UKL-UPL: Dokumen Lingkungan Setingkat di bawah AMDAL

Dokumen Lingkungan

environesia.co.id – UKL-UPL dengan kepanjangan ‘Upaya Pengelelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan” merupakan salah satu dokumen lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) berdasarkan resiko pada usaha atau kegiatan yang dilakukan.

Dalam UU No. 32 Th. 2009  Pasa 1 butir 12 dinyatakan bahwa UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.Sedangkan pada PP No 22 Tahun 2021 yang terbaru, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup i,ang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Usaha atau kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL adalah usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam 9 Kriteria Kegiatan berdampak Penting (AMDAL), Telah memiliki standar teknologi untuk mengelola dampak lingkungan & Lokasi rencana kegiatan tidak berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung.

9 kriteria AMDAL sendiri menurut PP No 22 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan antar lain;

  1. Berpotensi mengubah Bentang Alam;
  2. eksploitasi sumber daya alam;
  3. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam;
  4. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan, sosial dan budaya;
  5. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan, konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
  6. introduksi jenis tumbuhtumbuhan, hewan, dan jasad renik;
  7. mempunyai resiko terhadap pertahanan Negara;
  8. penggunaan bahan hayati dan non hayati;
  9. penerapan teknologi yang berpotensi menimbulkan dampak besar yang mempengaruhi lingkungan.

Acuan pembeda antara permberlakuan jenis dokumen lingkungan terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 38 tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pada perturan menteri tersebut tertuang tentang kriteria berdasarkan skala tertentu, misal; luas, panjang, volume dan jangkauan usaha atau kegiatan tersebut.

Di lapangan, pelaksanaan UKL-UPL biasanya ditujukan pada usaha atau kegiatan seperti pembangunan gedung, pembangunan puskesmas, saluran irigasi dan kegiatan lain dimana belum memenuhi kriteria untuk wajib AMDAL..

Setelah diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan, UKL-UPL diintegrasikan dalam Izin Usaha. Pada usaha atau kegiatan wajib UKL-UPL, persetujuan lingkungan memuat Dokumen PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup). PKPLH sendiri adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL (admin/dnx)

Proyek di Provinsi ke 33, Kontribusi Pemulihan Pasca Gempa

environesia.co.id, Mamuju – PT Environesia Global Saraya sebagai konsultan lingkungan diwakili langsung Direktur Saprian S.T. M.Sc. menandatangani kontrak kerjasama bersama Dinas Pekerajaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat untuk pengerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan pada Pembangunan Jalan Ruas Salubatu – Bonehau – Kalumpang – Batuisi – Batas Toraja Utara, Kabupaten Mamuju pada Rabu (2/5).

Proyek tersebut menjadi proyek perdana di Provinsi Sulawesi Barat dan menjadikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi ke 33 pada jangkauan kerja Environesia se Indonesia. Hal ini memberikan kebanggaan bagi Environesia karena telah dipercaya sebagai mitra Pemerintah Daerah setempat dalam proses pemulihan pembangunan pasca gempa yang terjadi pada 5 bulan yang lalu.

“Alhamdulillah sebuah kehormatan tersendiri turut terlibat dalam percepatan pembangunan provinsi sulawesi barat dan pemulihan pasca bencana.” Tutur Direktur.

Sebelumnya salah satu staff Environesia mengalami kejadian yang menarik pada pembuktian dokumen pra kualifikasi di Kota Mamuju tersebut. Dimana kondisi Kota Mamuju saat itu dalam proses pemulihan pasca gempa pada 5 bulan yang lalu tepatnya pada 24 Januari 2021. Sehingga pada kegiatan pembuktian dokumen pra kualifikasi tersebut dilakukan di bawah tenda darurat, Hal tersebut tidak terkira di benak staff yang diterjunkan ke lokasi tersebut.

Dari keterangan yang diterbitkan oleh Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan tujuan penyusunan dokumen lingkungan tersebut sebagai identifikasi rencana kegiatan yang akan dilakukan terutama dimana berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup; serta identifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting.

Tak hanya itu tujuan dokumen lingkungan tersebut juga sebagai prakiraan dan evaluasi rencana kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup dan juga sebagai proses penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup pendukung berupa Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Serta dalam proses tersebut di lapangan sebagai bahan informasi kepada masyarakat mengenai dampak yang mungkin timbul dari pelaksanaan Pembangunan Ruas Jalan Salubatu – Bonehau – Kalumpang – Batuisi – Batas Toraja Utara Kab. Mamuju. (admin/dnx)

Mengenal dan Memahami Apa Itu KLHS

environesia.co.id – Apabila berbicara tentang KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) maka tak sefamiliar di telinga publik jika dibandingkan dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Hal tersebut dikarenakan masifnya pemberitaan tentang AMDAL pada suatu proyek tertentu di berbagai berita media massa baik lokal mau pun nasional. Tetapi sangat perlu juga publik mengetahui berbagai regulasi lingkungan yang ada termasuk juga salah satunya KLHS tersebut.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 yang dimaksud KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

lihat alur penyusunan KLHS

Kebijakan pemberlakuan KLHS tersebut ditujukan untuk memastikan penerapan pembangunan yang berkelanjutan pada suatu wilayah atau pada program pemerintahan. Pada eksekusinya, KLHS wajib tertuang pada RTRW suatu wilayah propinsi, kota atau pun kabupaten dan juga pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengan (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Eksekusi penyusunan KLHS pada Pemerintah merupakan implementasi regulasi pada pasal 15UU 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana mewajibkan pelaksanaan KLHS, yang berbunyi;

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.”

Oleh karena itu, sebagaimana klausul pasal tersebut kewajiban Pemerintah membuat KLHS sebagai hulu kebijakan pembangunan agar pembangunan tersebut tetap pada prinsip berkelanjutan pada lingkungan hidup

Jika kita merujuk pada Pasal 16 UU 32/2009 , dokumen KLHS tersebut ditujukan sebagai kajian yang memuat antara lain: a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; c) kinerja layanan/jasa ekosistem; d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

baca juga partisipasi publik dalam penyusunan KLHS I & partisipasi publik dalam penyusunan KLHS II

Perbedaan mendasar antara KLHS dan AMDAL terletak pada ruang lingkupnya itu sendiri. Jika AMDAL sebagai hilir kebijakan pembangunan dengan pendekatan reaktif untuk mengevaluasi dan identifikasi dampak lingkungan. Sedangkan KLHS merupakan hulu kebijakan dengan pendekatan pro aktif untuk evaluasi konsekuensi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan KLHS sendiri dapat dilakukan bersama pihak Konsultan Lingkungan yang berpengalaman dengan Tenaga Ahli yang berkompeten. Environesia sebagai konsultan lingkungan terdepan di Indonesia telah berpengalaman dalam penyusunan dokumen-dokumen lingkungan termasuk di antaranya KLHS, AMDAL, UKL-UPL serta pemantauan lingkungan dan dokumen untuk regulasi lingkungan lain. Pengalaman yang telah dikerjakan Environesia tersebut menjangkau seluruh pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke di 33 Provinsi se Indonesia. (admin/dnx).

Halim, Abdul. KLHS, Kewajiban Pemerintah Untuk Lingkungan. (2017) diterbitkan di www.mongabay.co.id

ICEL. Kajian Lingkungan Hidup Strategis. (2020). Diterbitkan di icel.or.id

Satar, Musnanda. Apa sih Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) itu?. (2012) Diterbitkan di musnanda.com

Fatimah, Endrawati. KLHS Sebagai Salah Satu Filter Menuju Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. Diterbitkan di sil.ui.ac.id