Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

environesia.co.id – Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau disingkat RTBL berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2017 disebut sebagai panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

RTBL sendiri merupakan pengaturan tindak lanjut dari RTRW (Rancangan Tata Ruang dan Wilayah) kabupaten/kota yang digunakan untuk mengendalikan pemanfaatan suatu kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter dengan berbagai aspek, di antaranya aspek fungsional, sosial, ekonomi, dan ekosistem.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung disebutkan juga bahwasanya “pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana teknik ruang kabupaten/kota, dan/atau RTBL”.

Adanya RTBL, memiliki tujuan untuk memberikan gambaran tentang kemampuan daya dukung fisik dan lingkungan sehingga mampu memberikan perencanaan pengembangan bangunan yang mengangkat nilai kearifan maupun karakter khas lokal sesuai dengan spirit dan konteks kawasan perencanaan.

Perencanaan bangunan dan lingkungan dalam hal ini, perencanaan bangunan dan lingkungan harus memuat beberapa aspek. Di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Aspek perkembangan sosial-kependudukan

Aspek yang menggambarkan kegiatan sosial-kependudukan, antara lain tingkat pertumbuhan penduduk, jumlah keluarga, kegiatan sosial penduduk, tradisi budaya lokal, dan perkembangan yang ditentukan secara kultural tradisional.

  • Prospek pertumbuhan ekonomi

Aspek yang menggambarkan tentang sektor pendorong perkembangan ekonomi, kegiatan usaha, prospek investasi pembangunan dan perkembangan penggunaan tanah, produktivitas kawasan, serta kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah.

  • Daya dukung fisik dan lingkungan

Merupakan kemampuan fisik, lingkungan, dan lahan potensial bagi pengembangan kawasan selanjutnya. Adapun aspek yang harus dipahami dalam daya dukung fisik dan lingkungan antara lain adalah kondisi tata guna lahan, kondisi bentang alam kawasan, lokasi geografis, sumber daya air, status nilai tanah, izin lokasi, dan kerawanan kawasan terhadap bencana alam.

  • Aspek legal konsolidasi lahan perencanaan

Berupa aspek kesiapan administrasi dari lahan yang direncanakan dari segi legalitas hukumnya.

  • Daya dukung prasarana dan fasilitas lingkungan

Merupakan aspek yang menjadi penilaian jenis infrastruktur, jangkauan pelayanan, jumlah penduduk yang terlayani, dan kapasitas pelayanan.

  • Kajian aspek signifikansi historis kawasan

Berupa aspek yang kaitannya dengan kedudukan nilai historis maupun nilai-nilai strategis kawasan pada konteks yang lebih luas, misalnya sebagai aset pelestarian pada skala kota/regional bahkan skala nasional.

Dari keenam aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanan pembangunan dibutuhkan integrasi atas berbagai kepentingan, yaitu:

  • Bangunan dengan bangunan ;
  • Bangunan dengan lingkungannya;
  • Bangunan dengan prasarana kota;
  • Lingkungan dengan konteks regional/kota;
  • Bangunan dan lingkungan dengan aktivitas publik; dan
  • Lingkungan dengan pemangku kepentingan (stakeholders).
  • Muatan materi RTBL

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, disebutkan bahwa terdapat 4 (empat) muatan materi RTBL, di antaranya:

  1. Program Bangunan dan Lingkungan

Program bangunan dan lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu, serta kebutuhan RTH (Ruang Terbuka Hijau), fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.

  • Rencana Umum dan Panduan Rancangan

Rencana umum dan panduan rancangan merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang memuat rencana peruntukan lahan mikro, perpetakan, rencana tapak, sistem pergerakan, prasarana dan sarana lingkungan, aksesibilitas lingkungan, dan rencana wujud visual bangunan gedung untuk semua lapisan sosial yang berkepentingan di dalam kawasan tersebut.

  • Rencana investasi

Merupakan arahan program investasi bangunan gedung dan lingkungannya berdasarkan program bangunan dan lingkungan serta ketentuan rencana umum dan panduan rencana yang memuat program investasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana ini juga disertai estimasi biaya investasi, baik penataan bangunan lama maupun rencana pembangunan baru dan pengembangannya serta pola pendanaannya.

  • Ketentuan Pengendalian Rencana dan Pedoman Pengendalian Pelaksanaan

Ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan merupakan persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan untuk kawasan yang bersangkutan, prosedur perizinan, dan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengendalian pelaksanaan.

