Awal 2022, Environesia Company Group Menggelar Pra Raker

environesia.co.id, Sleman – Menyambut tahun kerja 2022, tiga perusahaan di bawah naungan Environesia Company Group yaitu PT Environesia Global Saraya, PT Greenlab Indo Global dan PT Bikin Indonesia Berdaya melaksanakan Pra Rapat Kerja (Pra Raker) 2022 pada Senin (10/1/22). Pelaksanaan Pra Raker 2022 tersebut bertempat di Ruang Wahyu Tumurun Hotel Grand Keysha, Sleman.

Pra Raker 2022 ini, dihadiri oleh seluruh jajaran Top Management dari ketiga perusahaan tersebut. Hadir dari PT Environesia Global Saraya yang terdiri dari Direktur Saprian S.T.,M.Sc., Consulting Manager M Iqbal Gifari S.T.,M.Sc., QE-HESS (Qualty Excelence – Health Environment Safety & Scurity) Manager Andi Wim Ansharullah S.T.,M.Sc., Finance Manager Ayu Ramayani S.E. Sementara hadir dari PT Greenlab Indo Global hadir di antaranya Direktur Iman Ferisendy S.T.,M.Sc., General Affairs Manager Dwita Subhi Ramadhani S.T.,M.Sc., Department Finance Chantika Husna Afifah S.Ak., dan Technical Manager Ullin Nur Rohmi Amd.Si. Serta hadir dari PT Bikin Indonesia Berdaya, Direktur Fauzan Madani S.T. dan Manager Marketing Achmad Feby Kusumoaji.

Pra Raker 2022 ini merupakan agenda tahunan Environesia Company Group, sebagai sarana untuk pemaparan capaian program kerja pada tahun 2021 khususnya oleh PT Greenlab Indo Global dan PT Bikin Indonesia Berdaya kepada PT Environesia Global Saraya yang merupakan holding utama Environesia Company Group.

Penyelenggaraan Pra Raker 2022 ini pula merupakan jembatan dan persiapan dalam agenda Rapat Kerja Environesia Company Group yang direncanakan penyelenggaraannya pada Jumat-Ahad (21-22/01/22) nantinya. Adanya Pra Raker dan Raker sendiri merupakan bagian dari budaya lingkungan kerja sebagai penentuan perencanaan pada proses bisnis untuk setiap tahunnya. Dengan harapan, dengan evaluasi dan perencanaan yang baik dapat menjadi jalan akan pencapaian target bisnis yang terukur untuk setahun ke depan. Nantinya Environesia Company Group menjadi grup perusahaan dengan proses bisnis yang baik dan pencapaian sesuai yang diharapkan. (amd/dnx)

Apa Yang Dimaksud Dengan DELH-DPLH ?

environesia.co.id – DELH dengan kepanjanganDokumen Evaluasi Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan serta telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan hidup. Dengan kata lain, dokumen DELH diperuntukan bagi usaha dan/atau keguatan yang telah berjalan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL (Analisis Menganai Dampak Lingkungan Hidup).

Sedangkan DPLH sendiri adalah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diperuntukan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi dan memiliki izin usaha yang memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup tapi belum memenuhi kriteria AMDAL. Dengan kata lain, peruntukan DPLH merupakan kewajiban bago usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup – Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup).

Regulasi terkait DELH dan  DPLH sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana memuat pengertian DPLH sebagai dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan ,yang terah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kriteria DELH dan DPLH

  • DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
  • Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
  • Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Konsultan Lingkungan Handal

environesia.co.id – Konsultan lingkungan merupakan pihak yang melayani jasa sebagai penyusun atau pendampingan dalam penyusunan dokumen lingkungan. Penyusunan dokumen lingkungan merupakan kewajiban yang telah tertera di berbagai regulasi baik Undang-undang dan peraturan tuntunannya bagi setiap usaha atau kegiatan yang memiliki atau berpotensi menimbulkan dampak penting bagi lingkungan hidup.

