RKL-RPL: Salah Satu Unsur Amdal

environesia.co.id – Salah satu dokumen yang dikerjakan oleh konsultan lingkungan dimana termasuk unsur penting dari dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), yaitu dokumen tentang pemantauan dan pengelolaan lingkungan kemdudian yang disebut dengan dokumen RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup). Dokumen tersebut wajib dilaporkan secara berkala dalam rentang waktu tertentu.

Dari Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perli N Du Ngan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang  selanjutnya disingkat dengan RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya RKL-RPL dan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) merupakan bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 Pasal 49 ayat (6) poin F angka 6 pula, bahwasanya pada  RKL-RPL wajib disampaikan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Hal ini yang menandakan bahwasanya RKL-RPL merupakan dokumen yang sangat penting, khususnya bagi pemrakarsa kegiatan, usaha yang membutuhkan dokumen Amdal.

Adanya dokumen RKL-RPL sendiri bermaksud sebagai rencana pengelolaan dampak penting agar dampak yang ditimbulkan proyek dapat memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan dan / atau meminimalisasi kerusakan lingkungan sehingga dapat menghindari kemungkinan timbulnya dampak penting yang akan dapat berkembang menjadi isu lingkungan atau isu sosial yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan.

Selain dari pada itu, RKL-RPL juga sebagai rencana pemantauan dampak penting guna mengetahui efektivitas hasil pengelolaan lingkungan sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan penyusunan rencana tindak lanjut untuk menyempurnakan pengelolaan lingkungan secara terus menerus. (admin/dnx)

ESIA (Environmental and Social Impact Assessment)

environesia.co.id – ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) dalam padanannya merupakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)  yang diterbitkan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN). Dapat dikatakan, bahwa ESIA merupakan Amdal dengan standar Internasional yang diterapkan oleh anggota IUCN yang terdiri dari berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan se dunia.

Tak berbeda dengan Amdal yang telah banyak kita mengenal, pada dokumen yang diterbitkan oleh iucn.org dikatakan bahwa implementasi ESIA sendiri juga merupakan proses menentukan dan mengevaluasi risiko dampak lingkungan dari suatu proyek pada tahap awal perencanaan. Dimana dalam dokumen ESIA tersebut sebagai panduan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan dan sosial serta untuk menyiapkan laporan ESIA secara berjangka itu sendiri.

Pada pelaksanaannya, ESIA berlaku untuk proyek yang telah diidentifikasi oleh penyaringan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial atau dengan istilah Environmental and Social Management System (ESMS), yang dimana proyek tersebut berisiko tinggi atau sedang, dimana proyek tersebut memerlukan ESIA secara penuh atau sebagian.

ESIA sendiri memiliki ruang lingkup yang bergantung pada sifat, kompleksitas, dan signifikansi masalah yang telah teridentifikasi, sebagaimana ditetapkan oleh penyaringan ESMS. Pada ESIA yang berlaku secara penuh, ruang lingkup tersebut ditentukan oleh studi cangkupan yang melibatkan stake holder yang relevan untuk mengkonfirmasi risiko yang diidentifikasi oleh penyaringan ESMS, sebagaimana untuk menetapkan prioritas pada pemberlakuan ESIA dan untuk menentukan jenis penilaian yang diperlukan untuk ESIA.

Elemen-elemen kunci yang berlaku pada ESIA dimana menentukan apakah akan menerapkan ESIA secara penuh atau hanya diwajibkan ESIA secara parsial atau sebagian. Elemen tersebut antara lain; 1) Ringkasan non-teknis, 2) Deskripsi proyek, 3) Analisis kerangka kebijakan, hukum dan administrasi, 4) Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan, 5) Dasar lingkungan dan sosial, 6) Penilaian dampak lingkungan dan sosial, 7) Analisis alternatif, 8) Environmental and social management plan atau rencana pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMP), dan 9) Hasil konsultasi pemangku kepentingan.

Penerapan ESIA secara penuh, 9 elemen tersebut wajib dipenuhi, sedangkan untuk penerapan  ESIA parsial tidak membutuhkan banyak latar belakang dan data dasar sebagai ESIA lengkap. Untuk analisis kerangka kebijakan, hukum dan administrasi; dasar lingkungan dan sosial serta analisis alternatif tidak diperlukan dalam pemberlakuan ESIA parsial. (dnx/admin)

Gandeng Environesia, Kota Sukabumi Persiapkan Pusat Pemerintahan

environesia.co.id, Sukabumi – Sebagai konsultan lingkungan terpilih, PT Environesia Global Saraya yang diwakili langsung oleh Direktur Utama Saprian, S.T, M.Sc. menandatangani kontrak kerjasama bersama Pemerintah Kota Sukabumi yang diwakili oleh Mohammad Sahid S.IP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kota Sukabumi pada Selasa (13/7) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Penandatangan kontrak yang dilakukan tersebut merupakan titik dimulainya Proyek Jasa Konsultasi Konstruksi AMDAL Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi.

