Jurusan Strata 1 dengan Subyek Lingkungan

environesia.co.id – Impian berkarir sekaligus berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup, salah satu mewujudkannya dengan menempuh pendidikan khususnya pada Strata 1 dengan subyek lingkungan. Perlu diketahui, di Indonesia terdapat berbagai jurusan perkuliahan dengan topik lingkungan yang sekilas mirip akan tetapi berbeda.

Berikut informasi tentang jurusan perkuliahan yang mana memiliki subyek atau topik lingkungan yang terdaftar di Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jurusan-jurusan tersebut antara lain:

Ilmu Lingkungan

Program studi yang masih baru termasuk jurusan dalam rumpun ilmu murni, hanya terdapat di 10 Kampus se Indonesia, baik negeri atau pun swasta. Pada jurusan ini memiliki mata kuliah seperti fisika lingkungan, biologi lingkungan, kimia Lingkungan, Sosiologi lingkungan, Manajemen lingkungan dan sebagainya. Lulusan pada program studi ini, lulusannya bergelar akademik “S.Ling.” Ada pun kampus yang menyelenggarakan jurusan atau program studi ini adalah Universitas Sebelas Maret (UNS),  Univeristas Negeri Semaran (UNNES, Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah Madiun dan sebagainya.

Teknik Lingkungan

Salah satu Program studi rumpun teknik  yang cukup popular. Sebelumnya program studi ini merupakan salah satu konsentrasi dari jurusan teknik sipil.  Pada program studi ini membahas tentang teknik dan pengaplikasiannya pada lingkungan dan regulasi lingkungan. Kini banyak kampus yang menyelenggarakan jurusan ini. Mata kuliah yang terdapat pada program studi ini seperti Pemodelan lingkungan Pengelolaan limbah B3 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Manajemen Lingkungan dan sebagainya. Lulusan pada program studi ini menyandang gelar “S.T.” Sedangkan kampus yang menyelanggarakan perkuliahan pada program studi ini antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB), Univeristas Diponegoro (UNDIP), Univeristas Indonesia (UI), Univeristas Brawijaya (UNIBRAW), Univeristas Islam Indonesia (UII), Universitas Trisakti, Institut Teknologi Yogyakarta (ITY) dan sebagainya.

Kesehatan Lingkungan

Program studi ini seblumnya merupakan bagian dari program studi kesehatan masyarakat, dengan konsentrasi kesehatan lingkungan. Berkembangnya kajian dan studi kesehatan lingkungan, kini prodi ini telah berdiri sebagai program studi tersendiri. Pada jurusan ini mempelajari interaksi dinamis berbagai pajanan atau agen lingkungan melalui wahana udara, air, limbah, makanan dan minuman, vektor atau binatang pembawa penyakit, dan manusia di lingkungan hidup. Mata kuliah pada program studi ini seperti Ekologi kesehatan, Penyakit berbasis lingkungan, Pencemaran udara dan kesehatan, Epidemologi kesehatan. Lulusan program ini bergelar akademik “S.KL/S.Kes.” Ada pun kampus yang menyelenggarakan perkuliah program studi ini seperti  Universitas Indonesias (UI), Universitas Sriwijaya (UNSRI), Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Politeknik Kesehatan (Poltekkes) di bawah naungan Kementerian Kesehatan dan sebagainya.

Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan

Program studi rumpun teknik  membahas tentang teknik dan rekayasa pada pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan. Pada program studi ini memiliki mata kuliah seperti, Bangunan Pengolahan Air, Manajemen Infrastruktur, Perancana Instalasi Pengolahan Limbah Cair, Pengelolaan Lingkungan Air Terpadu dan sebagainya. Lulusan program studi ini bergelar akademik layaknya gelar akademik untuk lulusan teknik dan rekayasa lain yaitu  “S.T”. Sedangkan kampus yang menyelenggarakan perkuliahan ini seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Universitas Katolik Soegijapranata dan sebagainya.

