Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

environesia.co.id – Salah satu aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu Perlindungan  dan Pengelolaan Mutu Air. Pada pengertiannya didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kualitas air melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dasar hukum yang digunakan disini mengacu Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan pengelolaan mutu air  sendiri dilakukan terhadap air yang berada di dalam Badan Air. Sedangkan badan air yang dimaksud sendiri adalah  sungai, anak sungai, dan sejenisnya; danau dan sejenisnya yang berupa Tempat limpasan air permukaan dan/atau pada aliran air tanah yang berkumpul pada suatu titik yang nisbi lebih rendah daripada wilayah sekitarnya, baik secara alami maupun buatan ; kemudian yaitu rawa dan lahan basah lainnya berupa  wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus-menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut dan ditumbuhi vegetasi yang merupakan suatu ekosistem; serta selanjutany yaitu akuifer yang merupakan lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis..

Pada pendekatan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan air terdiri dari dalam berbagai bentuk kondisi antara lain berupa ;

DAS (Daerah Aliran Sungai) yang merupakan Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami; yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

CAT (Cekungan Air Tanah) yaitu  suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung serta pada  ekosistem air itu sendiri.

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud sebelumnya dilaksanakan melalui  inventarisasi Badan Air; kemudian penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air; selanjutnya dilakukan  perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air;  serta melakukan penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. (admin/dnx)

Konsultansi Publik Dalam Proses Persetujuan Lingkungan

environesia.co.id – Konsultasi Publik adalah kegiatan berbentuk komunikasi dua arah yang dilakukan secara pasif dan/atau aktif untuk meminta pandangan dari masyarakat, berlangsung  pada tahapan persetujuan lingkungan. Pada konsultasi publik masyarakat yang terkena dampak langsung memiliki kesempatan untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan atas rencana usaha dan/kegiatan

Masyarakat yang perlu dilibatkan dalam konsultasi public antara lain kelompok masyarakat rentan (vulnerable groups) yaitu masyarakat rentan seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, pekerja migran, masyarakat adat, kelompok minoritas (kerumpunbangsaan, etnis, kebahasaan, minoritas keagamaan) dan lain-lain (terdiri dari orang dengan diferensiasi orientasi seksual dan orang-orang dengan penyakit tertentu.

Selain dari pada itu, perlu pula dilibatkan masyarakat-masyarakat adat (indigenous people) yang merupakan kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat Adat sebagai komunitas adat. Selain dari pada itu, pelibatan juga harus dilaksanakan pada kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan  memperhatikan kesetaraan gender

Pada pelaksanaan konsultasi public, terdapat  beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain; lokakarya, serninar,  focus group discussion temu warga forum dengar pendapat.

Pemrakarsa atau pemilik usaha dan/kegiatan wajib menyampaikan pada konsultasi public antara lain; deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal penanggung jawab Usaha dan/ Kegiatan meliputi penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas Udara Ambien, Kerusakan Lingkungan, keresahan masyarakat, gangguan lalu Iintas, gangguan kesehatan  masyarakat, kesempatan kerja, dan peluang berusaha; dan yang terakhir komponen lingkungan yang akan terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. (admin/dnx)

Pemantauan Lingkungan oleh Konsultan Lingkungan Environesia

environesia.co.id – Pada tahun 2021, PT Environesia Global Saraya sebagai perusahaan konsultan lingkungan mencatat sekitar 36%pekerjaan merupakan proyek pemantauan lingkungan dari seluruh proyek yang ditangani oleh Environesia. Angka prosentase tersebut merupakan angka tertinggi dalam kategori proyek Environesia pada tahun 2021.

Tingginya permintaan akan pekerjaan pemantauan lingkungan di Environesia didukung dengan hadirnya PT Greenlab Indo Global sebagai perusahaan laboratorium lingkungan di bawah naungan Environesia Company Group. Dukungan GreenLab menjadikan mobilitas pekerjaan pemantauan lingkungan semakin efektif dan efisien.