Sebagai konsultan lingkungan yang handal PT Environesia Global Saraya terdaftar secara resmi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen (LPJP) AMDAL dengan tenaga ahli tetap yang telah terdaftar pula.  Terdaftarnya lembaga tersebut merupakan dasar sebagaimana konsultan lingkungan tersebut benar-benar dapat menjadi konsultan khususnya dalam penyusunan Amdal dan melakukan penyusunan atau pendampingan pada jasa konsultasi lingkungan lainnya.

Memiliki visi “The Leading Company for Environmental Consulting Services in Indonesia in 2025” dengan makna visi sebagai perusahaan konsultan lingkungan terdepan di Indonesia pada tahun 2025, PT Environesia Global Saraya sejak awal berdiri telah bervisi kedepan. Dorongan dengan adanya visi tersebut, kini Environesia telah tersertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Tak hanya itu, Sejak pertama kali mengembangkan perusahaan yang berfokus di bidang konsultansi jasa lingkungan, Environesia telah mengerjakan lebih dari 200 paket pekerjaan yang tersebar di 33 dari total 34 provinsi se Indonesia. Pekerjaan tersebut datang dari beragam latar belakang mitra kerja, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintahan baik pusat dan daerah melalui Kementerian atau Dinas terkait serta berbagai mitra yang datang dari kalangan perusahaan swasta. (admin/dnx)

Layanan Penyusunan AMDAL di Indonesia

environesia.co.id –  AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan Hidup merupakan kajian dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau/dan kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Di Indonesia sendiri, pra syarat persetujuan lingkungan menggunakan AMDAL dan UKL-UPL sebagai paramater apakah usaha atau kegiatan tersebut layak untuk dilanjutkan dan diizinkan untuk berusaha atau berkegiatan. Sebagai penyusunan Amdal, Environesia sebagai konsultan lingkungan telah terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen (LPJP) AMDAL dengan tenaga ahli tetap yang telah terdaftar. Terdaftarnya Environesia  merupakan sebagai syarat minimal bahwa lembaga tersebut benar-benar dapat menjadi konsultan lingkungan khususnya dalam penyusunan Amdal.

Environesia telah terbukti juga dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah dan sedang di selesaikan. Telah berjalan selama 5 tahun, Environesia hingga saat ini telah dan sedang  menyelesaikan lebih dari 200 proyek di 33 Provinsi se Indonesia dengan berbagai macam mitra, baik Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta.  Ada pun proyek penyusunan AMDAL yang telah diselesaikan oleh Environesia antara lain;

  • AMDAL/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup RSUD Siti Aisyah  Kota Lubuklinggau, Prov. Sumatera Selatan
  • AMDAL Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Labang, Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara
  • AMDAL Kegiatan Pembangunan Komplek Gedung Perkantoran Kabupaten Wonogiri
  • AMDAL Kawasan Baru Terpadu Keramasan Kota Palembang
  • AMDAL Politeknik Negeri Bengkalis
  • Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kab Bengkalis, Prov Riau

Pentingnya AMDAL Bagi Pembangunan

environesia.co.id – AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan memiliki peranan penting bagi pembangunan. Pembangunan sendiri tak bisa dilepaskan akan kebutuhan dan sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat secara luas. Akan tetapi pembangunan tersebut tidak boleh lepas akan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu demi menjaga prinsip yang telah ditetapkan, diperlukan aturan atau syarat khusus untuk mengidentifikasi dampak dari pembangunan kepada lingkungan hidup dengan persetujuan lingkungan.

Di Indonesia sendiri, pra syarat persetujuan lingkungan menggunakan AMDAL dan UKL-UPL sebagai paramater apakah usaha atau kegiatan tersebut layak untuk dilanjutkan dan diizinkan untuk berusaha atau berkegiatan.