Apa yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menjelaskan kepada kita bahwa RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) merupakan peraturan pelaksana dari RTRW yang memuat program pembangunan dan lingkungan di mana fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah diatur di dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) dan/atau peraturan setempat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 juga menyebutkan bahwa pengaturan dan penertiban fungsi bangunan gedung yang menyangkut aktivitas masyarakat (baik itu untuk fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus) ditujukan untuk menjamin dan tercapainya keteraturan berdasarkan asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. (admin/dnx)

Ref: eticon.co.id

Detail Engineering Design (DED)

environesia.co.id – Detail Engineering Design (DED) adalah produk perencanaan (detail gambar kerja) yang dibuat konsultan perencana untuk pekerjaan bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Selain sebagai rencana gambar kerja, DED juga bisa digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan sebuah gedung atau bangunan.

Proyek yang membutuhkan DED pada umumnya merupakan proyek EPC (Engineering, Procurement, dan Construction), dimana yang dimaksud EPC sendiri yaitu sistem proyek pembangunan berbasis proses dengan lingkup tanggung jawab kegiatan pada teknik, pengadaan dan bangunan yang dilaksanakan oleh suatu unit usaha atau perusahaan kontraktor.

Perusahaan Kontraktor di bidang EPC tersebut, dapat memulai pekerjaan dari tahap atau pada tahap penyusunan DED (Detail Engineering Design). Pada tahap DED sendiri merupakan bagian dari tahap FEED (FrontDetail Engineering Design). Pada proses penyusunan DED diperlukan pantauan langsung oleh pemilik konstruksi itu sendiri dan persetujuannya.

Ruang Lingkup Penyusunan DED  sendiri dari:

1) Penyusunan konsep dasar program perencanaan pembangunan melalui pendekatan dan analisis terhadap 4 (empat) aspek utama, antara lain Aspek fungsional yang memuat mengenai pendekatan pelaku kegiatan di lapangan, jenis kegiatan yang akan dilakukan, serta fungsi dan kebutuhan ruang. Aspek berikutnya yaitu, aspek teknis yang menjabarkan mengenai konsep sistem struktur dan sistem konstruksi yang akan dikembangkan di lapangan. Kemudian aspek kinerja (utilitas) yang mana menjabarkan antara lain mengenai konsep pencahayaan, penghawaan, jaringan listrik, jaringan komunikasi, pemadam kebakaran, penangkal petir, jaringan air bersih, air kotor, pengolahan limbah, pembuangan sampah, dan jaringan transportasi yang dianggap sesuai dan mendukung jika bangunan nantinya sudah berdiri dan bisa digunakan. Serta yang terkahir pada aspek arsitektura yang dilakukan untuk analisis mengenai bentuk dan penampilan bangunan, penataan ruang, serta penekanan desain yang akan dikembangkan.

2) Menyusun preliminary design berupa gambar denah bangunan dan konsep utilitasnya.

Penyusunan Dokumen DED dan Komponen-Kompenennya. Hal yang pertama kali harus dilakukan oleh Konsultan Perencana adalah identifikasi lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting keadaan di lapangan serta perhitungan volume pekerjaan komponen arsitektural maupun utilitas. Kegiatan identifikasi ini menghasilkan dokumen berupa volume pekerjaan maupun metode pelaksanaan. Selanjutnya dokumen tersebut digunakan untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta penjadwalan kegiatan pelaksanaan pekerjaan.Detail Engineering Design (DED) bisa berupa gambar detail namun dapat dibuat lebih lengkap yang terdiri dari beberapa komponen seperti di bawah ini:

1. Gambar detail bangunan/gambar bestek, yaitu gambar desain bangunan yang dibuat lengkap untuk konstruksi yang akan dikerjakan

2. Engineer’s Estimate (EE) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB)

3. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

4. Laporan akhir tahap perencanaan, meliputi:

laporan arsitektur; laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (Soil Test); laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal; laporan perhitungan IT (Informasi & Teknologi)

Untuk keterangan lebih jelasnya mengenai isi dari DED berikut ini:

Gambar detail bangunan atau bestek bisa terdiri dari gambar rencana teknis. Gambar rencana teknis ini meliputi arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta tata lingkungan. Semakin baik dan lengkap gambar akan mempermudah proses pekerjaan dan mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi.

Rencana Anggaran Biaya atau RAB adalah perhitungan keseluruhan harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan. RAB dibuat berdasarkan gambar. Kemudian dapat dibuat juga Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) serta spesifikasi dan harga. Susunan dari RAB nantinya akan direview, perhitungannya dikoreksi dan diupdate harganya disesuaikan dengan harga pasar sehingga dapat menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini mencakup persyaratan mutu dan kuantitas material bangunan, dimensi material bangunan, prosedur pemasangan material dan persyaratan-persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh penyedia pekerjaan konstruksi. RKS kemudian menjadi syarat yang harus dipenuhi penyedia sehingga dapat dimasukan ke dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP).