LUKLH sebagai pengganti KPA

environesia.co.id – Penerbitan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang persetujuan lingkungan memberikan pengaruh, salah satunya perubahan Komisi Penilai Amdal (KPA) menjadi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (LUKLH). Dasar pemikiran sistem KPA diganti dengan Sistem Uji Kelayakan tersebut  seperti yang telah dijelaskan pada tulisan sebelumnya, berupa untuk memastikan standarisasi pelaksanaan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, & Kriteria), mengembalikan Amdal sebagai kajian ilmiah dan mengatasi bottleneck penilaian Amdal.

Untuk melaksanakan tugasnya, LUKLH membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH) baik di tingkat Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Provinsi, Kabupaten/Kota dan TUKLH Khusus. Pada pelaksanaannya, TUKLH bertugas membantu menteri, gubernur, bupati walikota untuk melakukan penilaian uji kelayakan lingkungan hidup rencana usaha dan atau kegiatan sesuai kewenangan.

Pemenuhan kompetensi yang diperuntukan bagi anggota TUKLH, maka akan disusun mekanisme sertifikasi kompetensi bagi anggota TUKLH tersebut, yang mana sertifikasi kompetensi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Tim TUKLH. Sedangkan pada penugasan khusus TUKLH dapat ditugaskan sewaktu waktu dan di mana pun sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian uji kelayakan lingkungan hidup.

Tak hanya untuk anggota TUKLH, Penyusun Amdal pun juga dipersyaratkan harus memiliki sertifikat. Hal tersebut supaya dokumen Amdal yang digunakan dalam menentukan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah saintifik.

Pada proses penyusunan Amdal nantinya, TUKLH akan memeriksa formulir KA (Kerangka Acuan) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) sepuluh hari kerja semenjak formulir KA ditrima. Nantinya, TUKLH dalam waktu 50 hari kerja melakukan penilaian administrasi dan substansi ANDAL dan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan-Renacana Pemantauan Lingkungan). Proses tersebut berakhir dengan tebitnya rekomendasi dari Tim Uji Kelayakan. (admin/dnx)

Persetujuan Lingkungan Pasca UU Cipta Kerja Sah

environesia.co.id – Pasca pengesahan Undang-undang No 11 tahun 2020 atau dikenal sebagai UU Cipta Kerja, terdapat berbagai perubahaan dan penerbitan turunan peraturan terkait khususnya di bidang lingkungan hidup berdasarkan UU CK. Penyesuaian tersebut dengan diikuti atas revisi UU 32 tahun 2009 dan penerbitan peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 tentang persetujuan lingkungan.

Dikutip dari laman katadata.co.id, substansi pada PP No 22 tahun 2021 berupa prosedur penyusunan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan – Usaha Pemantauan Lingkungan) dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), kemudian tentang bagaimana pelibatan publik dalam proses penyusunan Amdal dan UKL-UPL serta tentang pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (LUKLH) dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH).

Mengacu pada dokumen Sosialisasi PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sudjianto:2021) prinsip perubahan yanng terdapat dalam UU CK berupa perubahan nomenklatur perizinan, pengintegrasian izin lingkungan, transformasi komisi penilai amdal menjadi tim uji kelayakan, uji kelayakan dokumen Amdal oleh ahli bersertifikat serta pengaturan keterlibatan masyarakat secara lebih proporsional serta integrasi izin PPLH dan andalalin ke dalam dokumen lingkungan.

Pada PP No 22 tahun 2021 ini pula dijelaskan tentang integrasi perizinan lingkungan dan izin usaha yang sebelumnya terpisah, kini diintergrasikan menjadi satu dalam izin usaha. Hal tersebut di mana pengaturan integrasi persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan kedalam perizinan berusaha. Menekankan kembali bahwasanya Izin lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha.

