Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau adalah salah satu hutan dataran rendah tersisa di Sumatra yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi serta menjadi habitat penting gajah Sumatra. Namun dalam dua dekade terakhir, kawasan ini menghadapi konflik lingkungan yang semakin kompleks: perambahan hutan, kebun sawit ilegal, tekanan ekonomi masyarakat, hingga keberadaan mafia lahan. 

Nilai Ekologis Tesso Nilo sebagai Kawasan Konservasi

TNTN memiliki luas resmi 83.068 hektare, namun laporan KLHK tahun 2023 menyebutkan bahwa sebagian besar kawasan masih dikuasai kebun sawit ilegal. Operasi gabungan KLHK pada November 2023 menertibkan ratusan hektare kebun sawit yang masuk ke dalam kawasan konservasi menunjukkan bahwa ancaman perambahan masih sangat nyata. Liputan investigasi Mongabay Indonesia (2023) juga menegaskan bahwa Tesso Nilo masih berada dalam kondisi “tidak aman”, dengan banyak area yang sudah berubah menjadi perkebunan sawit yang dikelola tanpa izin.

​​Secara ekologis, TNTN adalah pusat keanekaragaman hayati Sumatra. Ia menjadi habitat gajah Sumatra, primata, burung endemik, hingga spesies flora hutan hujan dataran rendah yang kini semakin langka. Kerusakan kawasan ini menimbulkan dampak besar: hilangnya fungsi hidrologi, meningkatnya risiko banjir, penurunan tutupan hutan, hingga migrasi satwa liar ke wilayah manusia.

Ekonomi Lokal: Ketergantungan Masyarakat dan Tantangan Sosial

Faktor sosial-ekonomi memainkan peran penting dalam konflik TNTN. Studi lapangan dan laporan pemerintah menunjukkan bahwa banyak masyarakat sekitar bergantung pada perkebunan sawit sebagai sumber penghidupan. Beberapa aspek yang berperan antara lain:

• Minimnya pekerjaan alternatif yang membuat pembukaan kebun sawit skala kecil dianggap sebagai pilihan paling realistis.

• Pendatang membeli kavling ilegal di dalam kawasan TNTN melalui perantara lahan.

• Batas kawasan tidak jelas sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa lahan mereka berada di dalam taman nasional.

• Program ekonomi alternatif dari KLHK seperti Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), masih belum merata.

Penelitian Universitas Riau (2021) juga menegaskan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap sawit telah mengakar kuat, sehingga upaya konservasi sering dianggap bertentangan dengan kebutuhan ekonomi. Ketegangan ini menciptakan konflik antara kebutuhan hidup masyarakat dan perlindungan kawasan konservasi.

Mafia Lahan dan Perluasan Sawit Ilegal: Akar Konflik Terbesar

Perambahan di TNTN bukan hanya dijalankan oleh petani kecil akan tetapi oleh jaringan mafia lahan terorganisir yang beroperasi sejak 2020 hingga kini. Praktik-praktik yang teridentifikasi dalam kerusakan kawasan antara lain:

• Penjualan kavling 1–3 hektare di dalam batas kawasan TN.

• Pembukaan lahan menggunakan alat berat (eksavator).

• Perdagangan TBS (tandan buah segar) ilegal ke pabrik sawit terdekat.

• Penggunaan identitas masyarakat lokal untuk mengaburkan kepemilikan.

Dalam operasi KLHK 2023 lebih dari 600 hektare kebun sawit ilegal dimusnahkan indikasi kuat bahwa perambahan dilakukan secara sistematis, bukan sporadis. Laporan Eyes on the Forest 2022–2023 juga menemukan bahwa jaringan perdagangan kavling dan aliran TBS ilegal terus berlangsung dan menjadi penyebab utama rusaknya TNTN. Mafia lahan adalah akar konflik terbesar karena mereka menyediakan modal, alat, dan jaringan distribusi yang tidak dimiliki oleh petani kecil.

Konflik Manusia dan Gajah: Dampak Langsung Kerusakan Habitat

Perusakan habitat menyebabkan gajah Sumatra yang membutuhkan area jelajah luas sering memasuki area permukiman dan perkebunan. 

• Populasi gajah di lanskap Tesso Nilo diperkirakan 150–180 individu (BKSDA Riau).

• Jalur jelajah gajah kini banyak beririsan dengan kebun sawit ilegal.

• Puluhan insiden gajah memasuki kebun warga dilaporkan setiap tahun.

• Kasus gajah mati karena jerat dan pagar listrik ilegal masih terjadi.

Konflik ini menjadi salah satu dampak paling terlihat dari hilangnya tutupan hutan Tesso Nilo.

Upaya Pemulihan Kawasan dan Penguatan Manajemen Lingkungan

Pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo membutuhkan langkah-langkah terarah, antara lain:

• Penegakan hukum yang konsisten untuk menghentikan perambahan dan aktivitas lahan ilegal.

• Restorasi ekosistem termasuk rehabilitasi hutan dan perlindungan koridor jelajah gajah.

• Pengembangan ekonomi alternatif berbasis HHBK dan ekowisata bagi masyarakat sekitar.

• Penguatan tata kelola lanskap melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, akademisi, dan lembaga konservasi.

• Penerapan standar ISO 14001 oleh pelaku usaha di sekitar kawasan untuk meningkatkan kepatuhan lingkungan.

WWF Indonesia turut menekankan pentingnya pengelolaan lanskap terpadu untuk menjaga keseimbangan antara konservasi dan kebutuhan sosial-ekonomi.