Geografi Lingkungan

Program studi ini membahas tentang ilmu geografi dan ilmu lingkungan, ketrampilannya serta memanfaatkan konsep-konsep Geografi Manusia, Geografi Umum, dan Geografi Fisik Lingkungan dengan baik sesuai ruang dan waktu. Memiliki mata kuliah seperti Ekologi dan Ilmu Lingkungan Hydrometeorologi, Geografi Urban, Degradasi lingkungan dan sebagainya. Lulusan ini bergelar layaknya lulusan sarjana sains murni yaitu “S.Si.” Sedangkan Universitas Gadjah Mada merupakan kampus satu-satunya yang menyelenggarakan program studi ini.

Ekonomi dan Sumberdaya Lingkungan

Program studi yang mempelajari pengolahan sumberdaya dan lingkungan dari perspektif teori ekonomi serta mengkaji dampaknya terhadap masyarakat terhadap tiga bidang keilmuan yang dikembangkan yaitu Ekonomi Pertanian, Ekonomi Sumberdaya, dan Ekonomi Lingkungan. Mata kuliah pada program studi ini seperti Ekonomi Lingkungan, Ekonomi Sumberdaya Lahan, Analisis Neraca Sumberdaya Alam dan sebagainya. Lulusan pada program studi ini bergelar “S.E.” Sedangkan kampus yang menyelenggarakan perkuliahan program studi ini hanya Institut Pertanian Bogor (IPB).

Itulah, beberapa program studi dengan topik dan subyek lingkungan yang terdapat di Indonesia. Selain jurusan-jurusan tersebut masih terdapat jurusan lain yang memiliki subyek lingkungan. Beragam pembahasan kajian studi lingkungan dari berbagai sudut pandang pendekatan multidisiplin memberikan warna dalam kajian lingkungan. (admin/dnx)

LUKLH sebagai pengganti KPA

environesia.co.id – Penerbitan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang persetujuan lingkungan memberikan pengaruh, salah satunya perubahan Komisi Penilai Amdal (KPA) menjadi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (LUKLH). Dasar pemikiran sistem KPA diganti dengan Sistem Uji Kelayakan tersebut  seperti yang telah dijelaskan pada tulisan sebelumnya, berupa untuk memastikan standarisasi pelaksanaan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, & Kriteria), mengembalikan Amdal sebagai kajian ilmiah dan mengatasi bottleneck penilaian Amdal.

Untuk melaksanakan tugasnya, LUKLH membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH) baik di tingkat Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Provinsi, Kabupaten/Kota dan TUKLH Khusus. Pada pelaksanaannya, TUKLH bertugas membantu menteri, gubernur, bupati walikota untuk melakukan penilaian uji kelayakan lingkungan hidup rencana usaha dan atau kegiatan sesuai kewenangan.

Pemenuhan kompetensi yang diperuntukan bagi anggota TUKLH, maka akan disusun mekanisme sertifikasi kompetensi bagi anggota TUKLH tersebut, yang mana sertifikasi kompetensi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Tim TUKLH. Sedangkan pada penugasan khusus TUKLH dapat ditugaskan sewaktu waktu dan di mana pun sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian uji kelayakan lingkungan hidup.

Tak hanya untuk anggota TUKLH, Penyusun Amdal pun juga dipersyaratkan harus memiliki sertifikat. Hal tersebut supaya dokumen Amdal yang digunakan dalam menentukan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah saintifik.

Pada proses penyusunan Amdal nantinya, TUKLH akan memeriksa formulir KA (Kerangka Acuan) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) sepuluh hari kerja semenjak formulir KA ditrima. Nantinya, TUKLH dalam waktu 50 hari kerja melakukan penilaian administrasi dan substansi ANDAL dan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan-Renacana Pemantauan Lingkungan). Proses tersebut berakhir dengan tebitnya rekomendasi dari Tim Uji Kelayakan. (admin/dnx)

RKL-RPL: Salah Satu Unsur Amdal

environesia.co.id – Salah satu dokumen yang dikerjakan oleh konsultan lingkungan dimana termasuk unsur penting dari dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), yaitu dokumen tentang pemantauan dan pengelolaan lingkungan kemdudian yang disebut dengan dokumen RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup). Dokumen tersebut wajib dilaporkan secara berkala dalam rentang waktu tertentu.