Dari keterangan dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, dikatakan bahwa dalam proyek tersebut Pemerintah Kota Sukabumi tengah mempersiapkan upaya pemindahan pusat pemerintahan. Rencananya, kawasan pusat pemerintahan akan dipindahkan ke Kecamatan Cibeureum. Hal tersebut atas dasar bahwa lokasi kantor organisasi perangkat daerah (OPD) tidak dalam satu titik melainkan menyebar di beberapa tempat, meskipun dikatakan pusatnya berada di Kecamatan Cikole.

PT Environesia Global Saraya sebagai pihak penyedia jasa konsultasi penyusunan dokumen Amdal dimana terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), ANDAL, RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) untuk Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi. Nantinya dalam penyusunan dokumen lingkungan tersebut menjadi bahan sasaran seperti; bahan bagi perencanaan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan kegiatan, serta memberikan rekomendasi untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan kegiatan.

Pekerjaan besar yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi memerlukan dukungan terbaik, agar pembangunan yang akan dilakukan dapat tepat sasaran. Oleh karena itu Environesia sebagai konsultan lingkungan mempersiapkan dengan terbaik dengan dukungan tenaga ahli yang telah berpengalaman. Pada penyusunan Amdal untuk proyek pembangunan pusat pemerintah tersebut bertindak sebagai Ketua Tim adalah Harsono, S.T, M.Si yang membersamai enam anggota tim lainnya.

Pekerjaan besar membutuhkan persiapan terbaik dimana kedepannya pembangunan dapat berjalan serta mendukung kehidupan yang berkelanjutan serta kesinambungan pada fungsi ekologis, fungsi ekonomi dan fungsi sosial. PT Environesia Global Saraya selalu berkomitmen untuk melakukan yang terbaik terhadap pembangunan yang berkelanjutan tersebut. (admin/dnx)

Proyek di Provinsi ke 33, Kontribusi Pemulihan Pasca Gempa

environesia.co.id, Mamuju – PT Environesia Global Saraya sebagai konsultan lingkungan diwakili langsung Direktur Saprian S.T. M.Sc. menandatangani kontrak kerjasama bersama Dinas Pekerajaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat untuk pengerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan pada Pembangunan Jalan Ruas Salubatu – Bonehau – Kalumpang – Batuisi – Batas Toraja Utara, Kabupaten Mamuju pada Rabu (2/5).

Proyek tersebut menjadi proyek perdana di Provinsi Sulawesi Barat dan menjadikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi ke 33 pada jangkauan kerja Environesia se Indonesia. Hal ini memberikan kebanggaan bagi Environesia karena telah dipercaya sebagai mitra Pemerintah Daerah setempat dalam proses pemulihan pembangunan pasca gempa yang terjadi pada 5 bulan yang lalu.

“Alhamdulillah sebuah kehormatan tersendiri turut terlibat dalam percepatan pembangunan provinsi sulawesi barat dan pemulihan pasca bencana.” Tutur Direktur.

Sebelumnya salah satu staff Environesia mengalami kejadian yang menarik pada pembuktian dokumen pra kualifikasi di Kota Mamuju tersebut. Dimana kondisi Kota Mamuju saat itu dalam proses pemulihan pasca gempa pada 5 bulan yang lalu tepatnya pada 24 Januari 2021. Sehingga pada kegiatan pembuktian dokumen pra kualifikasi tersebut dilakukan di bawah tenda darurat, Hal tersebut tidak terkira di benak staff yang diterjunkan ke lokasi tersebut.

Dari keterangan yang diterbitkan oleh Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan tujuan penyusunan dokumen lingkungan tersebut sebagai identifikasi rencana kegiatan yang akan dilakukan terutama dimana berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup; serta identifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting.

Tak hanya itu tujuan dokumen lingkungan tersebut juga sebagai prakiraan dan evaluasi rencana kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup dan juga sebagai proses penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup pendukung berupa Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Serta dalam proses tersebut di lapangan sebagai bahan informasi kepada masyarakat mengenai dampak yang mungkin timbul dari pelaksanaan Pembangunan Ruas Jalan Salubatu – Bonehau – Kalumpang – Batuisi – Batas Toraja Utara Kab. Mamuju. (admin/dnx)