DPLH, Pernah Dengar?

environesia.co.id – Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup atau DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi dan memiliki izin usaha, tetapi belum memiliki UKL-UPL. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 memuat pengertian DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan ,yang terah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jenis usaha yang wajib memiliki DPLH adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Di awal tahun 2017, Pemerintah melakukan pembinaan kembali dan himbauan kepada usaha/kegiatan yang sudah eksisting tetapi belum memiliki dokumen UKL-UPL untuk membuat dokumen lingkungan hidup berupa DPLH. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya dua Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang penyusunan DELH/DPLH, yaitu :

1. S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tentang Perintah membuat DELH/DPLH untuk gedung Pemerintah/Pemerintah Daerah, gedung milik TNI, Polri, Kementerian dan non Kementerian, tanggal 28 Desember 2016. dan

2. SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan Atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan, tanggal 28 Desember 2016 yang ditujukan kepada kegiatan swasta yang sudah eksisting.

Sebagai salah satu dokumen lingkungan yang penting, Environesia sebagai konsultan lingkungan dapat membantu berbagai pihak dalam penyusunan DPLH, baik untuk Pemerintahan, BUMN maupun kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta. Tak hanya itu, layanan penyusunan DPLH maupun dokumen lingkungan lain tersebut juga dapat dilayani di seluruh Indonesia. (admin/dnx)

Daerah Domisili Environesia Meraih Penghargaan Lingkungan

Penghargaan Lingkungan

environesia.co.id, Jakarta – Daerah Istimewa (D.I) Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sebagai daerah domisili PT Environesia Global Saraya menorehkan prestasi pada Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta pada Selasa (15/6). Penganugrahan penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2020 ditujukan kepada para gubernur, bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD tingkat provinsi/kabupaten/kota, secara daring dan luring.

Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra sendiri merupakan apresiasi dari pemerintah pusat dalam hal ini KLHK yang ditujukan kepada pimpinan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, yang berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan menuju green economy.

Dilansir dari suara.com, KLHK mengungkapkan akan semangat green atau ramah lingkungan untuk terus menggelora, termasuk semangat “green growth“. Pertumbuhan hijau berarti mencapai pertumbuhan dengan penggunaan sumberdaya dan energi secara efisien,

Paralel dengan semangat green growth itu, pemerintah terus melakukan penyesuaian, sebagaimana kebutuhan sosiologis masyarakat, lokal, nasional maupun internasional, dengan arah dan aktualisasi secara nyata untuk green economy. Unsur-unsur penting green Economy atau ekonomi hijau eliputi low carbon, green growth, green technology, green energy, green industries, green products, green life, dan green management.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, selain pemerintah pusat, jajaran pemerintahan daerah yaitu kepala daerah dan pimpinan lembaga perwakilan rakyat di daerah serta masyarakat dalam sistem pemerintahan daerah, mempunyai kontribusi sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.

“Berbagai inovasi daerah dalam menyelesaikan isu-isu lingkungan merupakan hal yang sangat patut dihargai, karena ia juga merupakan kunci terjaminnya kelestarian lingkungan di daerah,” ujar Menteri Siti.

Dalam laporan Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengungkapkan proses penilaian Green Leadership Nirwasita Tantra melalui beberapa tahap. Dimulai dari penapisan awal, analisa isu priotitas, penilaian tim independen, dan wawancara. Khusus tahun ini, tahap wawancara dilakukan melalui video yang diunggah dalam platform media sosial.

Jumlah pemerintahan daerah yang mengikuti tahapan penilaian tahun ini terdiri dari 21 provinsi, 57 kota dan 146 kabupaten. Para penerima dibagi menjadi kategori DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota; serta Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya kategori Kabupaten/Kota dibagi lagi menjadi sub kategori Kab/Kota besar, sedang, dan kecil.

Selengkapnya para penerima penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra kategori DPRD berturut-turut dari peringkat satu sampai tiga yaitu Sumatera Barat, Aceh dan Jambi.

Untuk kategori DPRD Provinsi; Bangka Tengah, Belitung, dan Sleman untuk kategori DPRD kabupaten kecil; Sukoharjo, Buleleng, Ponorogo untuk kategori DPRD kabupaten sedang; Banyumas, Tangerang, dan Boyolali untuk kategori DPRD kabupaten besar; Bontang, Sungai Penuh, dan Mojokerto.

Selanjutnya kategori DPRD kota kecil; Ambon, Magelang, dan Madiun untuk kategori DPRD kota sedang; Balikpapan, Surabaya, dan Semarang untuk kategori DPRD kota besar.

Sementara untuk kategori Pemerintah Daerah Provinsi yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Untuk kategori kabupaten kecil yaitu Sleman, Bangka Tengah, dan Belitung; kategori kabupaten sedang yaitu Sukoharjo, Buleleng, dan Polewali Mandar; kategori kabupaten besar yaitu Banyuwangi, Lumajang, dan Malang.

Kemudian, kategori kota kecil yaitu Bontang, Padang panjang, dan Pariaman; kategori kota sedang yaitu Ambon, Magelang, dan Madiun; kategori kota besar yaitu Surabaya, Semarang dan Balikpapan.

Kegiatan ini dirangkai dengan talkshow dengan narasumber Gubernur DIY, Walikota Ambon, Walikota Madiun, dan Deputi Tata Ruang Pemprov DKI Jakarta mewakili Gubernur DKI Jakarta, bertajuk “Peran Kepala Daerah sebagai Green Leaders dalam Peningkatan Green Economy”.

PT Environesia Global Saraya sebagai Perusahaan Konsultan Lingkungan yang berdomisili di Kabupaten Sleman dan D.I Yogyakarta, mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas raihan D.I Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dalam menghadirkan kebijakan serta inovasi publik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Semoga kedepannya raihan tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan lebih. (admin/dnx)