Prinsip berikutnya yang terdapat dalam PP No 22 tahun 2021 tentang pembentukan LUKLH dan TUKLH sebagai pengganti KPA (Komisi Penilai Amdal). Dasar pemikiran sistem KPA diganti dengan Sistem Uji Kelayakan tersebut adalah memastikan standarisasi pelaksanaan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, & Kriteria), mengembalikan Amdal sebagai kajian ilmiah dan mengatasi bottleneck penilaian Amdal.

Untuk keanggotaan pada TUKLH terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan ahli bersertifikat. Maka akan disusun mekanisme pemenuhan sertifikasi kompetensi bagi anggota TUKLH, yang mana sertifikasi kompetensi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Tim TUKLH. Pada penugasan khusus TUKLH dapat ditugaskan sewaktu waktu dan di mana pun sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian uji kelayakan lingkungan hidup. (admin/dnx)

bersambung … TUKLH sebagai pengganti KPA

Bagaimana Mengetahui Konsultan Lingkungan Terbaik?

environesia.co.id – Memiliki proyek dengan cakupan tertentu pastinya kita perlu memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi lingkungan di mana proyek tersebut dilaksanakan. Hal tersebut merupakan kewajiban yang telah tertera di berbagai regulasi baik Undang-undang dan peraturan turunannya. Kewajiban tersebut berlaku bagi semua pihak demi menjaga kelangsungan kelestarian lingkungan hidup di sekitar proyek tersebut. Sebagai pemilik proyek yang otomatis sebagai pemrakarsa dokumen lingkungan tak bisa menyusun dokumen tersebut kecuali didamping oleh lembaga khusus yang dikenal sebagai konsultan lingkungan.

Untuk penyusunan Amdal, maka perlu diperhatikan sebagai penyusun dokumen Amdal wajib terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen (LPJP) AMDAL dengan tenaga ahli tetap yang telah terdaftar pula. Terdaftarnya lembaga tersebut sebagai syarat minimal bahwa lembaga tersebut benar-benar dapat menjadi konsultan khususnya dalam penyusunan Amdal.

Tentunya, untuk hasil yang terbaik memilih mitra dalam konsultansi jasa lingkungan diperlukan tidak hanya terdaftar saja tapi telah teruji bagaimana kualitas dan track record lembaga tersebut. Hal yang termudah untuk mengetahui bahwa lembaga tersebut memiliki kualitas yang baik berupa bukti bahwa lembaga tersebut dengan sistem manajemen yang teruji. Dalam standar Internasional dikenal ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu. Jika Lembaga tersebut mengantongi sertifikat ISO 9001 yang dikeluarkan langsung oleh lembaga bergengsi, maka lembaga tersebut telah memiliki sistem manajamen mutu yang telah teruji. Alangkah lebih baik lagi, jika konsultan lingkungan tersebut juga mengantongi sertifikasi sistem manajemen mutu lain yang sejalan dengan bidang pekerjaan konsultan lingkungan tersebut.

Tak hanya dari bagaimana sistem yang telah tersertifikasi, dapat dilihat pula bagaimana portofolio yang telah disusun oleh lembaga tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah di selesaikan. Konsultan lingkungan dengan protofolio yang baik, tak akan ragu menampilkan pekerjaan apa saja yang telah dituntaskan dengan berbagai mitra kerjanya.

Bagaimana dengan Environesia? Sebagai perusahaan konsultan lingkungan dengan visi “The Leading Company for Environmental Consulting Services in Indonesia in 2025” dengan makna perusahaan konsultan lingkungan terdepan di Indonesia pada tahun 2025, PT Environesia Global Saraya sejak awal berdiri telah bervisi kedepan. Dorongan dengan adanya visi tersebut, kini Environesia telah tersertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Tak hanya terbukti dengan sertifikasi, Environesia telah terbukti juga dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah dan sedang di selesaikan. Telah berjalan selama 5 tahun, Environesia hingga saat ini telah dan sedang menyelesaikan lebih dari 200 proyek di 33 Provinsi se Indonesia dengan berbagai macam mitra, baik Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta. Jelas, hal ini menjadikan Environesia sebagai konsultan lingkungan yang tidak perlu diragukan. (admin/dnx)