Dari Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perli N Du Ngan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang  selanjutnya disingkat dengan RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya RKL-RPL dan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) merupakan bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 Pasal 49 ayat (6) poin F angka 6 pula, bahwasanya pada  RKL-RPL wajib disampaikan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Hal ini yang menandakan bahwasanya RKL-RPL merupakan dokumen yang sangat penting, khususnya bagi pemrakarsa kegiatan, usaha yang membutuhkan dokumen Amdal.

Adanya dokumen RKL-RPL sendiri bermaksud sebagai rencana pengelolaan dampak penting agar dampak yang ditimbulkan proyek dapat memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan dan / atau meminimalisasi kerusakan lingkungan sehingga dapat menghindari kemungkinan timbulnya dampak penting yang akan dapat berkembang menjadi isu lingkungan atau isu sosial yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan.

Selain dari pada itu, RKL-RPL juga sebagai rencana pemantauan dampak penting guna mengetahui efektivitas hasil pengelolaan lingkungan sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan penyusunan rencana tindak lanjut untuk menyempurnakan pengelolaan lingkungan secara terus menerus. (admin/dnx)

Bagaimana Mengetahui Konsultan Lingkungan Terbaik?

environesia.co.id – Memiliki proyek dengan cakupan tertentu pastinya kita perlu memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi lingkungan di mana proyek tersebut dilaksanakan. Hal tersebut merupakan kewajiban yang telah tertera di berbagai regulasi baik Undang-undang dan peraturan turunannya. Kewajiban tersebut berlaku bagi semua pihak demi menjaga kelangsungan kelestarian lingkungan hidup di sekitar proyek tersebut. Sebagai pemilik proyek yang otomatis sebagai pemrakarsa dokumen lingkungan tak bisa menyusun dokumen tersebut kecuali didamping oleh lembaga khusus yang dikenal sebagai konsultan lingkungan.

Untuk penyusunan Amdal, maka perlu diperhatikan sebagai penyusun dokumen Amdal wajib terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen (LPJP) AMDAL dengan tenaga ahli tetap yang telah terdaftar pula. Terdaftarnya lembaga tersebut sebagai syarat minimal bahwa lembaga tersebut benar-benar dapat menjadi konsultan khususnya dalam penyusunan Amdal.

Tentunya, untuk hasil yang terbaik memilih mitra dalam konsultansi jasa lingkungan diperlukan tidak hanya terdaftar saja tapi telah teruji bagaimana kualitas dan track record lembaga tersebut. Hal yang termudah untuk mengetahui bahwa lembaga tersebut memiliki kualitas yang baik berupa bukti bahwa lembaga tersebut dengan sistem manajemen yang teruji. Dalam standar Internasional dikenal ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu. Jika Lembaga tersebut mengantongi sertifikat ISO 9001 yang dikeluarkan langsung oleh lembaga bergengsi, maka lembaga tersebut telah memiliki sistem manajamen mutu yang telah teruji. Alangkah lebih baik lagi, jika konsultan lingkungan tersebut juga mengantongi sertifikasi sistem manajemen mutu lain yang sejalan dengan bidang pekerjaan konsultan lingkungan tersebut.

Tak hanya dari bagaimana sistem yang telah tersertifikasi, dapat dilihat pula bagaimana portofolio yang telah disusun oleh lembaga tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah di selesaikan. Konsultan lingkungan dengan protofolio yang baik, tak akan ragu menampilkan pekerjaan apa saja yang telah dituntaskan dengan berbagai mitra kerjanya.