Adanya AMDAL memiliki funsi yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan khususnya pada kelestarian lingkungan hidup serta kehidupan di dalamnya. Adapun Fungsi AMDAL adalah sebagai berikut;

  • Bahan perencanaan pembangunan wilayah
  • Membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
  • Memberikan masukan dalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
  • Memberi masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
  • Memberikan informasi terhadap masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan
  • Tahap pertama dari rekomendasi tentang izin usaha
  • Merupakan Scientific Document dan Legal Document
  • Izin Kelayakan Lingkungan

Selain fungsinya yang sangat strategis, adanya Amdal juga memberikan manfaat untuk juga baik untuk pemegang dan penentu kebijakan dalam hal ini pemerintah, bagi pemrakarsa atau pemiliki usaha atau kegiatan yang berkepentingan serta bagi masyarakat itu sendiri. Manfaat adanya AMDAL bagi berbagai pihak antara lain:

Bagi Pemerintah

  • Mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.
  • Menghindarkan konflik dengan masyarakat.
  • Menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
  • Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Bagi Pemrakarsa.

  • Menjamin adanya keberlangsungan usaha.
  • Menjadi referensi untuk peminjaman kredit.
  • Interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum.

Bagi Masyarakat

  • Mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan.
  • Melaksanakan dan menjalankan kontrol.
  • Terlibat pada proses pengambilan keputusan.

Environesia telah terbukti juga dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah dan sedang di selesaikan. Telah berjalan selama 5 tahun, Environesia hingga saat ini telah dan sedang menyelesaikan lebih dari 200 proyek di 33 Provinsi se Indonesia dengan berbagai macam mitra, baik Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta. Jelas, hal ini menjadikan Environesia sebagai konsultan lingkungan atau Konsultan Amdal yang tidak perlu diragukan. (admin/dnx)

Apa Itu Dokumen Lingkungan? I

environesia.co.id – Dokumen lingkungan adalah dokumen yang terkait dengan regulasi atau pun perizinan lingkungan hidup. Tujuan dengan adanya dokumen lingkungan tersebut sebagai  perlindungan pada lingkungan hidup dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang diselenggarakan. Pada wilayah hukum Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis dokumen lingkunga dengan fungsi dan area masing-masing yang berlaku berdasarkan regulasi yang ada seperti PP No 22 Tahun 2021 dan sebagainya. Ada pun beberapa dokumen lingkungan yang diberlakukan di Indonesia;

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan kajian dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau/dan kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

AMDAL sendiri tersusun terdiri dari beberapa dokumen lingkungan yaitu KA (Kerangka Acuan) ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), ANDAL dan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan – Rencana Pemantauan Lingkungan).

Pada proses penyusunan AMDAL melalui beberapa tahapan seperti konsultasi publik, kemudian pengumuman di media masa, Tim Teknis KA-ANDAL, dilanjutkan penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL dan terakhir adalah penerbitan SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup).

UKL-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan-Usaha Pemantauan Lingkungan)

UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.Sedangkan pada PP No 22 Tahun 2021 yang terbaru, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Pemberlakukan UKL-UPL berdasarkan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi kriteria AMDAL

AMDAL dan UKL-UPL merupakan dokumen yang menjadi dasar persetujuan lingkungan hidup berdasarkan PP No 22 Tahun 2021.

SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)

SPPL wajib dimiliki bagi usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungaa Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) Rencana IJsaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL meliputi: jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL; merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau;  termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL. (admin/dnx)

bersambung part II

Regulasi Terkait AMDAL

environesia.co.id – AMDAL atau Analisis Menganai Dampak Lingkungan merupakan salah satu dokumen lingkungan yang dipersyarakatkan secara terintegrasi sebagai izin berusaha khususnya pasca terbitnya Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP No 22 Tahun 2021 tersebut merupakan peraturan turunan setelah diberlakukannya Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebelum diberlakukannya UU CK 2020, regulasi terkait AMDAL mengacu pada UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya secara teknis diturunkan dalam PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

UU No 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 27 Tahun 2012 untuk saat ini sudah tidak diberlakukan kembali mengingat telah disahkannya UU No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang di mana memuat klaster lingkungan hidup serta PP NO 22 Tahun 2021 sebagai peraturan turunan dari UU Ck tersebut.