Tutup Semester I, Environesia Capai Kinerja dengan Baik

environesia.co.id, Sleman – Menutup Semester I, PT Environesia Global Saraya yang merupakan perusahaan bergerak di bidang jasa konsultansi lingkungan kembali melaksanakan Rapat Program Triwulan II pada Senin (19/7). Berdasarkan peraturan PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat, pelaksanaan Rapat Program Triwulan II kali ini dilaksanakan dengan suasana yang berbeda yaitu dilaksanakan dengan cara daring. Meskipun dari, akan tetapi tidak mengurangi nilai dari agenda Rapat Program Triwulan II tersebut.

Agenda perusahaan tersebut sebagai komunikasi internal per tiga bulan ke II dalam satu tahun yang dihadiri oleh Direktur dan seluruh manajer PT Environesi Global Saraya, antara lain; Direktur Environesia Global Saraya Saprian S.T. M.Sc., Manajer Konsultan Muhammad Iqbal Gifari S.T. M.Sc., Manajer QE-HESS (Quality Excellences – Health, Environment, Safety and Security) Andi Wim Ansharullah, S.T. M.Sc., Plt Manajer HRD (Human Resource and Development) Ayudia Kumala Dewi S.E. dan Manajer Finance Ayu Ramayani, S.E.

Pada Rapat Program Triwulan II Tahun 2021 berupa monitoring sasaran perusahaan/corrective action plan, rencana program kegiatan/bussines plan di setiap departemen dan evaluasi program yang telah berjalan pada triwulan kedua atau di semester I serta dalam agenda ini pula membahas target triwulan III Juli-September 2021 dan semester II berikutnya.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Direktur Utama bahwa pada semester I ini telah terlaksana >50% program kerja dengan baik, dengan penyesuaian metode kerja tentunya, dengan pencapaian akumulasi omzet surplus dari target total semester I 2021.

Tak hanya itu Direktur juga mengapresiasi atas kinerja tim dalam semester I 2021 ini. “Sebuah pencapaian yang yang sangat tidak mudah di tengah kondisi turbulensi separah ini. Apresiasi tertinggi untuk semua tim di semua level tanpa terkecuali!” terang Saprian.

Environesia sebagai perusahaan konsultan lingkungan berupaya tetap menjaga kultur perusahaan, termasuk Rapat Program Triwulan tersebut. Kultur tersebut dilakukan dan dijagatak lain demi menjaga performa perusahaan untuk jalannya program yang terbaik serta mutu manajemen dan pelayanan terjamin bagi untuk internal perusahaan dan seluruh mitra kerja Environesia. (admin/dnx)

Gandeng Environesia, Kota Sukabumi Persiapkan Pusat Pemerintahan

environesia.co.id, Sukabumi – Sebagai konsultan lingkungan terpilih, PT Environesia Global Saraya yang diwakili langsung oleh Direktur Utama Saprian, S.T, M.Sc. menandatangani kontrak kerjasama bersama Pemerintah Kota Sukabumi yang diwakili oleh Mohammad Sahid S.IP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kota Sukabumi pada Selasa (13/7) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Penandatangan kontrak yang dilakukan tersebut merupakan titik dimulainya Proyek Jasa Konsultasi Konstruksi AMDAL Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi.

Dari keterangan dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, dikatakan bahwa dalam proyek tersebut Pemerintah Kota Sukabumi tengah mempersiapkan upaya pemindahan pusat pemerintahan. Rencananya, kawasan pusat pemerintahan akan dipindahkan ke Kecamatan Cibeureum. Hal tersebut atas dasar bahwa lokasi kantor organisasi perangkat daerah (OPD) tidak dalam satu titik melainkan menyebar di beberapa tempat, meskipun dikatakan pusatnya berada di Kecamatan Cikole.

