Jurusan Strata 1 dengan Subyek Lingkungan

environesia.co.id – Impian berkarir sekaligus berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup, salah satu mewujudkannya dengan menempuh pendidikan khususnya pada Strata 1 dengan subyek lingkungan. Perlu diketahui, di Indonesia terdapat berbagai jurusan perkuliahan dengan topik lingkungan yang sekilas mirip akan tetapi berbeda.

Berikut informasi tentang jurusan perkuliahan yang mana memiliki subyek atau topik lingkungan yang terdaftar di Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jurusan-jurusan tersebut antara lain:

Ilmu Lingkungan

Program studi yang masih baru termasuk jurusan dalam rumpun ilmu murni, hanya terdapat di 10 Kampus se Indonesia, baik negeri atau pun swasta. Pada jurusan ini memiliki mata kuliah seperti fisika lingkungan, biologi lingkungan, kimia Lingkungan, Sosiologi lingkungan, Manajemen lingkungan dan sebagainya. Lulusan pada program studi ini, lulusannya bergelar akademik “S.Ling.” Ada pun kampus yang menyelenggarakan jurusan atau program studi ini adalah Universitas Sebelas Maret (UNS),  Univeristas Negeri Semaran (UNNES, Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah Madiun dan sebagainya.

Teknik Lingkungan

Salah satu Program studi rumpun teknik  yang cukup popular. Sebelumnya program studi ini merupakan salah satu konsentrasi dari jurusan teknik sipil.  Pada program studi ini membahas tentang teknik dan pengaplikasiannya pada lingkungan dan regulasi lingkungan. Kini banyak kampus yang menyelenggarakan jurusan ini. Mata kuliah yang terdapat pada program studi ini seperti Pemodelan lingkungan Pengelolaan limbah B3 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Manajemen Lingkungan dan sebagainya. Lulusan pada program studi ini menyandang gelar “S.T.” Sedangkan kampus yang menyelanggarakan perkuliahan pada program studi ini antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB), Univeristas Diponegoro (UNDIP), Univeristas Indonesia (UI), Univeristas Brawijaya (UNIBRAW), Univeristas Islam Indonesia (UII), Universitas Trisakti, Institut Teknologi Yogyakarta (ITY) dan sebagainya.

Kesehatan Lingkungan

Program studi ini seblumnya merupakan bagian dari program studi kesehatan masyarakat, dengan konsentrasi kesehatan lingkungan. Berkembangnya kajian dan studi kesehatan lingkungan, kini prodi ini telah berdiri sebagai program studi tersendiri. Pada jurusan ini mempelajari interaksi dinamis berbagai pajanan atau agen lingkungan melalui wahana udara, air, limbah, makanan dan minuman, vektor atau binatang pembawa penyakit, dan manusia di lingkungan hidup. Mata kuliah pada program studi ini seperti Ekologi kesehatan, Penyakit berbasis lingkungan, Pencemaran udara dan kesehatan, Epidemologi kesehatan. Lulusan program ini bergelar akademik “S.KL/S.Kes.” Ada pun kampus yang menyelenggarakan perkuliah program studi ini seperti  Universitas Indonesias (UI), Universitas Sriwijaya (UNSRI), Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Politeknik Kesehatan (Poltekkes) di bawah naungan Kementerian Kesehatan dan sebagainya.

Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan

Program studi rumpun teknik  membahas tentang teknik dan rekayasa pada pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan. Pada program studi ini memiliki mata kuliah seperti, Bangunan Pengolahan Air, Manajemen Infrastruktur, Perancana Instalasi Pengolahan Limbah Cair, Pengelolaan Lingkungan Air Terpadu dan sebagainya. Lulusan program studi ini bergelar akademik layaknya gelar akademik untuk lulusan teknik dan rekayasa lain yaitu  “S.T”. Sedangkan kampus yang menyelenggarakan perkuliahan ini seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Universitas Katolik Soegijapranata dan sebagainya.