Lihat juga layanan Environesia

Untuk AMDAL sendiri tercantum pada pasal 1 angka 5 terkait pengertian AMDAL yaitu kajian dampak lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Pada pasal yang sama juga disebutkan prasyarat pengambilan keputusan dan perizinan penyelenggara usaha.  Pada pasal 1 juga, tercantum pada angka 44  tentang kewenangan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Komisi Penilai AMDAL yang diberlakukan berdasarkan UU No 32 Tahun 2009.

Berikutnya mengacu pada PP No 22 Tahun 2021 Pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa AMDAL dan UKL-UPL merupakan dasar persetujuan lingkungan. Kemudian pada Pasal 4 menyatakan bahwa persetujuan lingkungan menjadi prasyarat diterbitkannya perizinan berusaha/Peraturan pemerintah. Serta pada pasal 5 menyebutkan bahwa berakihrnya persetujuan lingkungan, juga sebagai berakhirnya perizinan berusaha.

Profil Environesia konsultan lingkungan terdepan

Penyusunan AMDAL sendiri dilakukan oleh pihak atau badan usaha yang telah diberikan kewengan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai LPJP (Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan) AMDAL. Environesia sendiri telah memiliki pengalaman dalam penyusunan AMDAL di berbagai kelas dan kategori AMDAL di seluruh Indonesia. Hal tersebut karena Environesia didukung oleh Tenaga Ahli yang handal lulusan Sarjana hingga Doktor dari perguruan tinggi ternama dan telah tersertifikasi berdasarkan keahliannya masing-masing. (admin/dnx)

Inspeksi Management Walkthrough (MWT) pada Konsultan Lingkungan

environesia.co.id, Sleman – Sebagai konsultan lingkungan yang memperhatikan aspek Health, Environment, Safety dan Security (HESS), PT Environesia Global Saraya menyelenggarakan Inspeksi Management Walkthrough (MWT) yang dilakukan oleh Staff QE-HESS (Quality Exellences – Health, Environment, Safety dan Security) Indri Sri Cahyani dan disupervisi langsung oleh Direktur Saprian, S.T.,M.Sc. di Grha Environesia untuk periode Semester II.

Sebagai Direktur Environesia, Saprian mengungkapkan bahwa Management Walkthrough (MWT) tersebut untuk memastikan bahwa aktifitas operasional di Environesia tetap memiliki kepatuhan pada cara kerja aman dan handal. Tak hanya itu Direktur juga mengapresiasi kepada Tim QE-HESS yang telah dapat mengagendakan Inspeksi MWT dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Adanya Inspeksi Management Walkthrough (MWT) bertujuan untuk mengetahui komitmen dari Top Manajemen terhadap implementasi aspek Health, Environment, Safety dan Security yang dilaksanakan di perusahaan khususnya di lingkungan kerja PT Environesia Global Saraya.

Inspeksi MWT dilakukan secara berkala dilakukan Top Management karena sebagai realisasi komitmen dan keteladanan Perusahaan dalam hal ini PT Environesia Global Saraya untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap aspek HESS tersebut.

Indri Sri Cahyani atau yang akrab disapa Indri mengungkapkan bahwa manfaat dengan menjalankan MWT, semua pihak yang terkait dalam aktivitas kerja di Perusahaan dapat menumbuhkan kewaspadaan terhadap risiko dan ancaman HESS bagi perusahaan. Tak hanya itu adanya MWT dapat mendapat masukan langsung dari bawahan terkait permsalahan HESS di lapangan, serta MWT juga bermanfaat untuk membantu mewujudkan komitmen perusahaan pada aspek HESS kepada mitra kerja. (admin/dnx)

Konsultan RKL-RPL, Konsultan Lingkungan Berpengalaman

environesia.co.id – Konsultan RKL-RPL merupakan badan hukum atau usaha yang memberikan layanan jasa sebagai penyusun RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup). Environesia sebagai konsultan lingkungan terdepan dan terbaik telah berpengalaman sebagai penyusun RKL-RPL di seluruh Indonesia. Selain sebagai penyusun RKL-RPL yang merupakan bagian dari Amdal, Environesia juga melayani penyusunan UKL-UPL, Andalalin dan dokumen lingkungan lainnya.

Dari Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang  selanjutnya disingkat dengan RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Lihat juga layanan Environesia

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya RKL-RPL dan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) merupakan bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 Pasal 49 ayat (6) poin F angka 6 pula, bahwasanya pada  RKL-RPL wajib disampaikan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Hal ini yang menandakan bahwasanya RKL-RPL merupakan dokumen yang sangat penting, khususnya bagi pemrakarsa kegiatan, usaha yang membutuhkan dokumen Amdal.

Sebagai penyusunan RKL-RPL, Environesia sebagai konsultan lingkungan telah terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen (LPJP) AMDAL dengan tenaga ahli tetap yang telah terdaftar. Terdaftarnya Environesia  merupakan sebagai syarat minimal bahwa lembaga tersebut benar-benar dapat menjadi konsultan lingkungan khususnya dalam penyusunan Amdal khususnya RKL-RPL.

Profil Environesia konsultan lingkungan terdepan

Environesia sebagai entitas bisnis telah mengantongi sertifikat ISO 9001 yang dikeluarkan langsung oleh lembaga bergengsi, maka dari itu dapat dikatakan Environesia telah memiliki sistem manajamen mutu yang telah teruji. Terlebih Environesia sebagai konsultan lingkungan juga telah mengantongi sertifikasi ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang sejalan dengan bidang pekerjaan konsultan lingkungan tersebut.

Tak hanya terbukti dengan sistem mutu yang telah tersertifikasi, Environesia telah terbukti juga dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah dan sedang di selesaikan. Telah berjalan selama 5 tahun, Environesia hingga saat ini telah dan sedang menyelesaikan lebih dari 200 proyek di 33 Provinsi se Indonesia dengan berbagai macam mitra, baik Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta. Jelas, hal ini menjadikan Environesia sebagai konsultan lingkungan atau Konsultan RKL-RPL yang tidak perlu diragukan. (admin/dnx)

Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

environesia.co.id – Salah satu penyumbang dari polusi udara adalah emisi gas buang yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, baik roda dua atau lebih yang bahan bakar fosil sebagai pembakar atau penggerak mesin kendaraan tersebut. Emisi gas buang sendiri merupakan sisa pembakaran yang terjadi di mesin pembakaran dalam alias internal combustion engine. Emisi gas buang tersebut dikeluarkan melalui knalpot alias exhaust system.

Pada emisi gas buang terdapat berbagai unsur kimia seperti  air (H2O), karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO2), nitrogen oksida (NOx), hidrokarbon (HC) dan sebagainya. Unsur kimia tersebut jika terlalu banyak tersebar menyebabkan adanya polusi udara yang mana sangat menggangu bagi lingkungan dan kesehatan makhluk hidup.

Polusi yang disebebkan oleh gas emisi buang pada kendaraan sangat berpotensi menganggu kesehatan khususnya pada manusia. Gangguan kesehatan terbut berupa kerusakan sistem pernapasan, polusi yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bersifat karsinogenik atau beracun dan pada gas emisi buang tersebut jika larut dalam pernafasan sangat berbahaya bagi sistem peredaran darah

Sebagai upaya dalam meminimalisir dan mengurangi dampak negatif dari polusi yang disebabkan oleh emisi gas buang dengan membatasi produksi emisi gas buang tersebut melalui uji emisi. Pada Peraturan Menteri No. 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama  disebutkan bahwa ambang batas CO untuk mobil mesin bensin produksi di atas 2007 adalah 1,5% Vol. Sementara untuk HC ambang batasnya 200 ppm.

Uji emisi adalah sesuatu yang baru yang diperkenalkan pemerintah untuk masyarakat Indonesia terkait dengan pengecekan kondisi kendaraan untuk mengetahui tingkat kesehatan mesin dan performanya.Manfaat dari uji emisi sendiri untuk mengetahui kadar buangan dari hasil pembakaran mesin yang akan berpengaruh pada lingkungan. Tak hanya itu uji emisi juga bermanfaat untuk mengetahui ukuran kesehatan mesin kendaraan. (admin/dnx)