Lihat juga layanan Environesia

Selain dari pada itu, PT Environesia Global Saraya didukung oleh Tenaga Ahli  dari berbagai bidang dengan kualifikasi dan jam terbang pengalaman yang tinggi. Tenaga ahli tersebut merupakan lulusan Sarjana-Doktor dari Perguruan Tinggi Ternama di Indonesia.  Sehingga pekerjaan yang ditangani oleh Environesia akan dapat diselesaikan dengan tepat dan professional. Terlebih, dengan adanya tim milenial yang kreatif, adaptif dan solid memberikan energi posistif budaya kerja di Environesia sehingga dapat selalu melayani mitra dengan sepenuh hati.

Secara mutu sendiri, Environesia telah teruji dengan tersertifikasinya sistem manajemen terpadu, antara lain sertifikasi Sistem Manajemen Terpadu yang terdiri atas ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja oleh British Standars Institution.

Profil Environesia konsultan lingkungan terdepan

Tak salah jika pengalaman pemantauan lingkungan Environesia dapat tersebar di berbagai  bidang kegiatan dan/ usaha di seluruh penjuru Nusantara dengan berbagai mitra baik Pemerintahan, BUMN dan Swasta Nasional. Sebagaimana contoh antara lain;

Pekerjaan  dari BUMN seperti  PT. PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua Barat untuk  Jasa Pekerjaan Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan Hidup Triwulan II Tahun 2018, di Papua. Kemudian pekerjaan dari  PT Pembangkitan Jawa Bali untuk Pekerjaan Jasa Pemantauan Lingkungan Hidup Semester II PLTU Air Anyir Bangka  di Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya dari  PT Angkasa Pura I (Persero) untuk Pembuatan Laporan RKL-RPL Semester I dan II Tahun 2019 di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Kab. Badung, Prov. Bali dan terakhir dari Pemerintahan seperti  Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Situ/Waduk di Provinsi  DKI Jakarta. (dnx/admin)

Penyusunan Amdal Oleh Konsultan Lingkungan Environesia

environesia.co.id – Sebagai perusahaan konsultan lingkungan di mana salah satu layanannya berupa penyusunan dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), PT Environesia Global Saraya telah mendapatkan pengesahan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Amdal (LPJP) dengan No: 001/LPJP/AMDAL-I/LRK/KLHK sejak tahun 2018.

Selain dari pada itu, PT Environesia Global Saraya didukung oleh Tenaga Ahli  dari berbagai bidang dengan kualifikasi dan jam terbang pengalaman yang tinggi. Tenaga ahli tersebut merupakan lulusan Sarjana-Doktor dari Perguruan Tinggi Ternama di Indonesia.

Pada tahun 2021, 32% dari seluruh total pekerjaan merupakan proyek penyusunan dokumen Amdal di berbagai pendekatan studi, usaha dan/ kegiatan. Terlebih, portofolion pekerjaan penyusunan dokumen Amdal yang dilakukan oleh Environesia tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Pekerjaan atau proyek tersebut datang dari berbagai kalangan mitra baik Pemerintahan baik pusat dan daerah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) serta dari perusahaan swasta nasional.

Secara mutu, Environesia telah teruji dengan tersertifikasinya sistem manajemen terpadu, antara lain sertifikasi Sistem Manajemen Terpadu yang terdiri atas ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja oleh British Standars Institution.

Untuk pengalaman dalam penyusunan Amdal khususnya terbagi dalam berbagai jenis pendekatan studi, Environesia telah berpengalaman dalam penyusunan di semua jenis pendekatan studi, antara lain;

Pendekatan Studi Amdal Terpadu atau dikenal juga Amdal Multisektor, merupakan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu usaha dan/kegitan dimana juga lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Sebagai contoh Amdal Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Labang, Prov. Kalimantan Utara oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan  Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pada proyek PLBN Labang terdapat lebih dari satu usaha dan/kegiatan seperti pembangunan jalan raya, pemukiman, perkantoran dan sebagainya. Dimana dalam proyek PLBN Labang tersebut di bawah Kementerian PUPR dan BNPP.