Bagaimana dengan Environesia? Sebagai perusahaan konsultan lingkungan dengan visi “The Leading Company for Environmental Consulting Services in Indonesia in 2025” dengan makna perusahaan konsultan lingkungan terdepan di Indonesia pada tahun 2025, PT Environesia Global Saraya sejak awal berdiri telah bervisi kedepan. Dorongan dengan adanya visi tersebut, kini Environesia telah tersertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Tak hanya terbukti dengan sertifikasi, Environesia telah terbukti juga dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah dan sedang di selesaikan. Telah berjalan selama 5 tahun, Environesia hingga saat ini telah dan sedang menyelesaikan lebih dari 200 proyek di 33 Provinsi se Indonesia dengan berbagai macam mitra, baik Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta. Jelas, hal ini menjadikan Environesia sebagai konsultan lingkungan yang tidak perlu diragukan. (admin/dnx)

ESIA (Environmental and Social Impact Assessment)

environesia.co.id – ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) dalam padanannya merupakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)  yang diterbitkan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN). Dapat dikatakan, bahwa ESIA merupakan Amdal dengan standar Internasional yang diterapkan oleh anggota IUCN yang terdiri dari berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan se dunia.

Tak berbeda dengan Amdal yang telah banyak kita mengenal, pada dokumen yang diterbitkan oleh iucn.org dikatakan bahwa implementasi ESIA sendiri juga merupakan proses menentukan dan mengevaluasi risiko dampak lingkungan dari suatu proyek pada tahap awal perencanaan. Dimana dalam dokumen ESIA tersebut sebagai panduan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan dan sosial serta untuk menyiapkan laporan ESIA secara berjangka itu sendiri.

Pada pelaksanaannya, ESIA berlaku untuk proyek yang telah diidentifikasi oleh penyaringan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial atau dengan istilah Environmental and Social Management System (ESMS), yang dimana proyek tersebut berisiko tinggi atau sedang, dimana proyek tersebut memerlukan ESIA secara penuh atau sebagian.

ESIA sendiri memiliki ruang lingkup yang bergantung pada sifat, kompleksitas, dan signifikansi masalah yang telah teridentifikasi, sebagaimana ditetapkan oleh penyaringan ESMS. Pada ESIA yang berlaku secara penuh, ruang lingkup tersebut ditentukan oleh studi cangkupan yang melibatkan stake holder yang relevan untuk mengkonfirmasi risiko yang diidentifikasi oleh penyaringan ESMS, sebagaimana untuk menetapkan prioritas pada pemberlakuan ESIA dan untuk menentukan jenis penilaian yang diperlukan untuk ESIA.

Elemen-elemen kunci yang berlaku pada ESIA dimana menentukan apakah akan menerapkan ESIA secara penuh atau hanya diwajibkan ESIA secara parsial atau sebagian. Elemen tersebut antara lain; 1) Ringkasan non-teknis, 2) Deskripsi proyek, 3) Analisis kerangka kebijakan, hukum dan administrasi, 4) Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan, 5) Dasar lingkungan dan sosial, 6) Penilaian dampak lingkungan dan sosial, 7) Analisis alternatif, 8) Environmental and social management plan atau rencana pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMP), dan 9) Hasil konsultasi pemangku kepentingan.

Penerapan ESIA secara penuh, 9 elemen tersebut wajib dipenuhi, sedangkan untuk penerapan  ESIA parsial tidak membutuhkan banyak latar belakang dan data dasar sebagai ESIA lengkap. Untuk analisis kerangka kebijakan, hukum dan administrasi; dasar lingkungan dan sosial serta analisis alternatif tidak diperlukan dalam pemberlakuan ESIA parsial. (dnx/admin)

Tutup Semester I, Environesia Capai Kinerja dengan Baik

environesia.co.id, Sleman – Menutup Semester I, PT Environesia Global Saraya yang merupakan perusahaan bergerak di bidang jasa konsultansi lingkungan kembali melaksanakan Rapat Program Triwulan II pada Senin (19/7). Berdasarkan peraturan PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat, pelaksanaan Rapat Program Triwulan II kali ini dilaksanakan dengan suasana yang berbeda yaitu dilaksanakan dengan cara daring. Meskipun dari, akan tetapi tidak mengurangi nilai dari agenda Rapat Program Triwulan II tersebut.

