Tak hanya itu tujuan dokumen lingkungan tersebut juga sebagai prakiraan dan evaluasi rencana kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup dan juga sebagai proses penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup pendukung berupa Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Serta dalam proses tersebut di lapangan sebagai bahan informasi kepada masyarakat mengenai dampak yang mungkin timbul dari pelaksanaan Pembangunan Ruas Jalan Salubatu – Bonehau – Kalumpang – Batuisi – Batas Toraja Utara Kab. Mamuju. (admin/dnx)