Pendekatan Studi Amdal Kawasan, merupakan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang diperuntuhkan lebih dari satu usaha atau kegiatan dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab. Sebagaimana contoh Amdal Bakauheni Harbour City, Prov Lampung oleh  PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Pada proyek Bakauheni Harbour City terdapat berbagai usaha dan kegiatan seperti pelabuhan, hotel, fasilitas pariwisata dan sebagainya dimana semuanya di bawah satu pihak yang bertanggung jawab yaitu PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Sebagaimana contoh pendekatan studi amdal dihadirkan sebelumnya, masing-masing merupakan pekerjaan yang telah dan sedang dikerjakan oleh PT Environesia Global Saraya. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa Environesia telah berpengalaman dalam penyusunan berbagai pendekatan studi amdal serta berbagai jenis usaha dan kegiatan. (admin/dnx)

Pendekatan Studi Amdal

environesia.co.id – Amdal atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan kajian dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau/dan kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 22 regulasi yang sama, disebutkan bahwasanya dalam penyusunan Amdal berdasarkan penanggung jawab dan kegiatan dan/ usaha, pendekatan studi Amdal terbagi menjadi tiga jenis antara lain;

Pendekatan Studi Amdal Tunggal, merupakan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang diperuntuhkan untuk satu usaha atau kegiatan dalam satu kesatuan hamparan ekosistem yang melibatkan satu instansi yang bertanggung jawab. Sebagai contoh Amdal Pembangunan Gedung Perkuliahan Politeknik Negeri Bengkalis, merupakan satu kegiatan/usaha dimana di bawah satu pihak yang bertanggung jawab yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendekatan Studi Amdal Terpadu atau dikenal juga Amdal Multisektor, merupakan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu usaha dan/kegitan dimana juga lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Sebagai contoh Amdal Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Labang, Prov. Kalimantan Utara oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan  Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pada proyek PLBN Labang terdapat lebih dari satu usaha dan/kegiatan seperti pembangunan jalan raya, pemukiman, perkantoran dan sebagainya. Dimana dalam proyek PLBN Labang tersebut di bawah Kementerian PUPR dan BNPP.

Pendekatan Studi Amdal Kawasan, merupakan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang diperuntuhkan lebih dari satu usaha atau kegiatan dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab. Sebagaimana contoh Amdal Bakauheni Harbour City, Prov Lampung oleh  PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Pada proyek Bakauheni Harbour City terdapat berbagai usaha dan kegiatan seperti pelabuhan, hotel, fasilitas pariwisata dan sebagainya dimana semuanya di bawah satu pihak yang bertanggung jawab yaitu PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Sebagaimana contoh pendekatan studi amdal dihadirkan sebelumnya, masing-masing merupakan pekerjaan yang telah dan sedang dikerjakan oleh PT Environesia Global Saraya. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa Environesia telah berpengalaman dalam penyusunan berbagai pendekatan studi amdal serta berbagai jenis usaha dan kegiatan. (admin/dnx)

Review Amdal Proyek Bendungan Temef

environesia.co.id, Kupang – Penghujung bulan Januari 2022, PT Environesia Global Saraya sebagai konsultan lingkungan kembali melanjutkan karya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Melalui Satuan Kerja NVT Pembangunan Bendungan BWS Nusa Tenggara II menandatangani kontrak kerjasama bersama PT Environesia Global Saraya untuk pekerjaan Review AMDAL Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada Senin (31/1) di Kantor Satker NVT Pembangunan Bendungan BWS Nusa Tenggara II, Kota Kupang.

Pembangunan Bendungan Temef yang merupakan wewenang langsung di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut bertujuan untuk mengatasi persoalan kekeringan khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dilansir dari kompas.com nantinya Bendungan Temef akan memberikan manfaat pasokan air irigasi 4.500 hektar, reduksi banjir (Area Hilir) 230 m3/detik, dan air baku 0,13 m3/detik. Selain itu, bendungan yang menggunakan luas tanah 480,46 hektar ini juga memiliki potensi listrik PLTMH sebesar 1 X 2 MW.