Agenda perusahaan tersebut sebagai komunikasi internal per tiga bulan ke II dalam satu tahun yang dihadiri oleh Direktur dan seluruh manajer PT Environesi Global Saraya, antara lain; Direktur Environesia Global Saraya Saprian S.T. M.Sc., Manajer Konsultan Muhammad Iqbal Gifari S.T. M.Sc., Manajer QE-HESS (Quality Excellences – Health, Environment, Safety and Security) Andi Wim Ansharullah, S.T. M.Sc., Plt Manajer HRD (Human Resource and Development) Ayudia Kumala Dewi S.E. dan Manajer Finance Ayu Ramayani, S.E.

Pada Rapat Program Triwulan II Tahun 2021 berupa monitoring sasaran perusahaan/corrective action plan, rencana program kegiatan/bussines plan di setiap departemen dan evaluasi program yang telah berjalan pada triwulan kedua atau di semester I serta dalam agenda ini pula membahas target triwulan III Juli-September 2021 dan semester II berikutnya.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Direktur Utama bahwa pada semester I ini telah terlaksana >50% program kerja dengan baik, dengan penyesuaian metode kerja tentunya, dengan pencapaian akumulasi omzet surplus dari target total semester I 2021.

Tak hanya itu Direktur juga mengapresiasi atas kinerja tim dalam semester I 2021 ini. “Sebuah pencapaian yang yang sangat tidak mudah di tengah kondisi turbulensi separah ini. Apresiasi tertinggi untuk semua tim di semua level tanpa terkecuali!” terang Saprian.

Environesia sebagai perusahaan konsultan lingkungan berupaya tetap menjaga kultur perusahaan, termasuk Rapat Program Triwulan tersebut. Kultur tersebut dilakukan dan dijagatak lain demi menjaga performa perusahaan untuk jalannya program yang terbaik serta mutu manajemen dan pelayanan terjamin bagi untuk internal perusahaan dan seluruh mitra kerja Environesia. (admin/dnx)

Gandeng Environesia, Kota Sukabumi Persiapkan Pusat Pemerintahan

environesia.co.id, Sukabumi – Sebagai konsultan lingkungan terpilih, PT Environesia Global Saraya yang diwakili langsung oleh Direktur Utama Saprian, S.T, M.Sc. menandatangani kontrak kerjasama bersama Pemerintah Kota Sukabumi yang diwakili oleh Mohammad Sahid S.IP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kota Sukabumi pada Selasa (13/7) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Penandatangan kontrak yang dilakukan tersebut merupakan titik dimulainya Proyek Jasa Konsultasi Konstruksi AMDAL Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi.

Dari keterangan dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, dikatakan bahwa dalam proyek tersebut Pemerintah Kota Sukabumi tengah mempersiapkan upaya pemindahan pusat pemerintahan. Rencananya, kawasan pusat pemerintahan akan dipindahkan ke Kecamatan Cibeureum. Hal tersebut atas dasar bahwa lokasi kantor organisasi perangkat daerah (OPD) tidak dalam satu titik melainkan menyebar di beberapa tempat, meskipun dikatakan pusatnya berada di Kecamatan Cikole.

PT Environesia Global Saraya sebagai pihak penyedia jasa konsultasi penyusunan dokumen Amdal dimana terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), ANDAL, RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) untuk Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi. Nantinya dalam penyusunan dokumen lingkungan tersebut menjadi bahan sasaran seperti; bahan bagi perencanaan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan kegiatan, serta memberikan rekomendasi untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan kegiatan.

Pekerjaan besar yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi memerlukan dukungan terbaik, agar pembangunan yang akan dilakukan dapat tepat sasaran. Oleh karena itu Environesia sebagai konsultan lingkungan mempersiapkan dengan terbaik dengan dukungan tenaga ahli yang telah berpengalaman. Pada penyusunan Amdal untuk proyek pembangunan pusat pemerintah tersebut bertindak sebagai Ketua Tim adalah Harsono, S.T, M.Si yang membersamai enam anggota tim lainnya.

