Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup dan Cara Pemenuhannya

Pengantar


Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah undang-undang yang komprehensif dan lebih ketat dari pada undang-undang 23 tahun 1997. UU 32 tahun 2009 tersebut mengatur secara sistematis mengenai pengelolaan lingkungan mulai dari perencanaan, instrumen pengendalian, hingga sanksi hukum.

 

Sudah banyak Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang disahkan sebagai turunan dari UU 32 tahun 2009, misalnya Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 13 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup, dll. Bahkan Undang-undang sektor yang baru telah seperti Undang-undang Perindustrian, dll sudah sejalan dengan UU 32 tahun 2009. Masih banyak amanat yang harus dikerjakan oleh pemerintah (RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Perusahaan agar dapat menjalankan UU 32 tahun 2009 dan turunannya secara baik dan benar.

 

Terdapat penguatan dan penegasan izin lingkungan mendahului izin usaha, fungsi PPLH (Petugas Pengawas Lingkungan Hidup) dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan mekanisme penegakan hukum. Terobosan yang lain misalnya: perencanaan pengelolaan lingkungan bagi pemerintah, hingga sanksi untuk pejabat pemerintah.

 

Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut, sulit bagi Perusahaan dan Pemerintah (RI, Provinsi, Kabupaten dan Kota) untuk menerapkan dan menegakkan peraturan tersebut, sehingga mudah terkena sanksi hukum, baik administrasi, pidana maupun perdata.

 

Dengan memiliki sumber daya manusia di perusahaan dan pemerintah (RI, Provinsi, Kabupaten dan Kota) yang memahami peraturan lingkungan akan memberikan banyak manfaat, diantaranya mempermudah dalam:

  • Menjalankan hak dan kewajiban
  • Membuat kebijakan pemerintah dan kebijakan perusahaan
  • Melakukan penegakan hukum lingkungan
  • Mempertajam pemahaman sehingga mampu memberikan umpan balik yang berkaitan dengan perundangan.
  • Mengidentifikasi dan mengusulkan Perda lingkungan yang relevan untuk daerah

 

Semua sistem dan program lingkungan seperti ISO 14001, RSPO, AMDAL, UKL-UPL, audit lingkungan, PROPER, dll memerlukan pemahaman yang baik mengenai peraturan perundangan lingkungan ini.

 

Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah undang-undang yang komprehensif dan lebih ketat dari pada undang-undang 23 tahun 1997. UU 32 tahun 2009 tersebut mengatur secara sistematis mengenai pengelolaan lingkungan mulai dari perencanaan, instrumen pengendalian, hingga sanksi hukum.

 

Sudah banyak Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang disahkan sebagai turunan dari UU 32 tahun 2009, misalnya Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 13 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup, dll. Bahkan Undang-undang sektor yang baru telah seperti Undang-undang Perindustrian, dll sudah sejalan dengan UU 32 tahun 2009. Masih banyak amanat yang harus dikerjakan oleh pemerintah (RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Perusahaan agar dapat menjalankan UU 32 tahun 2009 dan turunannya secara baik dan benar.

 

Terdapat penguatan dan penegasan izin lingkungan mendahului izin usaha, fungsi PPLH (Petugas Pengawas Lingkungan Hidup) dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan mekanisme penegakan hukum. Terobosan yang lain misalnya: perencanaan pengelolaan lingkungan bagi pemerintah, hingga sanksi untuk pejabat pemerintah.

 

Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut, sulit bagi Perusahaan dan Pemerintah (RI, Provinsi, Kabupaten dan Kota) untuk menerapkan dan menegakkan peraturan tersebut, sehingga mudah terkena sanksi hukum, baik administrasi, pidana maupun perdata.

 

Dengan memiliki sumber daya manusia di perusahaan dan pemerintah (RI, Provinsi, Kabupaten dan Kota) yang memahami peraturan lingkungan akan memberikan banyak manfaat, diantaranya mempermudah dalam:

  • Menjalankan hak dan kewajiban
  • Membuat kebijakan pemerintah dan kebijakan perusahaan
  • Melakukan penegakan hukum lingkungan
  • Mempertajam pemahaman sehingga mampu memberikan umpan balik yang berkaitan dengan perundangan.
  • Mengidentifikasi dan mengusulkan Perda lingkungan yang relevan untuk daerah

 

Semua sistem dan program lingkungan seperti ISO 14001, RSPO, AMDAL, UKL-UPL, audit lingkungan, PROPER, dll memerlukan pemahaman yang baik mengenai peraturan perundangan lingkungan ini.

 

Materi


  1. Struktur Peraturan Perundangan dan Prinsip Hukum Lingkungan
  2. Undang-Undang PPLH No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
  3. Peraturan tentang AMDAL dan Perizinan Lingkungan dan Pemenuhannya
  4. Peraturan tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Pemenuhannya
  5. Peraturan tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Pemenuhannya
  6. Peraturan tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (B3) dan Pemenuhannya
  7. Peraturan tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pemenuhannya
  8. Peraturan tentang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Laut dan Pemenuhannya
  9. Peraturan tentang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Tanah dan Pemenuhannya
  10. Peraturan tentang Pengelolaan Gangguan (Kebisingan, Getaran dan Kebauan) dan Pemenuhannya
  11. Sanksi Hukum Pencemaran dan Perusakkan Lingkungan Hidup

 

Tujuan Training


  1. Peserta memahami struktur, hirarkhi, dan substansi peraturan perundangan lingkungan
  2. Peserta memahami peraturan lingkungan yang terkait dengan kegiatan perusahaannya dan mengetahui cara pemenuhannya.
  3. Peserta pelatihan dan pemerintah mampu melakukan evaluasi pemenuhan regulasi dan melakukan penegakkan hukum
  4. Peserta pelatihan mampu menganalisa kebutuhan peraturan perundangan lingkungan dan penegakkannya sesuai dengan kondisi daerah/perusahaan

 

Waktu Training


Pelaksanaan Pelatihan Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup dan Cara PemenuhannyaPeraturan Perundangan Lingkungan Hidup dan Cara Pemenuhannya dilaksanakan selama 2 hari,

Batch I : 12 - 14 September 2017

Batch II : 01 - 03 November 2017

Bertempat di Kota D.I. Yogyakarta

 

Fasilitas Training


  • Pelatihan dilaksanakan di Hotel Bintang 3
  • Sertifikat From Environesia Academy
  • Training Kit
  • Modul
  • Lunch
  • Coffee Break

Training Implementation Schedule Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup dan Cara Pemenuhannya

NO DATE TEMA LOKASI HARGA STATUS
1
01 November 2017
Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup dan Cara Pemenuhannya Batch II
D.I Yogyakarta Batch II
Rp. 3.750.000
Fully Booked
2
12 September 2017
Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup dan Cara Pemenuhannya Batch I
D.I Yogyakarta Batch I
Rp. 3.750.000
Fully Booked
Registration Training