Kebanggan bagi Environesia dapat  berkontribusi dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional khususnya dalam pembangunan Bendungan Temef ini. Manfaat besar dari pembangunan harus selaras dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Apresiasi Environesia Crew Terbaik Menutup Raker 2022

environesia.co.id, Bantul – Rapat Kerja 2022 yang telah diselenggarakan pada Jumat – Sabtu (21-22/1) ditutup dengan acara jamuan makan malamyang disertai dengan penganugerahan penghargaan kepada karyawan terbaik tahun 2021. Penganugerahan tersebut sebagai apresiasi  Environesia Company Group kepada para karyawan terbaik dari yang terbaik selama tahun 2021 dari empat kategori antara lain, karyawan terdisiplin, karyawan dengan KPI terbaik, karyawan baru terbaik dan karyawan paling berdedikasi.

Pada kategori penghargaan kepada karyawan terdisiplin dari PT Environesia Global Saraya ditujukan kepada saudari Syahna Febrianastuti, sedangkan dari PT Greenlab Indo Global ditujukan oleh saudari Diah Khasanah Rachmawati dan untuk PT Bikin Indonesia Berdaya penghargaan karyawan terdisiplin ditujukan kepada Stella Marisa.

Untuk kategori karyawan dengan performa terbaik berdasarkan nilai KPI (Key Performance Index) untuk PT Environesia Globa Saraya diraih oleh saudari Nurma Kurniawati, sedangkan untuk PT Greenlab Indo Global karyawan dengan performa terbaik diraih oleh saudiari Hasna Ula Nur Azizah dan karyawan dengan performa terbaik dari PT Bikin Indonesia Berdaya  oleh saudara Nanda Gita Pradana.

Kategori lain, yaitu karyawan baru dalam masa kerja yang kurang dari satu tahun dengan performa kinerja terbaik dari PT Environesia Global Saraya diraih oleh saudara Aditya Ryan Hidayat serta dari PT Greenlab Indo Global ditujukan oleh saudara M. Fahmi Khoiruddin.

Kategori terakhir, merupakan apresiasi atas loyalitas karyawan yang telah berdedikasi dengan jangka waktu yang lama seiring berkembangnya Environesia Company Group. Penghargaan-penghargaan tersebut ditujukan antara lain; dari PT Environesia Global Saraya oleh saudara Andi Muhammad Faisal, saudari Ayu Ramayani dan saudara Yusuf Wiryawan. Sedangkan dari PT Greenlab Indo Global penghargaan atas dedikasi karyawan ditujukan kepada saudara Cikal Bayu Pamungkas dan saudara Ligan Ajurit. Serta dari PT Bikin Indonesia Berdaya  penghargaan atas dedikasi karyawan ditujukan kepada saudara Ananda Erditya.

Iman Ferisendy, S.T.,M.Sc. sebagai Ketua Panitia Raker 2022 yang sekaligus merupakan Direktur PT Greenlab Indo Global mengungkapkan bahwasanya penghargaan tersebut merupakan apresiasi perusahaan kepada setiap individu yang telah berusaha secara maksimal dalam berkarya khususnya di lingkungan entitas di bawah naungan Environesia Company Group. Apresiasi tersebut pula merupakan penghargaan kepada seluruh keluarga besar Environesia Company Group yang terbaik di antara yang terbaik. (admin/dnx)

Apa Yang Dimaksud Dengan DELH-DPLH ?

environesia.co.id – DELH dengan kepanjanganDokumen Evaluasi Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan serta telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan hidup. Dengan kata lain, dokumen DELH diperuntukan bagi usaha dan/atau keguatan yang telah berjalan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL (Analisis Menganai Dampak Lingkungan Hidup).

Sedangkan DPLH sendiri adalah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diperuntukan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi dan memiliki izin usaha yang memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup tapi belum memenuhi kriteria AMDAL. Dengan kata lain, peruntukan DPLH merupakan kewajiban bago usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup – Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup).

