environesia.co.id – Konsultan lingkungan merupakan usaha yang dibentuk oleh badan usaha swasta maupun usaha pemerintahan yang memiliki layanan di bidang jasa lingkungan. Salah satunya merupakan layanan akan penyusunan dokumen lingkungan dan regulasi lingkungan lain. Salah satu regulasi yang memuat dokumen lingkungan tersebut adalah RPPLH atau dikenal sebagai Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Berdasarkan Undang-undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
RPPLH sendiri dalam penyusunannya memperhatikan akan: keragaman karakter dan fungsi ekologis pada suatu wilayah; bagaimana kondisi sebaran penduduk hingga sebaran potensi sumber daya alam yang terdapat pada wilayah tersebut; bagaimana untuk mempertahankan kearifan lokal dan terserapnya aspirasi masyarakat; dan perubahan iklim yang terjadi.
Penyusunan RPPLH sendiri dilakukan oleh Menteri untuk wilayah nasional, gubernur untuk wilayah provinsi, bupati untuk wilayah kabupaten dan walikota untuk wilayah perkotaan. Penyusunan tersebut sesuai dengan kewenangan di tingkat kekuasaan masing-masing.
RPPLH tersebut memuat akan perencanaan tentang beberapa hal antara lain: pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitasdan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, sertapendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
Penyusunan RPPLH oleh pemerintahan merupakan dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. RPPLH sendiri juga merupakan dasar dalam melakukan pemanfaatan sumber daya. (admin/dnx)