Pekerjaan besar membutuhkan persiapan terbaik dimana kedepannya pembangunan dapat berjalan serta mendukung kehidupan yang berkelanjutan serta kesinambungan pada fungsi ekologis, fungsi ekonomi dan fungsi sosial. PT Environesia Global Saraya selalu berkomitmen untuk melakukan yang terbaik terhadap pembangunan yang berkelanjutan tersebut. (admin/dnx)

Bulan Juni, Aksi Environesia dari Sumetera hingga Nusa Tenggara

environesia.co.id – PT Environesia Global Saraya yang merupakan konsultan lingkungan pada bulan Juni 2021 ini telah menjalankan beberapa proyek yang telah ditandatangani. Konsultan lingkungan yang memiliki jangkauan layanan se Indonesia ini telah memasuki beberapa progres pekerjaan di berbagai lokasi, antara lain; Kutoarjo Jawa Tengah, Mamuju Sulawesi Barat, Bima Nusa Tenggara Barat, Lubuklinggau Sumatera Barat dan Lamandau Kalimantan Tengah.

Untuk pekerjaan di Kutoarjo tepatnya di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah tersebut dimana merupakan Proyek Penyusunan Dokumen Lingkungan pada Rencana Pembangunan Terminal B di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pada bulan Juni ini telah dilaksanakan survey lokasi perdana pada proyek terminal tersebut.

Kemudian pada proyek selanjutnya di Mamuju, Sulawesi Barat. Pada bulan Juni ini, Environesia telah melakukan survey lokasi pertama untuk Proyek Penyusunan Dokumen Lingkungan pada Pembangunan Ruas Jalan Salubatu – Bonehau – Kalumpang – Batuisi – Batas Toraja Utara, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Jika kita ketahui sebelumnya pada bulan Januari tahun ini Mamuju dilanda gempa bumi dan hingga saat ini masih dilakukan pemulihan dan pembangunan kembali di Kota Mamuju.

Sedangkan di Bima Nusa Tenggara Barat, Environesia telah melakukan sampling lingkungan di sekitar Pelabuhan Penyebrangan Sape, Bima. Dimana pada proyek ini PT PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) “Indonesia Ferry” (Persero) sebagai pemilik proyek, mempercayakan Environesia sebagai konsultan lingkungan pada Proyek Monitoring Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pelabuhan Penyebrangan Sape, Kabupaten Bima,
Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan lapangan selanjutnya adalah konsultasi publik pada 2 proyek dan lokasi yang berbeda. Pada proyek yang pertama Environesia membersamai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau untuk melaksanakan konsultasi publik pada Penyusunan Dokumen AMDAL pada Proyek Pembangunan Kawasan Pariwisata Terpadu Petanang , Kota Lubuklinggau, Sumatera Barat.

Di tempat lain di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah, Environesia juga telah membersamai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lamandau, untuk melaksanakan konsultasi publik dalam Penyusunan Dokumen AMDAL pada proyek pembangunan RSUD Lamandau tersebut.

Harapannya di setiap proyek yang telah dikerjakan oleh Environesia dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan negeri dan bagi masyarakat luas. Environesia telag berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik sebagai konsultan lingkungan terdepan di Indonesia. (admin/dnx)

UKL-UPL: Dokumen Lingkungan Setingkat di bawah AMDAL

Dokumen Lingkungan

environesia.co.id – UKL-UPL dengan kepanjangan ‘Upaya Pengelelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan” merupakan salah satu dokumen lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) berdasarkan resiko pada usaha atau kegiatan yang dilakukan.

Dalam UU No. 32 Th. 2009  Pasa 1 butir 12 dinyatakan bahwa UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.Sedangkan pada PP No 22 Tahun 2021 yang terbaru, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup i,ang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Usaha atau kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL adalah usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam 9 Kriteria Kegiatan berdampak Penting (AMDAL), Telah memiliki standar teknologi untuk mengelola dampak lingkungan & Lokasi rencana kegiatan tidak berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung.