Regulasi terkait DELH dan  DPLH sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana memuat pengertian DPLH sebagai dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan ,yang terah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kriteria DELH dan DPLH

  • DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
  • Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
  • Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Mekanisme Terkait Dokumen UKL-UPL

environesia.co.id – UKL-UPL merupakan kependekan dari Upaya Pengelelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan merupakan dokumen prasyarat untuk persetujuan lingkungan yang tidak memenuhi aspek atau aspek pada dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Berdasarkan regulasi yang mengacu pada PP No 22 Tahun 2021 yang terbaru, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Lihat juga layanan jasa konsultasi lingkungan di Environesia

Acuan pembeda antara permberlakuan jenis dokumen lingkungan terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 38 tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pada perturan menteri tersebut tertuang tentang kriteria berdasarkan skala tertentu, misal; luas, panjang, volume dan jangkauan usaha atau kegiatan tersebut.

Langkah dalam penyusunan UKL-UPL di awali dengan pengisian Formulir UKL-UPL oleh  penanggung jawab Usaha atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan. Kemudian penyusunan Formulir UKL-UPL dimulai dengan penyediaan data dan informasi yang berupa deskripsi rencana usaha atau kegiatan serta persetujuan teknis. Kemudian penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKI.-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi kepada pihak yang berwenang berdasarkan tingkatan seperti menteri pada nasional, gubernur untuk tingkat provinsi dan bupati/walikota untuk kabupaten dan kota madya.

Profil Konsultan Lingkungan Terdepan di Indonesia

Di lapangan, pelaksanaan UKL-UPL biasanya ditujukan pada usaha atau kegiatan seperti pembangunan gedung, pembangunan puskesmas, saluran irigasi dan kegiatan lain dimana belum memenuhi kriteria untuk wajib AMDAL.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan, UKL-UPL diintegrasikan dalam Izin Usaha. Pada usaha atau kegiatan wajib UKL-UPL, persetujuan lingkungan memuat Dokumen PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup). PKPLH sendiri adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL (admin/dnx)

Konsultan Lingkungan Handal

environesia.co.id – Konsultan lingkungan merupakan pihak yang melayani jasa sebagai penyusun atau pendampingan dalam penyusunan dokumen lingkungan. Penyusunan dokumen lingkungan merupakan kewajiban yang telah tertera di berbagai regulasi baik Undang-undang dan peraturan tuntunannya bagi setiap usaha atau kegiatan yang memiliki atau berpotensi menimbulkan dampak penting bagi lingkungan hidup.

Sebagai konsultan lingkungan yang handal PT Environesia Global Saraya terdaftar secara resmi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen (LPJP) AMDAL dengan tenaga ahli tetap yang telah terdaftar pula.  Terdaftarnya lembaga tersebut merupakan dasar sebagaimana konsultan lingkungan tersebut benar-benar dapat menjadi konsultan khususnya dalam penyusunan Amdal dan melakukan penyusunan atau pendampingan pada jasa konsultasi lingkungan lainnya.

Memiliki visi “The Leading Company for Environmental Consulting Services in Indonesia in 2025” dengan makna visi sebagai perusahaan konsultan lingkungan terdepan di Indonesia pada tahun 2025, PT Environesia Global Saraya sejak awal berdiri telah bervisi kedepan. Dorongan dengan adanya visi tersebut, kini Environesia telah tersertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Tak hanya itu, Sejak pertama kali mengembangkan perusahaan yang berfokus di bidang konsultansi jasa lingkungan, Environesia telah mengerjakan lebih dari 200 paket pekerjaan yang tersebar di 33 dari total 34 provinsi se Indonesia. Pekerjaan tersebut datang dari beragam latar belakang mitra kerja, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintahan baik pusat dan daerah melalui Kementerian atau Dinas terkait serta berbagai mitra yang datang dari kalangan perusahaan swasta. (admin/dnx)