Penyelenggaraan Bank Sampah serta Payung Regulasinya

environesia.co.id – Sebagai salah satu cara untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup adalah dengan menyelenggarakan program Bank Sampah. Di mana Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No  14 Tahun  2021 Tentang Penyelenggaraan Bank Sampah merupakan regulasi yang memayungi penyelenggraan Bank Sampah. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi yang dibuat akan memberikan kemudahan masyarakat dan pemerintah sendiri dalam menyelenggarajan program Bank Sampah sebagai wujud pembangunan di bidang lingkungan hidup.

Pada penyelenggaraan bank sampah sendiri dilakukan oleh Pemerintah baik pusat dan  daerah kemudian oleh masyarakat dapat membentuk penyelenggaraan Bank Sampah itu sendiri.Selain dari pada itu terdapat dua jenis penyelenggaraan Bank Sampah, yaitu Bank Sampah Unit dan Bank Sampah  Induk.

Bank Sampah Unit yang selanjutnya disingkat BSU adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya. Pada jenis ini pengelolaan dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat di tingkatan kecil secara swadaya dengan pembinaan oleh pemerintrah daerah setempat.

Bank Sampah Induk yang selanjutnya disingkat BSI adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten/kota. Berbeda ddengan BSU, pengelolaan BSI dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola dengan memberikan ke masyarakat yang lebih luas khususnya di tingkatan daerah.

Penyelenggaraan Bank Sampah juga dapat dilakukan dengan cara kemitraan yang berupa kerja sama antara masyarakat, badan usaha dengan pemerintah daerah disertai pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah daerah dengan  memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan’

Ada pun sampah yang dikelola oleh bank sampah adalah sampah rumah tangga yang berupa sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik . Kemudian sampah sejenis sampah rumah tangga yang berupa sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Penyelenggaraan Bank Sampah juga harus memenuhi persyaratan yang berlaku seperti antara lain; Pengelolaan Sampah; fasilitas Bank Sampah; dan tata kelola Bank Sampah itu sendiri. (admin/dnx)

PLTSA: dari Sampah Menjadi Energi

environesia.co.id – Isu tentang penumpukan limbah khususnya limbah domestik semakin menyita perhatian. Hal tersebut tak lepas dari dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari menumpuknya limbah domestik tersebut atau yang kita kenal dengan istilah sampah tersebut. Salah satu jalan keluar untuk meminimalir dari dampak tersebut adalah pembangunan proyek PLTSA (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah).

PLTSA sendiri merupakan pembangkit listrik termal dengan uap supercritical steam dan berbahan bakar sampah atau gas metana sampah. Sampah dan gas metana sampah dibakar menghasilkan panas yang memanaskan uap pada boiler steam supercritical.

Disadur dari indonesiabaik.id, Pemerintah Indonesia  melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tengah membangun infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 12 kota di Indonesia. Terhitung sejak 2019 hingga 2022 mendatang, mencatat, ada 12 Pembangkit Listrik Tenaga Sambah (PLTSa) yang dimana pada program tersebut menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan persoalan sampah di Indonesia.

Pada Peraturan Presiden No 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar. Pada perpres tersebut menjelaskan bahwa PLTSa di Indonesia perlu dibangun dalam rangka mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta untuk meningkatkan peran listrik berbasis energi baru terbarukan. Dapat dikatakan, memalalui Perpres itu pula, PLTSa juga dianggap sebagai alternatif energi baru dan terbarukan.

Walaupun oleh Pemerintah PLTSa dianggap sebagai energi baru dan terbarukan, teknologi ini tak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari adanya PLTSa salah satunya adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil  seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Sampah yang setiap terproduksi, menjadi bahan bakar yang sangat murah. Tak hanya itu mengolah sampah sebagai bahan bakar PLTSa, dapat mengurangi volume sampah domestik yang menumpuk di Tempat Pembuangan Sampah itu sendiri.

Dibalik kelebihan dari PLTSA, tak lepas juga dari kekurangan yang ada. Kekurangan tersebut seperti pada pengolahan PLTSa, dimana sampah tersebut dibakar juga akan menghasilkan emisi gas karbon dari pembakaran sampah tersebut. Hal ini, juga menjadi pekerjaan rumah baru bagaimana mengatasi polusi dari pembakaran sampah bahan bakar PLTSa tadi. Selain dari pada itu pembakaran sampah untuk PLTSA juga bertentangan dengan konsep 3R  (reduce, reuse, recycle). (admin/dnx)