9 kriteria AMDAL sendiri menurut PP No 22 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan antar lain;

  1. Berpotensi mengubah Bentang Alam;
  2. eksploitasi sumber daya alam;
  3. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam;
  4. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan, sosial dan budaya;
  5. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan, konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
  6. introduksi jenis tumbuhtumbuhan, hewan, dan jasad renik;
  7. mempunyai resiko terhadap pertahanan Negara;
  8. penggunaan bahan hayati dan non hayati;
  9. penerapan teknologi yang berpotensi menimbulkan dampak besar yang mempengaruhi lingkungan.

Acuan pembeda antara permberlakuan jenis dokumen lingkungan terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 38 tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pada perturan menteri tersebut tertuang tentang kriteria berdasarkan skala tertentu, misal; luas, panjang, volume dan jangkauan usaha atau kegiatan tersebut.

Di lapangan, pelaksanaan UKL-UPL biasanya ditujukan pada usaha atau kegiatan seperti pembangunan gedung, pembangunan puskesmas, saluran irigasi dan kegiatan lain dimana belum memenuhi kriteria untuk wajib AMDAL..

Setelah diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan, UKL-UPL diintegrasikan dalam Izin Usaha. Pada usaha atau kegiatan wajib UKL-UPL, persetujuan lingkungan memuat Dokumen PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup). PKPLH sendiri adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL (admin/dnx)

Proyek di Provinsi ke 33, Kontribusi Pemulihan Pasca Gempa

environesia.co.id, Mamuju – PT Environesia Global Saraya sebagai konsultan lingkungan diwakili langsung Direktur Saprian S.T. M.Sc. menandatangani kontrak kerjasama bersama Dinas Pekerajaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat untuk pengerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan pada Pembangunan Jalan Ruas Salubatu – Bonehau – Kalumpang – Batuisi – Batas Toraja Utara, Kabupaten Mamuju pada Rabu (2/5).

Proyek tersebut menjadi proyek perdana di Provinsi Sulawesi Barat dan menjadikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi ke 33 pada jangkauan kerja Environesia se Indonesia. Hal ini memberikan kebanggaan bagi Environesia karena telah dipercaya sebagai mitra Pemerintah Daerah setempat dalam proses pemulihan pembangunan pasca gempa yang terjadi pada 5 bulan yang lalu.

“Alhamdulillah sebuah kehormatan tersendiri turut terlibat dalam percepatan pembangunan provinsi sulawesi barat dan pemulihan pasca bencana.” Tutur Direktur.

Sebelumnya salah satu staff Environesia mengalami kejadian yang menarik pada pembuktian dokumen pra kualifikasi di Kota Mamuju tersebut. Dimana kondisi Kota Mamuju saat itu dalam proses pemulihan pasca gempa pada 5 bulan yang lalu tepatnya pada 24 Januari 2021. Sehingga pada kegiatan pembuktian dokumen pra kualifikasi tersebut dilakukan di bawah tenda darurat, Hal tersebut tidak terkira di benak staff yang diterjunkan ke lokasi tersebut.

Dari keterangan yang diterbitkan oleh Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan tujuan penyusunan dokumen lingkungan tersebut sebagai identifikasi rencana kegiatan yang akan dilakukan terutama dimana berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup; serta identifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting.

Tak hanya itu tujuan dokumen lingkungan tersebut juga sebagai prakiraan dan evaluasi rencana kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup dan juga sebagai proses penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup pendukung berupa Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Serta dalam proses tersebut di lapangan sebagai bahan informasi kepada masyarakat mengenai dampak yang mungkin timbul dari pelaksanaan Pembangunan Ruas Jalan Salubatu – Bonehau – Kalumpang – Batuisi – Batas Toraja Utara Kab. Mamuju. (admin/dnx)