PT Environesia Global Saraya sebagai pihak penyedia jasa konsultasi penyusunan dokumen Amdal dimana terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), ANDAL, RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) untuk Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi. Nantinya dalam penyusunan dokumen lingkungan tersebut menjadi bahan sasaran seperti; bahan bagi perencanaan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan kegiatan, serta memberikan rekomendasi untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan kegiatan.

Pekerjaan besar yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi memerlukan dukungan terbaik, agar pembangunan yang akan dilakukan dapat tepat sasaran. Oleh karena itu Environesia sebagai konsultan lingkungan mempersiapkan dengan terbaik dengan dukungan tenaga ahli yang telah berpengalaman. Pada penyusunan Amdal untuk proyek pembangunan pusat pemerintah tersebut bertindak sebagai Ketua Tim adalah Harsono, S.T, M.Si yang membersamai enam anggota tim lainnya.

Pekerjaan besar membutuhkan persiapan terbaik dimana kedepannya pembangunan dapat berjalan serta mendukung kehidupan yang berkelanjutan serta kesinambungan pada fungsi ekologis, fungsi ekonomi dan fungsi sosial. PT Environesia Global Saraya selalu berkomitmen untuk melakukan yang terbaik terhadap pembangunan yang berkelanjutan tersebut. (admin/dnx)

Bulan Juni, Aksi Environesia dari Sumetera hingga Nusa Tenggara

environesia.co.id – PT Environesia Global Saraya yang merupakan konsultan lingkungan pada bulan Juni 2021 ini telah menjalankan beberapa proyek yang telah ditandatangani. Konsultan lingkungan yang memiliki jangkauan layanan se Indonesia ini telah memasuki beberapa progres pekerjaan di berbagai lokasi, antara lain; Kutoarjo Jawa Tengah, Mamuju Sulawesi Barat, Bima Nusa Tenggara Barat, Lubuklinggau Sumatera Barat dan Lamandau Kalimantan Tengah.

Untuk pekerjaan di Kutoarjo tepatnya di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah tersebut dimana merupakan Proyek Penyusunan Dokumen Lingkungan pada Rencana Pembangunan Terminal B di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pada bulan Juni ini telah dilaksanakan survey lokasi perdana pada proyek terminal tersebut.

Kemudian pada proyek selanjutnya di Mamuju, Sulawesi Barat. Pada bulan Juni ini, Environesia telah melakukan survey lokasi pertama untuk Proyek Penyusunan Dokumen Lingkungan pada Pembangunan Ruas Jalan Salubatu – Bonehau – Kalumpang – Batuisi – Batas Toraja Utara, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Jika kita ketahui sebelumnya pada bulan Januari tahun ini Mamuju dilanda gempa bumi dan hingga saat ini masih dilakukan pemulihan dan pembangunan kembali di Kota Mamuju.

Sedangkan di Bima Nusa Tenggara Barat, Environesia telah melakukan sampling lingkungan di sekitar Pelabuhan Penyebrangan Sape, Bima. Dimana pada proyek ini PT PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) “Indonesia Ferry” (Persero) sebagai pemilik proyek, mempercayakan Environesia sebagai konsultan lingkungan pada Proyek Monitoring Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pelabuhan Penyebrangan Sape, Kabupaten Bima,
Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan lapangan selanjutnya adalah konsultasi publik pada 2 proyek dan lokasi yang berbeda. Pada proyek yang pertama Environesia membersamai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau untuk melaksanakan konsultasi publik pada Penyusunan Dokumen AMDAL pada Proyek Pembangunan Kawasan Pariwisata Terpadu Petanang , Kota Lubuklinggau, Sumatera Barat.

Di tempat lain di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah, Environesia juga telah membersamai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lamandau, untuk melaksanakan konsultasi publik dalam Penyusunan Dokumen AMDAL pada proyek pembangunan RSUD Lamandau tersebut.

Harapannya di setiap proyek yang telah dikerjakan oleh Environesia dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan negeri dan bagi masyarakat luas. Environesia telag berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik sebagai konsultan lingkungan terdepan di Indonesia. (admin/dnx)