Geografi Lingkungan

Program studi ini membahas tentang ilmu geografi dan ilmu lingkungan, ketrampilannya serta memanfaatkan konsep-konsep Geografi Manusia, Geografi Umum, dan Geografi Fisik Lingkungan dengan baik sesuai ruang dan waktu. Memiliki mata kuliah seperti Ekologi dan Ilmu Lingkungan Hydrometeorologi, Geografi Urban, Degradasi lingkungan dan sebagainya. Lulusan ini bergelar layaknya lulusan sarjana sains murni yaitu “S.Si.” Sedangkan Universitas Gadjah Mada merupakan kampus satu-satunya yang menyelenggarakan program studi ini.

Ekonomi dan Sumberdaya Lingkungan

Program studi yang mempelajari pengolahan sumberdaya dan lingkungan dari perspektif teori ekonomi serta mengkaji dampaknya terhadap masyarakat terhadap tiga bidang keilmuan yang dikembangkan yaitu Ekonomi Pertanian, Ekonomi Sumberdaya, dan Ekonomi Lingkungan. Mata kuliah pada program studi ini seperti Ekonomi Lingkungan, Ekonomi Sumberdaya Lahan, Analisis Neraca Sumberdaya Alam dan sebagainya. Lulusan pada program studi ini bergelar “S.E.” Sedangkan kampus yang menyelenggarakan perkuliahan program studi ini hanya Institut Pertanian Bogor (IPB).

Itulah, beberapa program studi dengan topik dan subyek lingkungan yang terdapat di Indonesia. Selain jurusan-jurusan tersebut masih terdapat jurusan lain yang memiliki subyek lingkungan. Beragam pembahasan kajian studi lingkungan dari berbagai sudut pandang pendekatan multidisiplin memberikan warna dalam kajian lingkungan. (admin/dnx)

LUKLH sebagai pengganti KPA

environesia.co.id – Penerbitan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang persetujuan lingkungan memberikan pengaruh, salah satunya perubahan Komisi Penilai Amdal (KPA) menjadi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (LUKLH). Dasar pemikiran sistem KPA diganti dengan Sistem Uji Kelayakan tersebut  seperti yang telah dijelaskan pada tulisan sebelumnya, berupa untuk memastikan standarisasi pelaksanaan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, & Kriteria), mengembalikan Amdal sebagai kajian ilmiah dan mengatasi bottleneck penilaian Amdal.

Untuk melaksanakan tugasnya, LUKLH membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH) baik di tingkat Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Provinsi, Kabupaten/Kota dan TUKLH Khusus. Pada pelaksanaannya, TUKLH bertugas membantu menteri, gubernur, bupati walikota untuk melakukan penilaian uji kelayakan lingkungan hidup rencana usaha dan atau kegiatan sesuai kewenangan.

Pemenuhan kompetensi yang diperuntukan bagi anggota TUKLH, maka akan disusun mekanisme sertifikasi kompetensi bagi anggota TUKLH tersebut, yang mana sertifikasi kompetensi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Tim TUKLH. Sedangkan pada penugasan khusus TUKLH dapat ditugaskan sewaktu waktu dan di mana pun sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian uji kelayakan lingkungan hidup.

Tak hanya untuk anggota TUKLH, Penyusun Amdal pun juga dipersyaratkan harus memiliki sertifikat. Hal tersebut supaya dokumen Amdal yang digunakan dalam menentukan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah saintifik.

Pada proses penyusunan Amdal nantinya, TUKLH akan memeriksa formulir KA (Kerangka Acuan) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) sepuluh hari kerja semenjak formulir KA ditrima. Nantinya, TUKLH dalam waktu 50 hari kerja melakukan penilaian administrasi dan substansi ANDAL dan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan-Renacana Pemantauan Lingkungan). Proses tersebut berakhir dengan tebitnya rekomendasi dari Tim Uji Kelayakan. (admin/dnx)

Persetujuan Lingkungan Pasca UU Cipta Kerja Sah

environesia.co.id – Pasca pengesahan Undang-undang No 11 tahun 2020 atau dikenal sebagai UU Cipta Kerja, terdapat berbagai perubahaan dan penerbitan turunan peraturan terkait khususnya di bidang lingkungan hidup berdasarkan UU CK. Penyesuaian tersebut dengan diikuti atas revisi UU 32 tahun 2009 dan penerbitan peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 tentang persetujuan lingkungan.

Dikutip dari laman katadata.co.id, substansi pada PP No 22 tahun 2021 berupa prosedur penyusunan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan – Usaha Pemantauan Lingkungan) dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), kemudian tentang bagaimana pelibatan publik dalam proses penyusunan Amdal dan UKL-UPL serta tentang pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (LUKLH) dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH).

Mengacu pada dokumen Sosialisasi PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sudjianto:2021) prinsip perubahan yanng terdapat dalam UU CK berupa perubahan nomenklatur perizinan, pengintegrasian izin lingkungan, transformasi komisi penilai amdal menjadi tim uji kelayakan, uji kelayakan dokumen Amdal oleh ahli bersertifikat serta pengaturan keterlibatan masyarakat secara lebih proporsional serta integrasi izin PPLH dan andalalin ke dalam dokumen lingkungan.

Pada PP No 22 tahun 2021 ini pula dijelaskan tentang integrasi perizinan lingkungan dan izin usaha yang sebelumnya terpisah, kini diintergrasikan menjadi satu dalam izin usaha. Hal tersebut di mana pengaturan integrasi persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan kedalam perizinan berusaha. Menekankan kembali bahwasanya Izin lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha.

Prinsip berikutnya yang terdapat dalam PP No 22 tahun 2021 tentang pembentukan LUKLH dan TUKLH sebagai pengganti KPA (Komisi Penilai Amdal). Dasar pemikiran sistem KPA diganti dengan Sistem Uji Kelayakan tersebut adalah memastikan standarisasi pelaksanaan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, & Kriteria), mengembalikan Amdal sebagai kajian ilmiah dan mengatasi bottleneck penilaian Amdal.

Untuk keanggotaan pada TUKLH terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan ahli bersertifikat. Maka akan disusun mekanisme pemenuhan sertifikasi kompetensi bagi anggota TUKLH, yang mana sertifikasi kompetensi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Tim TUKLH. Pada penugasan khusus TUKLH dapat ditugaskan sewaktu waktu dan di mana pun sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian uji kelayakan lingkungan hidup. (admin/dnx)

bersambung … TUKLH sebagai pengganti KPA

Laboratorium Lingkungan Terbaik dan Terdepan

environesia.co.id – Berbicara konsultan lingkungan tak lepas juga berbicara tentang laboratorium lingkungan. Hal tersebut karena berbagai pekerjaan konsultan lingkungan perlu didukung dengan pengujian sampel tertentu yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan. Menurut pengertiannya, laboratorium lingkungan merupakan laboratorium yang melakukan pengujian parameter Fisika, Kimia dan biologi yang sejalan dengan Undang- Undang yang berlaku dalam kerangka kerja pengelolaan lingkungan.

Secara khusus laboratorium lingkungan melakukan analisis secara baik kimia, Biologi, bakteriologis dan radiologis pada sampel lingkungan termasuk di antaranya: air minum, air permukaan, air tanah, air laut, air limbah, sedimen, ambien udara, emisi udara, limbah padat, tanah dan limbah B3.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan standar bagi laboratorium lingkungan yang ada di Indonesia. Dikutip dari standardisasi.menlhk.go.id pada laboratorium lingkungan tersebut diwajibkan  mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi. Sertifikat akreditasi yang dimaksud adalah sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dengan lingkup parameter kualitas lingkungan yang diterbitkan oleh KAN.

PT Environesia Global Saraya, sejak tahun 2018 telah mambangun perusahaan di bawah naungan Environesia Company Group yang bergerak di bidang laboratorium lingkungan. Perusahaan tersebut terdaftar dengan nama GreenLab dengan entitas resmi PT Greenlab Indo Global. GreenLab sendiri sebagai laboratorium lingkungan hingga saat ini telah memiliki lebih dari 400 parameter. Adanya GreenLab tak lain sebagai pendukung operasional dari berbagai pekerjaan PT Environesia Global Saraya.

GreenLab Indonesia sendiri sebagai perusahaan di bidang laboratorium  lingkungan dan hygenitas industri yang  terdepan di antara yang terbaik di Indonesia. Untuk saat ini GreenLab melayani uji kualitas air, uji kualitas limbah air, uji kualitas udara, uji kualitas tanah, uji kualitas limbah padat, uji sedimentasi, uji mikrobiologi, uji hygenitas industri, uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP).

Keunggulan dari GreenLab yaitu; hasil laporan uji laboratorium terbit pada 10 hari kerja sejak sampel diterima. Di mana GreenLab telah terakreditas oleh KAN untuk ISO/IEC 17025:2017 dengan cakupan parameter yang luas. Tak hanya itu GreenLab juga telah terdaftar sebagai Laboratorium Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dan memenuhi persyaratan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup S.1335/Setjen/SLK/STD.2/12/2019. (admin/dnx)

CHSE: Upaya untuk Pariwisata Berkelanjutan

environesia.co.id – Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Pariwisata di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Eknomoni Kreatif menerbitkan program sertifikasi CHSE (Clean, Health, Safety & Environment). Sertifikasi CHSE tersebut merupakan sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan kepada usaha pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait, lingkungan masyarakat, dan destinasi pariwisata.

Sertifikasi CHSE sendiri diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada bulan Juli 2020 yang lalu.  Di mana dalam tujuannya Sertifikasi CHSE berfungsi sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam industri pariwisata.

Disadur langsung dari laman chse.kemenparekraf.go.id, ada pun jenis usaha yang memerlukan sertifikasi CHSE itu sendiri antara lain seperti; usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata, usaha hotel, homestay/pondok wisata, usaha restoran, usaha rumah makan, MICE dan usaha pariwisata lain sesuai kebutuhan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha atau fasilitas terkait pariwisata yang dimaksud tersebut adalah Pusat Informasi Pariwisata, tempat penjualan cinderamata dan oleh-oleh, toilet umum, dan usaha/fasilitas lain terkait pariwisata lain sesuai kebutuhan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan dalam proses pemberian sertifikat CHSE pada usaha pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait, lingkungan masyarakat, dan destinasi pariwisata, melalui Tahap Penilaian Mandiri, Tahap Deklarasi Mandiri, Tahap Penilaian dan Tahap Pemberian Sertifikat. Informasi terkait CHSE secara lengkap dapat mengunjungi laman resmi chse.kemenparekraf.go.id. (admin/dnx)

RKL-RPL: Salah Satu Unsur Amdal

environesia.co.id – Salah satu dokumen yang dikerjakan oleh konsultan lingkungan dimana termasuk unsur penting dari dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), yaitu dokumen tentang pemantauan dan pengelolaan lingkungan kemdudian yang disebut dengan dokumen RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup). Dokumen tersebut wajib dilaporkan secara berkala dalam rentang waktu tertentu.

Dari Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perli N Du Ngan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang  selanjutnya disingkat dengan RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya RKL-RPL dan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) merupakan bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 Pasal 49 ayat (6) poin F angka 6 pula, bahwasanya pada  RKL-RPL wajib disampaikan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Hal ini yang menandakan bahwasanya RKL-RPL merupakan dokumen yang sangat penting, khususnya bagi pemrakarsa kegiatan, usaha yang membutuhkan dokumen Amdal.

Adanya dokumen RKL-RPL sendiri bermaksud sebagai rencana pengelolaan dampak penting agar dampak yang ditimbulkan proyek dapat memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan dan / atau meminimalisasi kerusakan lingkungan sehingga dapat menghindari kemungkinan timbulnya dampak penting yang akan dapat berkembang menjadi isu lingkungan atau isu sosial yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan.

Selain dari pada itu, RKL-RPL juga sebagai rencana pemantauan dampak penting guna mengetahui efektivitas hasil pengelolaan lingkungan sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan penyusunan rencana tindak lanjut untuk menyempurnakan pengelolaan lingkungan secara terus menerus. (admin/dnx)

PLTSA: dari Sampah Menjadi Energi

environesia.co.id – Isu tentang penumpukan limbah khususnya limbah domestik semakin menyita perhatian. Hal tersebut tak lepas dari dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari menumpuknya limbah domestik tersebut atau yang kita kenal dengan istilah sampah tersebut. Salah satu jalan keluar untuk meminimalir dari dampak tersebut adalah pembangunan proyek PLTSA (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah).

PLTSA sendiri merupakan pembangkit listrik termal dengan uap supercritical steam dan berbahan bakar sampah atau gas metana sampah. Sampah dan gas metana sampah dibakar menghasilkan panas yang memanaskan uap pada boiler steam supercritical.

Disadur dari indonesiabaik.id, Pemerintah Indonesia  melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tengah membangun infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 12 kota di Indonesia. Terhitung sejak 2019 hingga 2022 mendatang, mencatat, ada 12 Pembangkit Listrik Tenaga Sambah (PLTSa) yang dimana pada program tersebut menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan persoalan sampah di Indonesia.

Pada Peraturan Presiden No 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar. Pada perpres tersebut menjelaskan bahwa PLTSa di Indonesia perlu dibangun dalam rangka mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta untuk meningkatkan peran listrik berbasis energi baru terbarukan. Dapat dikatakan, memalalui Perpres itu pula, PLTSa juga dianggap sebagai alternatif energi baru dan terbarukan.

Walaupun oleh Pemerintah PLTSa dianggap sebagai energi baru dan terbarukan, teknologi ini tak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari adanya PLTSa salah satunya adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil  seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Sampah yang setiap terproduksi, menjadi bahan bakar yang sangat murah. Tak hanya itu mengolah sampah sebagai bahan bakar PLTSa, dapat mengurangi volume sampah domestik yang menumpuk di Tempat Pembuangan Sampah itu sendiri.

Dibalik kelebihan dari PLTSA, tak lepas juga dari kekurangan yang ada. Kekurangan tersebut seperti pada pengolahan PLTSa, dimana sampah tersebut dibakar juga akan menghasilkan emisi gas karbon dari pembakaran sampah tersebut. Hal ini, juga menjadi pekerjaan rumah baru bagaimana mengatasi polusi dari pembakaran sampah bahan bakar PLTSa tadi. Selain dari pada itu pembakaran sampah untuk PLTSA juga bertentangan dengan konsep 3R  (reduce, reuse, recycle). (admin/dnx)

Bagaimana Mengetahui Konsultan Lingkungan Terbaik?

environesia.co.id – Memiliki proyek dengan cakupan tertentu pastinya kita perlu memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi lingkungan di mana proyek tersebut dilaksanakan. Hal tersebut merupakan kewajiban yang telah tertera di berbagai regulasi baik Undang-undang dan peraturan turunannya. Kewajiban tersebut berlaku bagi semua pihak demi menjaga kelangsungan kelestarian lingkungan hidup di sekitar proyek tersebut. Sebagai pemilik proyek yang otomatis sebagai pemrakarsa dokumen lingkungan tak bisa menyusun dokumen tersebut kecuali didamping oleh lembaga khusus yang dikenal sebagai konsultan lingkungan.

Untuk penyusunan Amdal, maka perlu diperhatikan sebagai penyusun dokumen Amdal wajib terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen (LPJP) AMDAL dengan tenaga ahli tetap yang telah terdaftar pula. Terdaftarnya lembaga tersebut sebagai syarat minimal bahwa lembaga tersebut benar-benar dapat menjadi konsultan khususnya dalam penyusunan Amdal.

Tentunya, untuk hasil yang terbaik memilih mitra dalam konsultansi jasa lingkungan diperlukan tidak hanya terdaftar saja tapi telah teruji bagaimana kualitas dan track record lembaga tersebut. Hal yang termudah untuk mengetahui bahwa lembaga tersebut memiliki kualitas yang baik berupa bukti bahwa lembaga tersebut dengan sistem manajemen yang teruji. Dalam standar Internasional dikenal ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu. Jika Lembaga tersebut mengantongi sertifikat ISO 9001 yang dikeluarkan langsung oleh lembaga bergengsi, maka lembaga tersebut telah memiliki sistem manajamen mutu yang telah teruji. Alangkah lebih baik lagi, jika konsultan lingkungan tersebut juga mengantongi sertifikasi sistem manajemen mutu lain yang sejalan dengan bidang pekerjaan konsultan lingkungan tersebut.

Tak hanya dari bagaimana sistem yang telah tersertifikasi, dapat dilihat pula bagaimana portofolio yang telah disusun oleh lembaga tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah di selesaikan. Konsultan lingkungan dengan protofolio yang baik, tak akan ragu menampilkan pekerjaan apa saja yang telah dituntaskan dengan berbagai mitra kerjanya.

