Banjir perkotaan semakin sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Genangan air kini tidak hanya muncul di kawasan langganan banjir, tetapi juga di pusat kota, kawasan bisnis, hingga permukiman baru. Fenomena ini menegaskan bahwa banjir bukan lagi sekadar persoalan cuaca ekstrem, melainkan cerminan kegagalan tata ruang dan pengelolaan drainase perkotaan.

Dalam kajian lingkungan dan perencanaan wilayah, banjir dipahami sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara curah hujan, kapasitas resapan tanah, dan kemampuan sistem drainase. Ketika salah satu komponen ini terganggu, risiko banjir meningkat secara signifikan.

Urbanisasi Pesat dan Hilangnya Fungsi Resapan Air

Perkembangan kota yang cepat mendorong alih fungsi lahan dalam skala besar. Lahan terbuka yang sebelumnya mampu menyerap air hujan berubah menjadi kawasan terbangun yang kedap air. Secara ilmiah, perubahan ini memicu beberapa dampak hidrologis utama:

• Penurunan kemampuan tanah menyerap air (infiltrasi)
• Peningkatan limpasan permukaan (surface runoff)
• Waktu konsentrasi aliran air menjadi lebih singkat
• Beban saluran drainase meningkat dalam waktu bersamaan

Akibatnya, meskipun hujan turun dengan intensitas sedang, genangan dapat terjadi karena air tidak lagi tertahan di dalam tanah.

Tata Ruang yang Mengabaikan Daya Dukung Lingkungan

Salah satu penyebab utama banjir perkotaan adalah tata ruang yang tidak berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam praktiknya, banyak rencana pembangunan lebih menekankan aspek ekonomi dan fisik, sementara fungsi ekologis wilayah terabaikan. Beberapa bentuk tata ruang bermasalah yang sering ditemukan meliputi:

• Pembangunan di kawasan resapan air dan dataran banjir alami
• Pemanfaatan sempadan sungai yang tidak sesuai peruntukan
• Minimnya proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
• Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang di lapangan

Padahal, secara kebijakan dan kajian teknis, keberadaan minimal 30% RTH dalam wilayah perkotaan berperan penting dalam menjaga keseimbangan siklus air. Ketika angka ini tidak terpenuhi, kota kehilangan “ruang bernapas” untuk mengelola air hujan.

Sistem Drainase yang Tertinggal dari Perkembangan Kota

Masalah banjir juga diperparah oleh sistem drainase yang tidak berkembang seiring pertumbuhan kota. Banyak saluran drainase dirancang puluhan tahun lalu, saat tutupan lahan terbangun masih terbatas. Permasalahan umum drainase perkotaan antara lain:

• Kapasitas saluran tidak sesuai dengan volume limpasan saat ini
• Penyempitan saluran akibat bangunan dan utilitas
• Penutupan drainase yang menghambat aliran
• Sedimentasi dan sampah yang menurunkan kapasitas efektif
• Kurangnya pemeliharaan rutin dan monitoring

Dalam kondisi tersebut, drainase kehilangan fungsinya sebagai sistem pengendali air hujan dan justru menjadi titik rawan genangan.

Pendekatan Drainase Konvensional yang Tidak Lagi Cukup

Sebagian besar kota masih mengandalkan pendekatan drainase konvensional, yaitu membuang air hujan secepat mungkin ke sungai. Pendekatan ini semakin tidak relevan di tengah:

• Peningkatan intensitas hujan
• Keterbatasan kapasitas sungai
• Penurunan kualitas lingkungan perkotaan

Tanpa dikombinasikan dengan upaya menahan dan meresapkan air di sumbernya, sistem ini hanya memindahkan masalah banjir ke wilayah lain, terutama kawasan hilir.

Pentingnya Pendekatan Berbasis Alam dan Infrastruktur Hijau

Kajian lingkungan modern menekankan pentingnya nature-based solutions sebagai pelengkap infrastruktur abu-abu (grey infrastructure). Pendekatan ini terbukti mampu menurunkan limpasan air sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan. Contoh penerapan yang relevan di perkotaan:

• Kolam retensi dan detensi untuk menahan limpasan sementara
• Taman kota yang berfungsi sebagai area resapan
• Sumur resapan dan lubang biopori di kawasan permukiman
• Perkerasan berpori (permeable pavement)
• Revitalisasi sempadan sungai sebagai RTH fungsional

Solusi ini bekerja dengan prinsip meniru proses alami, sehingga lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Dampak Jangka Panjang Jika Tata Ruang Tidak Dibenahi

Banjir yang terus berulang bukan hanya persoalan sesaat. Dalam jangka panjang, dampaknya bersifat sistemik dan merugikan berbagai sektor. Beberapa dampak yang umum terjadi:

• Kerusakan infrastruktur dan peningkatan biaya perawatan
• Gangguan aktivitas ekonomi dan sosial
• Penurunan kualitas kesehatan masyarakat
• Degradasi lingkungan perkotaan
• Beban anggaran daerah untuk penanganan darurat

Tanpa perubahan mendasar dalam perencanaan tata ruang dan drainase, kota akan terjebak dalam siklus banjir yang sulit diputus.

Menuju Kota yang Lebih Tangguh terhadap Banjir

Membangun kota yang tangguh terhadap banjir memerlukan pendekatan terpadu dan berbasis ilmu pengetahuan. Tata ruang tidak dapat dipisahkan dari aspek hidrologi, ekologi, dan perubahan iklim. Perencanaan yang ideal mencakup:

• Perlindungan kawasan resapan air dan RTH
• Integrasi drainase berkelanjutan dalam rencana kota
• Pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten
• Pemanfaatan solusi berbasis alam
• Pendampingan teknis oleh konsultan lingkungan

Dengan pendekatan tersebut, risiko banjir tidak hanya dapat dikurangi, tetapi juga dicegah sejak tahap perencanaan.