Bagaimana dengan Environesia? Sebagai perusahaan konsultan lingkungan dengan visi “The Leading Company for Environmental Consulting Services in Indonesia in 2025” dengan makna perusahaan konsultan lingkungan terdepan di Indonesia pada tahun 2025, PT Environesia Global Saraya sejak awal berdiri telah bervisi kedepan. Dorongan dengan adanya visi tersebut, kini Environesia telah tersertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Tak hanya terbukti dengan sertifikasi, Environesia telah terbukti juga dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah dan sedang di selesaikan. Telah berjalan selama 5 tahun, Environesia hingga saat ini telah dan sedang menyelesaikan lebih dari 200 proyek di 33 Provinsi se Indonesia dengan berbagai macam mitra, baik Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta. Jelas, hal ini menjadikan Environesia sebagai konsultan lingkungan yang tidak perlu diragukan. (admin/dnx)

ESIA (Environmental and Social Impact Assessment)

environesia.co.id – ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) dalam padanannya merupakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)  yang diterbitkan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN). Dapat dikatakan, bahwa ESIA merupakan Amdal dengan standar Internasional yang diterapkan oleh anggota IUCN yang terdiri dari berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan se dunia.

Tak berbeda dengan Amdal yang telah banyak kita mengenal, pada dokumen yang diterbitkan oleh iucn.org dikatakan bahwa implementasi ESIA sendiri juga merupakan proses menentukan dan mengevaluasi risiko dampak lingkungan dari suatu proyek pada tahap awal perencanaan. Dimana dalam dokumen ESIA tersebut sebagai panduan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan dan sosial serta untuk menyiapkan laporan ESIA secara berjangka itu sendiri.

Pada pelaksanaannya, ESIA berlaku untuk proyek yang telah diidentifikasi oleh penyaringan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial atau dengan istilah Environmental and Social Management System (ESMS), yang dimana proyek tersebut berisiko tinggi atau sedang, dimana proyek tersebut memerlukan ESIA secara penuh atau sebagian.

ESIA sendiri memiliki ruang lingkup yang bergantung pada sifat, kompleksitas, dan signifikansi masalah yang telah teridentifikasi, sebagaimana ditetapkan oleh penyaringan ESMS. Pada ESIA yang berlaku secara penuh, ruang lingkup tersebut ditentukan oleh studi cangkupan yang melibatkan stake holder yang relevan untuk mengkonfirmasi risiko yang diidentifikasi oleh penyaringan ESMS, sebagaimana untuk menetapkan prioritas pada pemberlakuan ESIA dan untuk menentukan jenis penilaian yang diperlukan untuk ESIA.

Elemen-elemen kunci yang berlaku pada ESIA dimana menentukan apakah akan menerapkan ESIA secara penuh atau hanya diwajibkan ESIA secara parsial atau sebagian. Elemen tersebut antara lain; 1) Ringkasan non-teknis, 2) Deskripsi proyek, 3) Analisis kerangka kebijakan, hukum dan administrasi, 4) Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan, 5) Dasar lingkungan dan sosial, 6) Penilaian dampak lingkungan dan sosial, 7) Analisis alternatif, 8) Environmental and social management plan atau rencana pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMP), dan 9) Hasil konsultasi pemangku kepentingan.

Penerapan ESIA secara penuh, 9 elemen tersebut wajib dipenuhi, sedangkan untuk penerapan  ESIA parsial tidak membutuhkan banyak latar belakang dan data dasar sebagai ESIA lengkap. Untuk analisis kerangka kebijakan, hukum dan administrasi; dasar lingkungan dan sosial serta analisis alternatif tidak diperlukan dalam pemberlakuan ESIA parsial. (dnx/admin)

Drone License | Yusuf Wiryawan

 

NAME

ID NUMBER

ISSUED DATE

EXPIRED DATE

 

DRONE TYPE

APPS

 

YUSUF WIRYAWAN

022127 

04/08/21

04/08/23


DJI PHANTOM 4

– ARCGIS

– GOOGLE EARTH

– WRPLOT

– GLOBAL MAPPER

– PIX4D CAPTURE

– DJI GO